Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Aceh menegaskan komitmennya mendorong pembangunan yang lebih inklusif dengan memberi perhatian lebih besar terhadap penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "Disabilitas dan Pembangunan" bersama aktivis disabilitas sekaligus pegiat sosial, Agus Hasan Hidayat, yang digelar di Kantor Sekretariat PW ISNU Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan perspektif akademik dan pengalaman lapangan guna mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada kelompok rentan di Aceh.

Baca juga: ISNU Aceh Terima 10 Pojok Baca dari BSI Maslahat untuk Sekolah Terdampak Bencana

Ketua Pelaksana sekaligus Anggota Bidang Pendidikan PW ISNU Aceh, Dr Muhammad Rizki, M.Pd, mengatakan pembangunan yang berkelanjutan tidak boleh meninggalkan penyandang disabilitas.

"Pembangunan berkelanjutan hanya mungkin jika akses pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik benar-benar ramah bagi semua, termasuk sekitar 15 persen warga yang hidup dengan disabilitas," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris PW ISNU Aceh, Dr Rahmad Syah Putra, M.Pd., M.Ag., menegaskan bahwa diskusi tersebut merupakan langkah awal organisasi dalam menerjemahkan semangat inklusi ke dalam aksi nyata.

"Diskusi ini adalah langkah awal ISNU Aceh untuk menerjemahkan semangat inklusi ke dalam kerja nyata. Kami ingin sarjana NU hadir memberi gagasan dan solusi konkret agar kebijakan pembangunan di Aceh tidak lagi timpang. Disabilitas harus dipandang sebagai bagian dari kekuatan, bukan keterbatasan," katanya.

Dalam paparannya, Agus Hasan Hidayat menekankan tiga aspek penting dalam mewujudkan pembangunan inklusif, yakni peningkatan aksesibilitas, pemerataan pendidikan dan kesempatan kerja yang layak, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

"Disabilitas bukan persoalan individu, melainkan persoalan adanya hambatan dalam berpartisipasi di masyarakat. Hambatan itu berupa infrastruktur dan kebijakan yang belum inklusif. Karena itu, kelompok disabilitas harus dipandang sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat," tegas Agus.

Diskusi tersebut dihadiri pengurus ISNU Aceh, akademisi, mahasiswa, pegiat disabilitas, serta unsur pemerintah.

Para peserta bersepakat mendorong PW ISNU Aceh menjadi pusat lahirnya gagasan dan rekomendasi kebijakan publik yang berpihak kepada kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.(*)