Laporan Reporter SURYAMALANG.COM, Dya Ayu/Benni Indo
SURYAMALANG.COM, MALANG RAYA - Kondisi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di sejumlah SPBU Kota Batu, Jawa Timur terpantau aman dan bebas dari antrean mengular di tengah isu kelangkaan yang melanda beberapa wilayah Jawa Timur.
Kelancaran distribusi di Kota Batu ini dinilai terjadi karena faktor jumlah penduduk yang relatif kecil sehingga konsumsi harian tetap stabil dan terkendali.
Kontras dengan ketenangan di Kota Batu, situasi transportasi di Kota Malang justru memanas akibat adanya gelombang penolakan dari para sopir angkutan kota (angkot) terkait rencana pengoperasian Koridor 2 Trans Jatim.
Berikut ulasan selengkapnya:
Stok Pertalite dan Solar Subsidi di SPBU Beji Jalan Ir Soekarno, Kota Batu, Jawa Timur terpantau aman.
Kondisi serupa juga terjadi di SPBU Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
Di kedua lokasi tersebut, tidak terlihat adanya tanda-tanda kelangkaan stok BBM maupun antrean kendaraan yang mengular parah, baik untuk sepeda motor maupun mobil.
Antrean kendaraan sepeda motor terpantau normal dan hanya berkisar sekitar lima hingga 10 kendaraan saja.
Sementara itu, untuk area pengisian mobil yang mengantre di bagian jenis solar justru terpantau sepi.
“Kalau di Batu aman-aman saja sih. Sejak kemarin saya beli Pertalite masih ada stok. Kalau antrean sudah biasa" kata warga Beji, Latifah kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (26/6/2026).
"Paling yang ramai itu di SPBU Jalan Diponegoro karena memang di sana di pusat kotanya dan juga lokasi SPBU-nya dekat dengan jalan raya, jadi kalau antre sampai ke jalan. Makanya saya beli di sini (Pom Pendem),” imbuhnya.
Baca juga: Cuaca Malang-Kota Batu Hari Ini Sabtu 27 Juni 2026: Dominan Berawan, Sebagian Kabut dan Hujan
Senada dengan Latifah, seorang warga Kelurahan Temas bernama Heru Arifin mengatakan, sejauh ini selama ia tinggal di Kota Batu, daerah tersebut tergolong aman dari gejolak kelangkaan musiman, baik untuk BBM maupun LPG.
“Kalau pendapat saya mungkin karena di Batu ini penduduknya tidak banyak, kotanya kecil hanya tiga kecamatan, jadi ketika di daerah lain ada gejolak BBM langka atau sebagainya, itu di sini tidak begitu berdampak,” jelas Heru saat tengah mengantre BBM Pertalite.
Sebelumnya, kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi sempat terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur.
Fenomena kelangkaan tersebut dipicu oleh tingginya lonjakan volume kendaraan akibat banyaknya masyarakat yang beralih dari BBM Pertamax ke Pertalite menyusul kenaikan harga Pertamax.
Faktor lain yang memperparah kondisi di daerah luar adalah menipisnya sisa kuota pasokan BBM bersubsidi.
Beralih ke Kota Malang, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang mulai menyosialisasikan rencana pengoperasian Koridor 2 Trans Jatim kepada para pengurus angkutan kota (angkot).
Langkah sosialisasi awal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi konflik di lapangan, sekaligus menampung aspirasi dan masukan dari para operator angkot sebelum koridor baru resmi dioperasikan.
Kendati demikian, para sopir angkot menilai kehadiran Trans Jatim belum diimbangi oleh regulasi kuat yang melindungi angkot eksisting, sehingga berdampak langsung pada penurunan pendapatan harian mereka.
Salah seorang pengurus angkot jalur AG (Arjosari–Gadang), Soni Junaedi, menegaskan para sopir angkot merasa sangat dirugikan sejak bus Trans Jatim mulai beroperasi di Kota Malang.
Menurut Soni, angkot selama ini telah setia melayani kebutuhan transportasi masyarakat luas, sehingga pemerintah berkewajiban menciptakan kebijakan yang memberikan ruang hidup adil bagi kedua moda transportasi tersebut.
"Kami merasa 100 persen dirugikan. Koridor 1 saja regulasinya belum selesai, kok sekarang sudah mau ada Koridor 2. Kami ingin ada keseimbangan agar angkot tetap bisa mencari nafkah," ujar Soni kepada SURYAMALANG.COM.
Soni menjelaskan, salah satu persoalan utama yang paling dikeluhkan adalah jarak penempatan halte Trans Jatim yang dinilai terlalu rapat di sepanjang jalur trayek angkot.
Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih memilih langsung menggunakan Trans Jatim tanpa perlu berpindah, sehingga fungsi utama angkot sebagai penghubung (feeder) otomatis mati.
"Kalau haltenya terlalu dekat, angkot kami mati karena tidak ada mata rantai transit. Idealnya halte dikurangi sehingga angkot tetap menjadi penghubung menuju halte Trans Jatim," jelasnya.
Lebih lanjut, Soni menilai konsep feeder seharusnya memberi kesempatan penuh bagi angkot untuk mengangkut penumpang dari kawasan permukiman menuju halte atau terminal utama.
Soni pun mengusulkan agar layanan Trans Jatim lebih difokuskan pada perjalanan antarterminal saja, sehingga jalurnya tidak bersinggungan langsung dengan rute angkot yang sudah mapan sejak lama.
Oleh karena itu, Soni meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersedia menunda pembukaan Koridor 2 sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak operasional Koridor 1.
Terlebih, saat ini moda transportasi di Kota Malang sudah sangat padat oleh kehadiran ojek daring, taksi daring, hingga penyewaan sepeda listrik.
"Teman-teman berharap Koridor 2 tidak perlu diadakan dulu. Transportasi di Kota Malang sudah tumpang tindih. Kami minta pemerintah mengevaluasi dulu kebijakan yang ada," tuturnya.
Berdasarkan data internal pengurus angkot, saat ini masih terdapat sekitar 1.000 armada angkot aktif yang beroperasi melayani 17 jalur resmi di wilayah Malang Raya.
Di samping persoalan Trans Jatim, Soni juga mengkritisi program angkot pelajar yang sebelumnya sempat dijanjikan oleh pemerintah daerah, namun hingga kini dinilai belum ada kejelasan dalam pelaksanaannya.
"Kami hanya ingin diperhatikan dan ruang gerak kami tidak dipersempit. Harapannya Trans Jatim dan angkot bisa berjalan berdampingan dengan regulasi yang adil bagi semua," tutup Soni.
Merespons gelombang protes tersebut, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan jalannya sosialisasi ini dilakukan atas koordinasi dan izin resmi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
Menurut Widjaja, hingga kini rencana operasional rute Koridor 2 masih dalam tahap pembahasan awal, sehingga seluruh masukan dari para sopir dan pengusaha angkot dipastikan masih dapat diakomodasi dengan baik.
"Ini masih sosialisasi dari Dishub Jatim. Kami mengundang teman-teman angkutan kota agar mereka bisa menyampaikan masukan. Intinya mereka berharap kekurangan yang terjadi di Koridor 1 tidak terulang di Koridor 2," ujar Widjaja, Jumat (26/6/2026).
Salah satu poin aspirasi utama yang mengemuka dari pertemuan tersebut adalah permintaan agar penentuan lokasi halte Koridor 2 nantinya wajib melibatkan operator angkot secara langsung.
"Mereka berharap penetapan halte di Koridor 2 melibatkan angkutan kota, sehingga tidak merugikan angkutan eksisting yang sudah berjalan. Ke depan angkutan kota akan kami libatkan lebih intensif," katanya.
Baca juga: Ada Kapolresta Malang Kota AKBP Danang Setiyo, Ini Daftar 45 Kapolres yang Dimutasi Kapolri
Widjaja menegaskan, Pemerintah Kota Malang dalam hal ini hanya berperan sebagai fasilitator komunikasi, sebab kewenangan penuh penyelenggaraan dan regulasi Trans Jatim berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Rencana awal Koridor 2 sendiri diproyeksikan untuk melayani jalur wilayah tengah, selatan, dan utara Kota Malang, meski desain rutenya saat ini masih terus disempurnakan oleh pihak Pemprov Jatim.
"Soal kapan dioperasikan saya belum tahu pasti. Itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur," pungkasnya.
Pihak Dishub berharap proses komunikasi berkala ini mampu membuahkan kesepahaman bersama agar kehadiran angkutan massal Koridor 2 tidak menimbulkan gejolak gesekan sosial di lapangan.
Widjaja juga optimis pengembangan Trans Jatim sebenarnya bisa berjalan beriringan dengan program transportasi lokal Pemkot Malang.
"Harapannya tidak ada konflik. Program Trans Jatim ini juga sejalan dengan program Wali Kota Malang, seperti Angkutan Pelajar dan Ngalam Nyaman, sehingga semuanya bisa saling mendukung dalam meningkatkan pelayanan transportasi umum," tutupnya.
