TRIBUNJATENG.COM, BATANG – Program seragam gratis bagi sekitar 10 ribu peserta didik baru SD dan SMP Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Batang tidak hanya ditujukan untuk meringankan biaya pendidikan keluarga, tetapi juga dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Batang untuk menggerakkan perekonomian penjahit lokal.
Melalui surat edaran yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Batang pada Juni 2026, seluruh sekolah diminta melibatkan penjahit di sekitar lingkungan sekolah dalam proses pengadaan seragam siswa baru.
Kepala Disdikbud Batang, Bambang Suryantoro Sudibyo, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Batang M. Faiz Kurniawan agar anggaran program seragam gratis tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh peserta didik, tetapi juga mampu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat kecil di daerah.
“Pelaksanaan pengadaan seragam dilakukan oleh sekolah masing-masing dengan mengutamakan penjahit yang berada di sekitar sekolah.
Harapannya, program ini sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil di wilayah tersebut,” kata Bambang kepada Tribunjateng, Minggu (28/6/2026).
Menurut Bambang, keterlibatan penjahit lokal menjadi prioritas utama dalam seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari pengukuran hingga proses produksi seragam.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah berharap peluang usaha dapat tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Batang.
Baca juga: Kronologi Lengkap Kecelakaan Maut di Jepara yang Tewaskan Azaz dan Adimas
Dia menjelaskan, sekolah diperbolehkan menggunakan jasa penjahit dari luar wilayah apabila di sekitar sekolah tidak tersedia penjahit yang memiliki kemampuan atau kapasitas produksi yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik baru.
“Kalau memang di sekitar sekolah tidak ada penjahit yang mampu mengerjakan sesuai kebutuhan, sekolah bisa mencari di wilayah lain. Tetapi prinsipnya tetap memprioritaskan penjahit lokal terlebih dahulu,” ujarnya.
Disdikbud telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp125 ribu per siswa untuk jenjang SD dan Rp150 ribu per siswa untuk jenjang SMP setelah memperhitungkan kewajiban perpajakan.
Total anggaran program yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Batang mencapai sekitar Rp3,7 miliar.
Selain mengatur mekanisme pengadaan, Disdikbud juga mewajibkan proses pengukuran dilakukan secara langsung kepada setiap peserta didik pada saat daftar ulang atau registrasi sekolah.
Penjahit yang ditunjuk sekolah harus hadir untuk melakukan pengukuran agar ukuran seragam sesuai dengan kondisi masing-masing siswa.
“Pengukuran harus dilakukan secara langsung dan melibatkan penjahit yang ditunjuk sekolah.
Semua proses tersebut juga wajib didokumentasikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan program,” jelasnya.
Disdikbud juga menegaskan tidak ada penunjukan vendor tertentu dalam pelaksanaan program tersebut.
Seluruh kewenangan pengadaan berada di masing-masing sekolah dengan tetap berpedoman pada petunjuk yang telah disampaikan melalui surat edaran.
Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan, Disdikbud telah mengumpulkan seluruh kepala SMP negeri bersama jajaran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Kabupaten Batang guna menyamakan persepsi terkait teknis pelaksanaan program.
Disdikbud juga menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program di seluruh sekolah, termasuk pemantauan langsung proses pengukuran seragam dan pelibatan penjahit lokal di masing-masing wilayah sekolah.
“Tidak ada monopoli vendor maupun pengondisian dari dinas. Arahan pimpinan jelas, sekolah memberdayakan penjahit di sekitar wilayahnya terlebih dahulu,” tutupnya. (Ito)
