TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, mengatakan keyakinan masyarakat terhadap masa depan pemerintahan mengalami penurunan dibanding tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden.
Menurut Chamad, kondisi tersebut harus dibaca sebagai peringatan dini sekaligus peluang bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan.
"Pemerintah perlu membaca data tersebut sebagai peringatan dini dan peluang untuk melakukan koreksi sebelum tekanan ekonomi berkembang menjadi ketidakpuasan politik yang lebih luas," kata Chamad dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah belum berada dalam krisis legitimasi karena tingkat kepuasan terhadap Presiden masih berada pada level mayoritas.
Namun, masyarakat mulai kehilangan keyakinan bahwa kondisi akan segera membaik.
"Ini merupakan tekanan terhadap legitimasi berbasis kinerja yang perlu dijawab dengan hasil kebijakan yang nyata, bukan sekadar penguatan narasi komunikasi," ujarnya.
Pada hasil Survei Nasional Pusat Polling Indonesia atau Puspoll Indonesia periode 18-26 Mei 2026 menunjukkan pemerintah masih memiliki tingkat kepuasan publik yang tergolong mayoritas. Namun,
Survei juga menunjukkan tekanan ekonomi masih menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat.
Sebanyak 41,9 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah terbesar yang dihadapi saat ini.
Selain itu, 74,1 persen responden menilai mencari pekerjaan saat ini sulit atau sangat sulit.
Di sisi lain, sebanyak 42,1 persen masyarakat mengaku harga kebutuhan pokok kini semakin tidak terjangkau dibandingkan tahun sebelumnya.
Angka tersebut meningkat dari 28,7 persen pada Agustus 2025.
Temuan itu sejalan dengan tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di sektor ekonomi.
Bidang yang paling banyak mendapat sorotan ialah menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, penyediaan lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, dan pengelolaan ekonomi nasional.
Chamad menilai masyarakat tidak mengukur keberhasilan ekonomi dari indikator makro semata, melainkan dari kondisi yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
"Masyarakat tidak menilai ekonomi hanya dari angka pertumbuhan, investasi, atau inflasi nasional. Mereka menilai ekonomi dari harga beras, minyak goreng, telur, ongkos transportasi, kesempatan kerja, dan pendapatan keluarga," katanya.
Ia menambahkan, dalam perilaku pemilih terdapat kecenderungan masyarakat memberikan penghargaan maupun hukuman politik berdasarkan kondisi ekonomi yang mereka alami secara langsung.
Pengendalian harga kebutuhan pokok dan penciptaan lapangan kerja bukan hanya menjadi agenda ekonomi, tetapi juga fondasi bagi stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menurut Chamad, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk membalikkan tren tersebut melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
