TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Di tengah aksi damai Aliansi Masyarakat Kasang Peduli Lingkungan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Jumat (26/6/2026), suara penolakan terhadap aktivitas tambang andesit di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya datang dari tokoh masyarakat dan ninik mamak.
Kaum perempuan yang tergabung dalam Bundo Kanduang Nagari Kasang turut menyuarakan kekecewaan mereka.
Bahkan, mereka mengaku menyesal telah memberikan dukungan politik kepada Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, pada Pilkada lalu.
Baca juga: Warga Kasang Minta Izin Tambang Dicabut, Tak Ingin Terjadi Konflik Horizontal di Kampung
Perwakilan Bundo Kanduang Nagari Kasang, Yosni, mengatakan masyarakat masih menyimpan trauma akibat bencana banjir yang melanda wilayah mereka.
Menurutnya, luka akibat musibah tersebut belum sepenuhnya pulih ketika pemerintah justru menerbitkan izin tambang andesit.
"Kami baru saja merasakan duka. Air mata kami belum kering. Daerah kami baru ditimpa bencana besar, tetapi sekarang justru keluar izin tambang. Kami sangat tidak setuju," kata Yosni.
Ia mengingatkan, kawasan Kasai Permai di Nagari Kasang merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak banjir pada akhir 2025.
Saat itu, Presiden bersama Gubernur Sumbar dan jajaran pemerintah turun langsung meninjau lokasi.
Menurut Yosni, kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah sebelum memberikan izin aktivitas pertambangan.
"Daerah kami sudah rawan banjir. Kami tidak habis pikir kenapa izin tambang justru diterbitkan. Yang kami takutkan nanti masyarakat lagi yang menjadi korban," ujarnya.
Yosni menuturkan kehadiran banyak perempuan dalam aksi tersebut bukan tanpa alasan.
Menurutnya, kaum ibu menjadi pihak yang paling merasakan dampak jika lingkungan rusak akibat aktivitas tambang.
Baca juga: Warga Kasang Geruduk Ombudsman Sumbar, Desak Usut Dugaan Maladministrasi Izin Tambang Andesit
"Yang merasakan dampaknya itu kami sebagai perempuan. Kami memikirkan masa depan anak-anak kami. Kalau kampung kami rusak, bagaimana mereka nanti sekolah, bagaimana kehidupan mereka ke depan," katanya.
Ia menyebut kerusakan sawah dan lahan pertanian akibat bencana sebelumnya telah memukul perekonomian masyarakat.
Karena itu, Bundo Kanduang khawatir aktivitas tambang akan memperburuk kondisi lingkungan sekaligus mengancam sumber penghidupan warga.
Dalam pernyataannya, Yosni juga menyinggung sosok Mahyeldi yang dikenal sebagai seorang tokoh agama.
Ia berharap Gubernur Sumbar menggunakan kewenangannya untuk mencabut izin tambang yang telah diterbitkan.
"Tolong cabut secepatnya surat izin itu. Tangan beliau yang menandatangani, tangan beliau juga yang kami harapkan membersihkannya," ucapnya.
Menurut Yosni, masyarakat Nagari Kasang selama ini memberikan kepercayaan besar kepada Mahyeldi karena dinilai memiliki latar belakang keagamaan yang kuat.
"Kami memilih beliau karena kami percaya beliau seorang Buya, tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sekarang kami berharap hati nurani beliau tersentuh untuk mencabut izin tambang ini," katanya.
Bahkan, Yosni mengaku masyarakat Kasang kini merasa kecewa atas keputusan pemerintah yang tetap menerbitkan izin tambang.
"Kalau ditanya menyesal, ya kami masyarakat Nagari Kasang sangat menyesal telah memilih Pak Mahyeldi. Dulu suara beliau paling banyak di nagari kami karena kami percaya beliau. Tapi sekarang kami kecewa dengan keputusan ini," ujarnya.
Sementara itu, menurut Koordinator Aksi, Syafril Andeska, masyarakat Kasang sejak awal tidak pernah memberikan persetujuan terhadap aktivitas pertambangan tersebut.
"Kami dari awal sudah menyatakan menolak. Yang kami inginkan bukan peninjauan ulang, tetapi pencabutan izin. Kami dari Bamus dan tokoh masyarakat tidak pernah mengizinkan tambang itu," kata Syafril.
Ia menilai keberadaan tambang berpotensi menimbulkan berbagai dampak lingkungan, mulai dari pencemaran udara, pencemaran air, kerusakan hutan hingga risiko terjadinya bencana alam.
"Kalau nanti terjadi bencana, siapa yang bertanggung jawab? Yang merasakan dampaknya tentu masyarakat kami sendiri," ujarnya.
Syafril mengatakan kekhawatiran tersebut muncul karena menurutnya sejumlah daerah lain telah mengalami dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
Ia mengklaim sumber air di Nagari Kasang selama ini masih terjaga dengan baik dan menjadi penopang kehidupan masyarakat.
"Air di kampung kami masih sangat bagus. Kami bahkan punya ikan larangan yang dijaga untuk menjaga kebersihan air. Itu yang kami khawatirkan akan rusak," katanya.
Selain persoalan lingkungan, Syafril menyebut keberadaan tambang juga memicu gesekan di tengah masyarakat.
Menurutnya, perbedaan sikap terhadap aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan konflik horizontal karena warga yang terlibat masih memiliki hubungan kekerabatan.
"Kami semua sebenarnya bersaudara. Makanya kami ingin persoalan ini diselesaikan oleh pemerintah supaya tidak terjadi konflik horizontal di kampung," ucapnya.
Ia mengungkapkan aktivitas tambang tersebut diperkirakan telah berlangsung sekitar tiga bulan.
Selama itu, kata dia, warga beberapa kali berupaya menghentikan aktivitas tambang, namun operasi kembali berjalan.
"Kurang lebih sudah tiga bulan. Kami datang, mereka berhenti. Setelah kami pergi, mereka buka lagi. Begitu terus," katanya.
Syafril menjelaskan, sebelum mendatangi Ombudsman, pihaknya telah menyampaikan keberatan kepada DPRD, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Namun, menurutnya, respons yang diterima hanya berupa janji untuk melakukan peninjauan.
"Yang dibutuhkan masyarakat Kasang bukan peninjauan, tetapi pencabutan izin," tegasnya.
Ia mengatakan aksi di Ombudsman merupakan tindak lanjut atas laporan dugaan maladministrasi yang telah disampaikan sekitar satu bulan sebelumnya.
Menurut Syafril, Ombudsman memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara negara apabila ditemukan dugaan maladministrasi.
Syafril menegaskan masyarakat akan kembali menggelar aksi apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
"Kalau tidak ada tanggapan, kami akan aksi lagi. Kami akan terus berjuang karena ini menyangkut masa depan kampung kami," katanya.
