TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah (Jateng) Zulfachmi Wahab menyebut, ada puskesmas di Jateng yang tak memiliki dokter.
Hal ini dipicu sebaran dokter yang tidak merata meski secara jumlah sebenarnya mencukupi.
"Ada beberapa puskesmas yang tidak ada dokternya tetapi masih bisa dihandle oleh pemerintah daerah. (Sebaliknya) ada wilayah yang tidak bisa menghandle," ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Zulfachmi merinci, Jawa Tengah memiliki 883 Puskesmas dan 370 unit rumah sakit.
Dari ribuan layanan kesehatan itu, terjadi ketimpangan ketersediaan dokter.
Menurutnya, dokter di rumah sakit dan puskesmas di kota besar, semisal Solo, Semarang, dan Banyumas, cenderung overload dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah.
"Jadi, masalahnya sebenarnya bukan dari jumlah tetapi dari distribusi. Numpuknya di Semarang, Solo, Banyumas."
"Harapannya, dengan adanya pemerataan ini, masalah itu bisa tercukupi di semua puskesmas," bebernya.
Baca juga: Dana Transfer Pusat Dipotong 24 Persen, 35 Pemda Jateng Kelimpungan Bayar Gaji PPPK
Merujuk data Ikatan Dokter Indonesia (IDI), jumlah dokter di Jateng mencapai 15.665 dokter (tahun 2024).
Sementara, untuk jumlah perawat sebanyak 64.543 orang, dan bidan sebanyak 30.167 orang (BPS, 2025).
Zulfachmi mengungkap, penyebab tak meratanya dokter di Jawa Tengah karena tidak ada kewajiban dokter untuk mengabdi ke suatu wilayah.
Hal itu berbeda dengan aturan dokter pada 30 tahun yang lalu, dimana ada kewajiban dokter mengabdi ke suatu wilayah, termasuk ke wilayah terpencil.
Kondisi itu menjadi satu kelemahan dari sistem distribusi tugas kedokteran yang perlu diperbaiki.
"Pasti ada (kesenjangan), jadi ibaratnya, di mana banyak gula pasti semutnya banyak."
"(Banyak memilih) bekerja di kota dibandingkan di daerah," terangnya.
Meskipun jumlah lulusan dokter mencukupi, Zulfachmi belum bisa merinci kebutuhan dokter di Jawa Tengah.
Di sisi lain, kebutuhan dokter spesialis juga mengalami kekurangan, terutama dokter spesialis dasar seperti patologi dan anatomi.
"Tetapi, kalau dokter obgin, dokter anak, dan bedah, itu biasanya di 370 rumah sakit yang di Jawa Tengah itu terpenuhi," ucapnya.
Zulfachmi mengungkap, untuk mengatasi kekurangan dokter di puskesmas, setiap dinas kesehatan di pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan Program Intensif Dokter Indonesia (PIDI), yang baru lulus untuk menempati posisi tersebut.
Hal itu dilakukan agar kualitas layanan tidak berkurang.
"Sepenuhnya diatur oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi (kekurangan dokter) terpenuhi itu dengan adanya PIDI," bebernya.
Baca juga: Seleksi Empat Jabatan Kepala Dinas Pemprov Jateng Pakai Sistem Meritokrasi
Langkah lain, lanjut dia, pemprov dan pemda diharapkan bisa memberikan rangsangan kepada para dokter agar mau ditempatkan di wilayah.
Upaya rangsangan ini paling mungkin dilakukan kepala daerah yang bisa melakukan inovasi.
"Kepala daerah bisa melalukan inovasi seperti memberikan berbagai tunjangan, menyiapkan rumah atau menyiapkan minimal motor dinas."
"Jadi, itu inovasi dari kepala daerah. Bagaimana menarik agar supaya ada dokter di daerah di wilayahnya," tuturnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno mengakui, Jawa Tengah masih kekurangan dokter sehingga untuk menyiasatinya maka menggunakan dokter swasta yang bukan ASN.
"Mayoritas dokter yang kurang adalah dokter spesialis," terangnya.
Untuk mengatasinya, pihaknya telah mengajukan sebanyak 2.076 kuota calon ASN pada tahun 2026.
Dari angka itu, terdiri dari formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1.321 orang dan sisanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 755 orang.
"Mayoritas untuk formasi tenaga kesehatan," tandasnya. (*)
