SRIPOKU.COM, INDRALAYA – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan masa bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan. Acara pengukuhan yang dipusatkan di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, ini dirangkai dengan kegiatan optimalisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), Sabtu (27/6/2026).

Program Jaga Desa tersebut dioptimalkan guna mendukung program prioritas nasional lainnya, yakni Jaga Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Jaga Indonesia Pintar.

Hadir langsung dalam kegiatan ini, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung RI sekaligus Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Reda Manthovani.

Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel Ketut Sumedana, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, serta Kajari Ogan Ilir Arief Syafriyanto.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerja sama antara DPC ABPEDNAS dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

"Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pendampingan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa," ujar Reda Manthovani setelah acara pengukuhan.

Reda melanjutkan, sinergi dengan ABPEDNAS menjadi bagian krusial dari penguatan program Jaga Desa.

Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa melalui pendekatan yang preventif (pencegahan) dan edukatif.

Sebagai mitra, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai memiliki posisi strategis dalam mengawal pembangunan.

BPD bertugas memastikan setiap program di desa berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program Jaga Desa hadir untuk mendampingi, mengedukasi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tegas Reda.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan bahwa ABPEDNAS memiliki peran penting sebagai wadah untuk memperkuat kapasitas dan sinergi BPD dalam mendukung pembangunan daerah.

“Desa merupakan ujung tombak pembangunan. Jika desa maju, maka kecamatan akan maju, kabupaten maju, provinsi maju, dan pada akhirnya Indonesia pun akan maju,” kata Herman Deru.

Ia menekankan bahwa BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas pasif, melainkan harus menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.