Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Melky Dogopia

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas pelayanan kapal perintis di wilayahnya. 

Langkah kolaborasi ini diharapkan melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, hingga pihak swasta. 

Targetnya, pelayanan transportasi laut tersebut dapat menjangkau kampung-kampung di pesisir utara dan selatan Papua Tengah pada tahun 2027 mendatang. 

Usulan strategis ini disampaikan oleh Gobai setelah dirinya menggelar serangkaian pertemuan intensif dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah pada 22 dan 23 Juni 2026. 

Dalam pertemuan tersebut, ia berdiskusi langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan Papua Tengah, Ewanggen Kokoya, serta Kabid Perhubungan Laut, Hanna Gobai. 

Baca juga: Apa Itu OAP? DPR Papua Tengah Sahkan Perdasus Nomor 14 Tahun 2026, Perjelas Definisi Aturan Otsus

Gobai menegaskan, pelayanan kapal perintis yang saat ini sudah berjalan di sejumlah wilayah terpencil wajib dipertahankan, bahkan harus terus diperluas. 

“Pelayanan kapal perintis ke Yaur, Teluk Umar, Napan Weinami, dan Jita harus tetap dipertahankan serta diusulkan kembali pada 2027,” ujar Gobai dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2026). 

Menurutnya, keberadaan moda transportasi ini sangat krusial agar masyarakat pesisir tetap memiliki akses mobilitas yang memadai. 

Sebagai informasi, sejak tahun 2024, kapal perintis telah aktif melayani rute Teluk Umar–Yaur–Nabire–Wapoga hingga Waropen dengan mengandalkan KM Sabuk Nusantara 58 dan KM Sabuk Nusantara 63. 

Penambahan rute dari Nabire menuju kawasan-kawasan tersebut terbukti telah memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat setempat. 

Meski demikian, Gobai tidak menampik adanya kendala di lapangan, salah satunya yang terjadi pada pelayanan menuju Dermaga Sipu-Sipu di Distrik Jita, Kabupaten Mimika. 

Rute yang sempat berjalan pada tahun 2025 itu terpaksa terkendala akibat masalah pendangkalan alur pelayaran di sekitar Pulau Tiga. 

“Muara di depan Pulau Tiga harus dikeruk dan dibuat alur pelayaran oleh pihak navigasi agar kapal perintis dapat kembali masuk ke Sipu-Sipu,” tegasnya. 

Selain mempertahankan trayek yang ada, Gobai juga mengusulkan penambahan pelabuhan singgah baru di Potowaiburu, Distrik Mimika Barat Jauh, Kabupaten Mimika. 

Usulan ini sebenarnya pernah ia sampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada tahun 2025 lalu. 

Kala itu, pemerintah pusat menegaskan bahwa pembangunan dermaga menjadi syarat mutlak agar kapal perintis bisa bersandar di wilayah tersebut. 

Oleh sebab itu, Gobai sangat berharap pembangunan infrastruktur pelabuhan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah dan sektor swasta. 

Di sisi lain, ia juga mendorong penyelesaian pembangunan Dermaga Mambor di Distrik Moora, Kabupaten Nabire, yang masih memerlukan sejumlah penyempurnaan. 

Baca juga: DPR Papua Tengah Minta Rute Kapal Perintis Diperluas ke Kampung Pesisir

Sebagai solusi alternatif untuk rute menuju Jita, pelayanan juga bisa dioptimalkan melalui KMP Binar dan KMP Kokonao dengan menyesuaikan jadwal pasang surut air laut. 

Tidak tinggal diam, Gobai turut mendesak perusahaan swasta besar seperti PT Freeport Indonesia, PT MAK, dan PT Jati Darma untuk ikut ambil bagian. 

Perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur penunjang, mulai dari pengerukan sungai hingga pembangunan dermaga strategis. 

“Kami meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemkab Mimika, Pemkab Nabire, serta pihak swasta untuk berkolaborasi menyiapkan sarana-prasarana penunjang guna menjangkau masyarakat pesisir,” pungkasnya. (*)