TRIBUNBANYUMAS.COM, WONOSOBO - Massa yang tergabung dalam Aliansi Wonosobo Melawan menggeruduk Kantor Bupati Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (26/6/2026).
Mereka menyoroti sejumlah program pemerintah pusat, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga rencana pembangunan batalyon pertanian di Kepil, Wonosobo.
Mereka juga menuntut percepatan perbaikan jalan kabupaten serta transparansi anggaran daerah.
Massa datang dengan iring-iringan pengeras suara, membentangkan berbagai tulisan tuntutan di gerbang kantor bupati, kemudian bergantian menyampaikan orasi.
Aksi berlangsung sejak sore hingga menjelang petang.
Massa pun ditemui sejumlah perwakilan Pemkab Wonosobo, termasuk Sekretaris Daerah One Andang Wardoyo bersama beberapa anggota DPRD.
Koordinator lapangan aksi Ahmad Nur Soleh mengatakan, demonstrasi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat.
"Kami yang tergabung dalam aksi Aliansi Wonosobo Melawan ini, ada PMII, ada ojek online, teman-teman mahasiswa, internal kampus, dan Unsiq," ungkapnya.
Baca juga: Kebakaran Hanguskan 8 Rumah di Kampung Singkir Wonosobo
Menurut Ahmad, massa membawa empat tuntutan nasional dan tujuh tuntutan daerah yang akan terus dikawal setelah aksi selesai.
Dalam orasinya, massa menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah pusat, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), revisi Undang-Undang TNI, hingga isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ahmad menilai, program MBG menyerap anggaran negara dalam jumlah besar sehingga dikhawatirkan berdampak pada pengurangan anggaran sektor lain.
"Yang pertama soal MBG, yang di situ memakan banyak sekali anggaran APBN hingga miliaran dalam satu hari," ucapnya.
Ia juga menyampaikan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah program pemerintah yang menurutnya perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.
Selain itu, massa mengkritik keberadaan batalyon pertanian yang disebut akan dibangun di wilayah Kepil, Wonosobo.
"Ini perlu kita kawal bersama bahwa di Wonosobo itu adalah masyarakatnya berkomoditas menjual pertanian."
"Masyarakatnya bekerja mayoritas sebagai petani. Ketika ada batalyon pertanian, ini masyarakat mau diapakan?" ungkapnya.
Isu lain yang turut disampaikan adalah potensi kenaikan harga BBM yang dinilai akan berdampak pada biaya hidup masyarakat.
Selain isu nasional, massa juga mengangkat persoalan pembangunan di Kabupaten Wonosobo.
Salah satu tuntutan utama adalah percepatan perbaikan jalan kabupaten.
Ahmad menyebut, pihaknya menemukan lebih dari 400 kilometer jalan berstatus jalan kabupaten masih mengalami kerusakan.
"Selama dua tahun ke depan, pemerintah harus fokus mengalokasikan APBD-nya untuk pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan jalan," jelasnya.
Aliansi juga meminta pemerintah daerah memperkuat transparansi penggunaan APBD agar pembangunan lebih tepat sasaran.
Dalam aksinya, massa turut menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Baca juga: Bukan Hanya Indah, Kawasan Wisata Wonosobo Simpan Cadangan Energi Terbesar
Menurut Ahmad, pihaknya meminta seluruh BUMD diaudit secara independen dan hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat.
Selain BUMD, massa mengangkat dugaan penyimpangan dalam pembangunan green house dan pengelolaan TPS 3R di sejumlah desa.
Aliansi Wonosobo Melawan juga meminta pemerintah daerah bersama DPRD menyusun regulasi yang dapat memperkuat dukungan anggaran bagi guru honorer.
Selain itu, massa kembali mendesak agar anggaran daerah maupun anggaran desa dikelola secara lebih terbuka sehingga dapat diawasi masyarakat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa setiap kritik sebaiknya didukung data yang valid serta tidak langsung memberikan penilaian terhadap seseorang tanpa proses hukum.
"Semuanya harus disampaikan berdasarkan data," ucapnya saat di wawancarai usai kegiatan aksi.
Ia menjelaskan, apabila terdapat dugaan penyimpangan, mekanisme pemeriksaan dilakukan melalui pengawasan internal, Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum masuk ke ranah pidana.
Pemerintah daerah, lanjutnya, juga rutin menjalani pemeriksaan pengelolaan keuangan setiap tahun.
Meski demikian, Andang memastikan, seluruh masukan yang disampaikan massa akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Menurutnya, beberapa persoalan seperti infrastruktur akan dibahas dalam penyusunan perubahan APBD 2026 maupun perencanaan anggaran tahun 2027.
"Terima kasih kawan-kawan mahasiswa memberikan masukan kepada kami," ucapnya.
Menanggapi kritik terhadap program pemerintah pusat seperti MBG dan KDKMP, Andang mengatakan, pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan kebijakan nasional.
Baca juga: Diduga Dipicu Korsleting Kulkas, Rumah Warga di Watumalang Wonosobo Ludes Dilalap Api
Namun, pelaksanaannya tetap mengikuti mekanisme pengawasan yang berlaku.
Ia menjelaskan, apabila ditemukan penyimpangan, pemerintah pusat telah melakukan evaluasi tata kelola, sementara pemerintah daerah berperan memastikan aspek kesehatan, perizinan, sanitasi, hingga kesesuaian tata ruang.
"Pemerintah daerah itu kan inheren dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah itu tidak bisa melawan pemerintah pusat," imbuhnya.
Selain mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol) yang turut bergabung dalam aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Salah satu yang menjadi sorotan ialah perlindungan dan kesejahteraan pengemudi, termasuk pendataan serta dukungan program jaminan sosial.
Menanggapi hal itu, Andang mengatakan pemerintah daerah telah berupaya melakukan pendataan terhadap pengemudi ojol sebagai dasar penyusunan program bantuan.
"Surat edaran sudah, pertemuan terakhir sudah saya minta, saya ingin minta datanya, 4.000 ojol by name by address-nya," ucapnya.
Menurut Andang, data tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menyusun skema bantuan yang tepat sasaran, termasuk kemungkinan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi pengemudi ojol yang memenuhi persyaratan.
"Kalau ojol itu tinggalnya di daerah penghasil tembakau, kan bisa dimasukkan asuransi tenaga kerja tapi menggunakan sumber itu," terangnya.
Ia juga mengakui, pemerintah daerah menghadapi kendala dalam memperoleh data dari perusahaan penyedia layanan transportasi daring.
Selain itu, wacana pembatasan jumlah pengemudi dinilai tidak mudah diterapkan karena berkaitan dengan kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan.
"Mereka alasannya bisnis, jadi belum bisa memberikan itu. Mereka beralasan akan membuka lapangan kerja."
"Ini kan dilematis, saya tidak ingin dikatakan membatasi hak orang lain untuk mendapatkan lapangan pekerjaan," katanya. (*)
