Polemik usulan perluasan bebas visa kunjungan (BVK) masih berlanjut. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meyakini kebijakan itu bisa menjadi katalisator kunjungan wisatawan mancanegara dan menggerakkan berbagai sektor ekonomi di dalam negeri.
"Belanja wisatawan akan menggerakkan sektor perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, UMKM, ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan, hingga meningkatkan penerimaan pajak dan membuka lapangan kerja," kata Evita dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Sabtu (27/6/2026).
Menurut dia, kebijakan bebas visa juga merupakan instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global. Dia menilai Indonesia perlu mengikuti langkah negara-negara di kawasan seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam yang telah menjadikan kemudahan akses masuk sebagai strategi menarik wisatawan dan investasi.
Evita menilai usulan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam agar penambahan negara penerima BVK dikaji secara hati-hati merupakan langkah yang wajar. Dia tak memungkiri kebijakan itu berpotensi mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor visa.
Namun, dia menegaskan penilaian kebijakan BVK tidak bisa hanya bertumpu pada potensi hilangnya PNBP. Menurutnya, manfaat ekonomi yang lebih luas dari meningkatnya kunjungan wisatawan juga harus menjadi pertimbangan utama.
"Kami harus melihat ini dari sisi manfaat ekonomi bersih. Kalau wisatawan yang datang meningkat dan berkualitas, dampaknya ke ekonomi bisa jauh lebih besar dibanding PNBP yang hilang," ujar dia.
Evita juga menyebut perluasan BVK harus tetap dilihat sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing ekonomi nasional, dengan tetap memperhatikan prinsip selektif, timbal balik, dan keamanan nasional.
"Yang harus kita cari adalah titik keseimbangan terbaik antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan nasional," kata dia.
Usulan BVK itu disampaikan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dengan skema selektif atau formula 8+1 untuk sejumlah negara yang dinilai berpotensi tinggi mendatangkan wisatawan berkualitas. Negara tersebut antara lain Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, serta beberapa negara di Eropa Timur dan Asia Tengah, seperti Belarus dan Kazakhstan.
Kemenpar menilai kebijakan itu dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, memperkuat daya saing pariwisata Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan devisa, investasi, dan perputaran sektor terkait seperti perhotelan, transportasi, dan UMKM.
Kebijakan bebas visa juga dianggap sebagai salah satu instrumen penting untuk memudahkan akses masuk wisatawan di tengah persaingan destinasi pariwisata global.
