TRIBUNBANYUMAS.COM, UNGARAN - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan langkah pemerintah membenahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini jadi sorotan.
Juga, membantah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai usaha yang bersaing dengan ritel masyarakat.
Hal ini disampaikan Zulhas, sapannya, saat memberi sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman DPP Papdesi, kolaborasi BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lapangan Kenanga, Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (27/6/2026).
Zulhas mengatakan, kritik hingga demonstrasi merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.
Ia pun mempersilakan penyampaian pendapat dengan tertib.
Baca juga: Pemasok Ikan Dapur MBG Banyumas Sambat Penghasilan Mandeg Imbas MBG Libur, Minta Program Berlanjut
Pemerintah juga siap berdialog terkait program-program yang sedang berjalan.
"Sekarang memang lagi ramai ya isu-isu. Bahkan, saya dengar, tanggal 1 (Juli) mau ada demo lagi soal MBG, habis itu nanti yang didemo Kopdes."
"Ya jadi rupanya program-program utama Bapak Presiden itu sudah ditandai ya," tutur Zulhas, sapaannya.
Ia mengakui, pelaksanaan program MBG pada tahap awal masih memiliki sejumlah kekurangan sehingga kini tengah dibenahi.
"Programnya sangat mulia. Memang, dalam pelaksanaannya kurang prudent, kurang bagus."
"Presiden mendengar, kami sudah sampaikan. Sekarang sebulan ini sedang membenahi ke dalam agar lebih tertib," ujarnya.
Selain menyinggung evaluasi MBG, Zulhas juga meluruskan persepsi masyarakat mengenai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Zulhas menegaskan, KDMP bukan toko modern maupun supermarket yang bersaing dengan pelaku usaha ritel.
"Banyak yang tanya, Kopdes itu kok seperti supermarket? Bukan. Kopdes itu bukan supermarket, bukan warung. Ini adalah infrastruktur pemerintah di desa," tegasnya.
Ia menjelaskan, KDMP nantinya menjadi pusat distribusi berbagai program pemerintah di tingkat desa.
Bantuan sosial berupa beras, pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, hingga layanan pembayaran melalui BRILink akan ditempatkan di KDMP sehingga masyarakat tidak perlu mengakses ke lokasi yang jauh.
Baca juga: Ada Puskesmas Tak Punya Dokter, Pemprov Jateng: Mereka Pilih Kerja di Banyumas, Solo, dan Semarang
Selain itu, KDMP juga diproyeksikan menjadi penyangga harga hasil pertanian.
Apabila harga gabah di tingkat petani turun di bawah Rp6.500 per kilogram, koperasi akan membeli gabah tersebut.
Zulhas mengatakan, pembangunan sekitar 35 ribu KDMP masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada September 2026.
Operasional penuh ditargetkan dimulai pada Oktober hingga November, setelah manajemen koperasi disiapkan.
"Jadi sekarang belum buka? Memang belum. Memang belum."
"Kok tempatnya sepi? Ya memang dia bukan warung. Bukan warung, bukan. Beda sama Indomaret sama Alfamart, beda jauh, lain," ungkapnya.
Nantinya, kata dia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam MBG wajib membeli bahan pangan dari KDMP, BUMDes, koperasi nelayan, maupun unit usaha desa lain.
"SPPG itu wajib membeli dari Kopdes atau BUMDes, bukan lagi dari grosir."
"Kita harus berpihak kepada UMKM yang ada di desa, tidak ada tawar-menawar," katanya. (*)
