TRIBUNJATIM.COM - Pemerintah membuka peluang melakukan efisiensi pada anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tahun ini sebelumnya dialokasikan mencapai Rp268 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penghematan yang dihasilkan berpotensi mencapai puluhan triliun rupiah.
Meski terdapat rencana penyesuaian anggaran, pemerintah menegaskan mutu makanan bagi penerima manfaat tidak akan diturunkan.
Untuk menjaga penggunaan dana tetap tepat sasaran, sistem pengawasan juga disebut akan diperketat dengan melibatkan unit di tingkat daerah.
Baca juga: Daftar Gaji dan Tukin ASN Kemenkeu yang Dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa, Lengkap Kompensasi Jabatan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menampik perkiraan Rp40 triliun anggaran di APBN yang bisa dihemat dari pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Oh, mungkin," kata Purbaya singkat saat ditemui di acara Media Briefing di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).
Anggaran program MBG tahun ini dialokasikan sebesar Rp268 triliun.
Purbaya mengisyaratkan efisiensi anggaran program prioritas Presiden Prabowo tersebut menjadi di bawah Rp268 triliun.
"Nanti akan di bawah itu. Tapi untuk detail nanti biar Kepala BGN yang menginformasikan. Bakal di bawah itu," kata Purbaya.
Meski anggarannya akan dikurangi, Purbaya memastikan kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat tidak akan dikurangi.
"Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Tapi anda tanya kepala BGN nanti deh. Saya bukan ahli gizi yang jelas SDM ini diperbaiki. Kalau gak salah mereka akan meng-hire lebih banyak ahli gizi di situ," ungkap Purbaya.
Untuk mencegah kebocoran anggaran, Kementerian Keuangan akan membentuk tim pengawasan yang melibatkan jajaran di daerah, mulai dari kantor perbendaharaan hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
"Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur dan yang ngawasin bukan BGN sendiri. Jadi tempat saya kita gak akan kong kalikong. Kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada conflict interest," tutur dia.
Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964.
Ia meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Purbaya kemudian melanjutkan studi di Purdue University, AS, meraih gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi.
Karier profesionalnya berawal sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994), lalu berpindah ke dunia riset ekonomi sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005).
Ia juga pernah menjabat Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.
Karier Purbaya di Pemerintahan
Purbaya mengawali kiprah politik dan pemerintahan sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian pada era 2010–2014, dan juga menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional.
Ia kemudian menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada 2015, serta Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016).
Selanjutnya, Purbaya dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020), kemudian menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).
Purbaya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 dan resmi menjabat mulai 3 September 2020.
Jabatan ini mempertegas perannya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero).
