TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun sistem konservasi yang kuat, berkelanjutan, dan berdaya saing global melalui pengembangan pembiayaan inovatif berbasis investasi bagi kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Langkah strategis tersebut disampaikan oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni dalam forum Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) Roundtable Meeting yang diselenggarakan di London, Inggris, sebagai bagian dari rangkaian London Climate Action Week 2026.

Di hadapan perwakilan pemerintah asing, lembaga keuangan internasional, organisasi multilateral, dan mitra pembangunan global, Raja Juli Antoni menekankan bahwa Indonesia tengah memelopori paradigma baru yang bergeser dari ketergantungan konvensional pada pembiayaan publik menuju mobilisasi investasi hijau yang inklusif, akuntabel, dan berintegritas.

“Indonesia tidak hanya sedang menyusun strategi pembiayaan. Kami sedang membangun paradigma baru tata kelola konservasi, di mana taman nasional memiliki kemandirian finansial, masyarakat menjadi mitra utama, sektor swasta memiliki peran yang bermakna, dan negara menyediakan kerangka regulasi yang kuat untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan,” ujar Raja Juli Antoni seperti dikutip, Sabtu (27/6/2026).

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Pengelolaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik.

Satgas khusus ini dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo, didampingi oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu, serta Menteri Kehutanan sebagai Wakil Ketua Bidang Reformasi Regulasi.

Satgas ini menargetkan sedikitnya 13 taman nasional dan dua bentang alam (landscape) konservasi spesies ikonik di Indonesia mampu mencapai tingkat kemandirian pembiayaan penuh pada tahun 2030 mendatang.

Langkah pencapaian target tersebut dilakukan melalui strategi ganda, yakni reformasi regulasi yang ramah investasi dan penguatan tata kelola kelembagaan guna memobilisasi instrumen keuangan inovatif.

Pendekatan ini dibangun di atas empat pilar utama, pengembangan instrumen pembiayaan inovatif, reformasi regulasi, komunikasi strategis, serta penguatan tata kelola dan sekretariat guna menjamin transparansi sistem.

Pandang Ekosistem Alam sebagai 'New Asset Class'

Dalam forum internasional tersebut, Indonesia memperkenalkan konsep “Natural Ecosystems as a New Asset Class”. Konsep ini memandang ekosistem alam sebagai aset strategis nasional yang mampu menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya.

Beberapa instrumen inovatif yang tengah dimatangkan meliputi kredit karbon, kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credits), obligasi konservasi spesies (species bonds), ekowisata, bioprospeksi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, hingga skema kemitraan pemerintah dan swasta (KPBU).

Sebagai proyek percontohan (pilot project) utama di lapangan, Indonesia memaparkan kemajuan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh.

Proyek ini membuktikan bahwa perlindungan Gajah Sumatra, konektivitas habitat hutan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat dapat berjalan secara terpadu dalam satu bentang alam konservasi.

Menhut pun mengundang komunitas investasi global, lembaga filantropi, dan lembaga multilateral untuk berkolaborasi menyukseskan transformasi pembiayaan berbasis alam (nature-based finance) di Indonesia.

Baca juga: Polda Riau Bongkar Jaringan Pemburu Gajah Sumatera, 15 Tersangka Ditangkap dan 3 DPO Diburu

“Kami menyambut kemitraan dalam bentuk dukungan keahlian, transfer teknologi, dukungan implementasi program, maupun pembiayaan inovatif yang disepakati bersama. Kolaborasi global akan mempercepat upaya kita dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Raja Juli Antoni.