SURYA.CO.ID - Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI), Purbaya Yudhi Sadewa, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu perusahaan baja asal China yang beroperasi di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Kamis (25/6/2026).
Sidak ini dilakukan menyusul adanya indikasi kuat praktik bisnis tidak sehat yang merugikan penerimaan negara.
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu Purbaya meninjau langsung area pabrik, gudang bahan baku, hingga proses produksi.
Menkeu Purbaya juga berdialog dengan jajaran manajemen serta serikat pekerja untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan dan perpajakan di Indonesia.
Baca juga: Siapa Fuad Bawazier? Eks Menkeu yang Bela Purbaya di Tengah Isu Pergantian Menteri Keuangan
Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sidak ini dipicu oleh data awal yang menunjukkan ketidaksinkronan antara volume perdagangan perusahaan dengan jumlah pajak yang dibayarkan ke kas negara.
Dia mencurigai adanya pemanfaatan celah aturan (loophole) melalui sistem transaksi tertentu.
"Ada indikasi awal bahwa mereka melakukan praktik bisnis yang tidak fair, dalam pengertian penjualannya cash basis dan lain-lain, sehingga bayar pajaknya turun, impornya juga turun, PPN-nya juga turun, PPh-nya juga turun," tegas Purbaya dalam wawancara eksklusif usai sidak.
Ia menambahkan, angka yang ditemukan di lapangan sangat kontras dengan skala operasional perusahaan.
"Data sementara, kalau nominal mungkin enggak bisa sebutin, tapi kelihatan sekali mereka dari penjualan sekian triliun, hampir 10 triliun, pajaknya terlalu kecil, mungkin di bawah 20 miliar. Terlalu kecil untuk kegiatan yang segitu besar," ungkapnya.
Meski bertindak tegas, Menkeu Purbaya menekankan bahwa langkah ini bukan bertujuan untuk mengusir investor asing, melainkan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat di industri baja nasional.
Purbaya ingin memastikan seluruh perusahaan, baik lokal maupun asing, bermain dalam aturan yang sama.
"Tujuan saya enggak akan membunuh tapi membuat mereka bermain berbisnis secara fair, sehingga yang lain juga enggak dirugikan. Saya tekankan ke mereka juga bahwa tujuan kedatangan saya ke situ bukan untuk membunuh perusahaan itu, tapi untuk memastikan mereka melakukan bisnis secara fair," jelas Purbaya.
Dalam interaksinya dengan pihak perusahaan, Purbaya juga berpesan agar mereka segera memperbaiki laporan pajaknya.
"Ya lu buat saja ini bagus, gua dukung kok. Cuman bayarnya yang betul pajaknya. Gua diketawain orang soalnya," selorohnya saat berbincang dengan staf pabrik.
Menanggapi kedatangan Menteri Keuangan, pihak manajemen perusahaan menyatakan komitmennya untuk patuh pada hukum Indonesia.
Namun, Purbaya tidak ingin sekadar menerima janji lisan dan telah memerintahkan jajaran Direktorat Jenderal Pajak untuk mendalami dokumen terkait.
"Pimpinan perusahaan tadi bilang bahwa mereka sudah melakukan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, tapi kan saya enggak tahu bener apa enggak omongannya dia. Tapi kalau data indikasi awal, kelihatan sekali pajaknya terlalu kecil dibanding volume perdagangannya," katanya lagi.
Kementerian Keuangan memberikan tenggat waktu singkat bagi tim internal dan pihak perusahaan untuk merampungkan proses klarifikasi data ini.
"Saya tanya orang pajak saya berapa lama dia bisa beresin ini. Mereka bilang sih satu bulan, saya bilang kelamaan, seminggu dua minggulah beresin," pungkas Purbaya.
