Oleh: Yocerizal *)
LORONG itu hanya selebar dua hingga empat meter. Rumah-rumah tua berdiri rapat di kiri-kanan jalan, sebagian telah bertahan sejak sekitar 700 tahun silam sejak masa Dinasti Yuan.
Di sela-sela gang terdapat toilet umum yang bersih tanpa aroma menyengat, kotak khusus kotoran hewan peliharaan, hingga hotel mewah yang menyatu dengan permukiman warga.
Inilah Hutong Caochang, salah satu kawasan tua di Qianmen, Beijing.
Di balik kesan klasiknya, kawasan ini menyimpan sesuatu yang tidak lazim bagi banyak orang yang memandang Tiongkok semata sebagai negara komunis dengan sistem pemerintahan yang serba terpusat.
Di sini, berbagai persoalan lingkungan justru diselesaikan melalui musyawarah warga.
Rombongan wartawan dari Sumatera yang berkunjung ke kawasan itu, Jumat (26/6/2026), disambut Wakil Sekretaris Komunitas Caochang, Subdistrik Qianmen, Distrik Dongcheng, Tian Tian.
Sejak memasuki ujung lorong, ia memperlihatkan bagaimana kawasan bersejarah itu terus dipertahankan tanpa kehilangan fungsinya sebagai permukiman.
"Kami ingin mempertahankan karakter hutong, tetapi pada saat yang sama membuatnya nyaman untuk ditinggali," ujarnya.
Perubahan itu tampak jelas. Kabel listrik yang dahulu bergelantungan kini dipindahkan ke bawah tanah. Drainase diperbaiki sehingga kawasan tidak lagi mudah tergenang.
Sampah rumah tangga cukup diletakkan di depan rumah untuk kemudian diangkut petugas kebersihan. Toilet umum tersebar di sisi lorong dan dirawat dengan baik.
Baca juga: Jamaah Aceh Tersisa 2 Kloter di Madinah, Proses Debarkasi Hampir Rampung
Baca juga: New Honda Vario Evo 160 Meluncur, Tampil Lebih Sporti dengan Fitur dan Performa Baru
Perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi bagian dari penataan kawasan. Jalur landai disediakan di sejumlah titik untuk memudahkan penyandang disabilitas dan pengguna kursi roda.
Pegangan tangan dipasang di beberapa lokasi, sementara kursi-kursi istirahat tersedia agar para lansia dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman.
Pelestarian kawasan bersejarah berjalan berdampingan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Namun yang paling menarik bukanlah wajah fisik hutong, melainkan cara kawasan itu dikelola.
Di tengah permukiman berdiri sebuah Aula Musyawarah Warga. Bangunan sederhana itu menjadi tempat sekitar seribu keluarga di Komunitas Caochang membahas berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Mulai dari kebersihan lingkungan, parkir, pelayanan bagi lansia, kebutuhan penyandang disabilitas, perselisihan antartetangga hingga rencana renovasi lorong dan rumah-rumah tua.
Menurut Tian Tian, prinsip yang mereka pegang sederhana: Urusan warga dibahas oleh warga, dan keinginan warga diputuskan oleh warga.
Kalimat itu menjadi dasar tata kelola komunitas di kawasan tersebut.
Ketika warga mengusulkan renovasi sebuah lorong, misalnya, komunitas terlebih dahulu mengumpulkan aspirasi masyarakat. Setelah mencapai kesepakatan, usulan diajukan kepada pemerintah.
Jika anggaran disetujui, warga kembali bermusyawarah untuk menentukan pelaksanaan pekerjaan, termasuk memilih perusahaan yang akan mengerjakannya. Setelah proyek selesai, masyarakat kembali mengevaluasi hasilnya bersama-sama.
Mekanisme ini mencerminkan lima tahap keterlibatan warga, yakni usulan, pembahasan, keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Bagi saya, pengalaman ini menghadirkan sebuah paradoks.
Selama ini negara komunis kerap dipersepsikan identik dengan pengambilan keputusan yang sepenuhnya berasal dari pemerintah.
Namun, di sebuah gang tua Beijing, saya justru menyaksikan ruang konsultasi yang cukup luas dalam mengelola urusan publik sehari-hari.
Tentu, ruang partisipasi itu berada dalam konteks sistem politik Tiongkok yang tetap dipimpin Partai Komunis.
Musyawarah di tingkat komunitas bukanlah kompetisi politik sebagaimana dalam demokrasi multipartai, melainkan mekanisme untuk membangun kesepakatan mengenai persoalan-persoalan lokal.
Pada level inilah warga diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, menentukan prioritas, serta mengawasi pelaksanaan pembangunan lingkungan mereka.
Praktik tersebut mendapat perhatian langsung dari Presiden Xi Jinping ketika berkunjung ke kawasan Qianmen pada 1 Februari 2019.
Menurut Tian Tian, Presiden Xi menilai persoalan masyarakat sebaiknya diselesaikan sedekat mungkin dengan masyarakat melalui mekanisme musyawarah.
Sejak kunjungan itu, Aula Musyawarah Warga Qianmen semakin dikenal sebagai salah satu contoh tata kelola komunitas di Beijing.
Baca juga: Tembakau Berpotensi jadi Komoditas Baru Di Aceh Besar
Baca juga: Pengurus PWNU Aceh Periode 2026–2031 Resmi Dilantik, Perkuat Kaderisasi dan Transformasi Organisasi
Bagi saya yang berasal dari Indonesia, mekanisme ini terasa sekaligus asing dan akrab.
Asing karena berlangsung di negara yang dipimpin Partai Komunis. Akrab karena mengingatkan pada nilai musyawarah yang sejak lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
Perbedaannya, di Hutong Caochang, musyawarah tidak berhenti sebagai tradisi sosial. Ia menjadi bagian dari sistem pengelolaan komunitas.
Pemerintah menyediakan ruang, dukungan kelembagaan, dan anggaran, sementara warga diberi kesempatan untuk mengusulkan, mendiskusikan, melaksanakan, sekaligus mengevaluasi pembangunan lingkungan mereka.
Di tengah gedung-gedung pencakar langit dan kemajuan teknologi Beijing, saya justru menemukan pelajaran bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur modern, tetapi juga oleh kemauan mendengar suara warganya.
Dari sebuah lorong sempit yang telah bertahan selama tujuh abad, saya melihat bagaimana musyawarah menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari.
Barangkali, bukan hanya bangunan tua yang membuat Hutong Caochang mampu bertahan hingga hari ini, tetapi juga kebiasaan warganya menyelesaikan persoalan bersama melalui musyawarah.(*)
