TRIBUNNEWS.COM - Meski telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri perang, Amerika Serikat dan Iran kembali saling melancarkan serangan.
Militer AS mengatakan telah menyerang situs rudal, drone, dan radar Iran pada Jumat (26/6/2026).
Serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas apa yang disebut sebagai serangan drone Iran terhadap kapal dagang di Selat Hormuz.
Iran dilaporkan menyerang kapal kargo berbendera Singapura M/V Ever Lovely dengan drone serang satu arah pada Kamis (25/6/2026).
AS menuduh Iran melanggar gencatan senjata dan mengganggu kebebasan navigasi.
Menurut pernyataan Komando Pusat AS (CENTCOM) yang diunggah di media sosial pada Sabtu (27/6/2026) pukul 03.36 WIB, pesawat tempur AS menargetkan fasilitas penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai.
"Agresi yang tidak beralasan terhadap pelayaran komersial oleh pasukan Iran jelas melanggar gencatan senjata. Lebih jauh lagi, perilaku berbahaya Iran merusak kebebasan navigasi karena perdagangan semakin mengalir melalui koridor perdagangan internasional yang vital," tulis CENTCOM.
Pasukan CENTCOM terus memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman kepada kapal-kapal komersial yang melintasi selat."
"Militer AS tetap hadir dan waspada untuk memastikan semua aspek perjanjian dengan Iran dipatuhi, ditaati, dan berlaku sepenuhnya."
Setelah serangan terhadap kapal berbendera Singapura tersebut, Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA), badan pemerintah Iran yang bertugas mengotorisasi dan mengatur transit maritim melalui Selat Hormuz, mengatakan kapal yang menggunakan rute di luar kerangka kerja yang telah ditetapkan tidak akan mendapat jaminan perjalanan aman, perlindungan asuransi, maupun pengaturan tanggung jawab terkait.
Mengutip Iran International, PGSA menyatakan bahwa setiap transit di luar rute yang disetujui akan dianggap tidak sah dan berada di luar jaminan keselamatan otoritas tersebut.
Baca juga: AS Rugi Besar-besaran, Serangan Iran Rusak Pangkalan AS di Bahrain, Ditaksir Capai Rp7,18 Triliun
PGSA menambahkan bahwa segala konsekuensi akibat penggunaan rute yang tidak sah akan menjadi tanggung jawab pemilik, operator, dan kapten kapal.
Tak berhenti di situ, pada serangan terbaru Sabtu dini hari, enam pesawat AS menyerang empat target di wilayah Iran.
Seorang pejabat AS mengatakan kepada PBS NewsHour bahwa target tersebut meliputi instalasi radar serta fasilitas penyimpanan rudal dan drone di Sirik, Iran.
Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengatakan pihaknya membalas serangan tersebut dengan menargetkan lokasi penempatan Angkatan Darat AS di wilayah sekitar.
Dalam sebuah pernyataan, IRGC menyebut serangan balasan itu dilakukan sebagai respons atas serangan udara AS terhadap Iran.
"Menurut Pasal 5 Memorandum Kesepahaman Islamabad, pengaturan untuk mengendalikan transit dan pergerakan di Selat Hormuz berada di bawah tanggung jawab Republik Islam Iran."
"Namun, Amerika Serikat, dengan menghasut berbagai pihak, berupaya melanggar komitmen ini."
Tanggapan yang tepat telah diberikan dan akan tetap sama ke depannya. Jika terjadi tindakan agresi berulang, tanggapan kami akan lebih luas dari ini."
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon telah mencapai kesepakatan kerangka kerja setelah pembicaraan di Washington pada Jumat (26/6/2026) waktu setempat.
Mengutip TRT World, upacara penandatanganan dilakukan setelah putaran kelima negosiasi antara kedua pihak.
Seorang pejabat senior Lebanon mengatakan kepada Anadolu bahwa kemajuan telah dicapai dalam sejumlah isu penting, termasuk penarikan bertahap pasukan Israel dari Lebanon selatan.
Namun, anggota parlemen Hizbullah, Hassan Fadlallah, mengatakan para pejabat Lebanon yang menandatangani perjanjian kerangka kerja dengan Israel di Washington tidak akan mampu menerapkan kesepakatan tersebut tanpa memicu perang saudara.
"Pihak berwenang Lebanon tidak akan mampu menerapkan perjanjian yang ditandatangani di Washington kecuali mereka, dengan dukungan Amerika, menuju perang saudara," kata Fadlallah, yang menolak pembicaraan langsung antara Israel dan Lebanon.
Ia menambahkan bahwa apa yang terjadi di Washington merupakan upaya untuk mengganggu kesepakatan yang ditengahi Pakistan.
Fadlallah merujuk pada perjanjian awal antara AS dan Iran mengenai penghentian perang di Timur Tengah yang juga mencakup Lebanon.
Menurutnya, tanpa perlawanan Hizbullah, upaya tersebut tidak akan berhasil.
Setelah pengumuman kesepakatan di Washington, puluhan orang yang mengendarai sepeda motor.
Beberapa di antaranya mengibarkan bendera Hizbullah, berkumpul di pinggiran selatan Beirut, yang merupakan basis utama kelompok tersebut.
Media lokal menyebut aksi itu sebagai bentuk protes terhadap kesepakatan tersebut.
Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Lebanon saat ini merupakan konflik antara Israel dan kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran.
Selain sebagai kelompok militan, Hizbullah juga merupakan partai politik besar yang memiliki kursi di parlemen Lebanon dan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.
Pemerintah Lebanon secara resmi tidak mengakui operasi militer Hizbullah sebagai mandat negara.
Namun, Pemerintah Lebanon juga belum mampu membatasi pengaruh Hizbullah karena besarnya dukungan dari komunitas Syiah dan Iran.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
