TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Wali Kota Solo Respati Ardi meminta seluruh pelaku usaha di Kota Solo memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, keakuratan data akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Respati mengingatkan, data yang tidak sesuai dengan kondisi riil berpotensi membuat kebijakan pemerintah meleset dari sasaran.

Ia bahkan menyinggung pengalaman pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika data yang diberikan oleh salah satu asosiasi usaha disebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Baca juga: Sensus Ekonomi 2026, BPS Solo Baru Himpun 22.750 dari Target 230.000 Unit Usaha

"Ini akan menentukan arah kebijakan dari daerah hingga pusat. Jika data yang diberikan tidak benar, itu juga akan mempengaruhi program-program ke depan," ujar Respati.

Menurutnya, pemerintah pernah menghadapi persoalan serupa akibat data usaha yang tidak akurat.

"Ini pernah terjadi di era Pemerintahan Pak SBY ada asosiasi salah satu sektor usaha yang memberikan data tidak riil. Maka dari itu kebijakannya tidak tepat. Maka dari itu percayalah pada sensus ini untuk membuat kebijakan ke depan," jelasnya.

Untuk mendukung kelancaran sensus, Respati menginstruksikan jajaran kewilayahan mulai dari camat, lurah hingga ketua RT agar mendampingi petugas BPS saat melakukan pendataan.

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga bersedia memberikan informasi yang benar.

"Saya menugaskan rekan-rekan di kewilayahan untuk membersamai sensus meyakinkan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Surakarta Ratna Setyowati mengakui masih menemukan responden yang belum terbuka saat memberikan data, terutama mengenai besaran penghasilan usaha. Menurutnya, sebagian pelaku usaha khawatir informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar penarikan pajak.

"Saya yakin ada (yang tidak jujur soal penghasilan). Mungkin ada kekhawatiran," ujarnya.

Ratna menegaskan data yang dikumpulkan BPS tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan, melainkan semata-mata untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pemerintah.

Untuk wilayah yang masih menunjukkan resistensi, BPS akan melakukan pendekatan ulang melalui koordinasi dengan pemerintah wilayah setempat.

"Karena masih punya waktu sampai Agustus, daripada menghambat penyelesaian tugas kami itu kita skip dulu. Kami dari BPS Surakarta akan koordinasi dengan wilayah, wilayah mana yang resisten butuh kami sosialisasi kembali akan kami upayakan," ungkapnya.

Ia menambahkan, sensus ekonomi harus menjangkau seluruh unit usaha tanpa terkecuali, termasuk usaha mikro yang tidak memiliki papan nama maupun usaha berbasis daring.

Baca juga: Usai Lima Hari Terpasang, Baliho Ucapan Ultah Jokowi di Reklame Pemkot Solo Mulai Dicopot

"Ini harus seluruhnya karena ini sensus. Setiap bangunan dimasuki petugas ada usaha atau tidak. Kita bisa menangkap usaha kecil tanpa plang kalau kita sudah ke sana," jelas Ratna.

Menurutnya, perkembangan bisnis digital menjadi tantangan baru dalam pendataan karena banyak pelaku usaha beroperasi secara online tanpa memiliki toko fisik.

"Fenomena yang terjadi online yang tidak kasat mata. Ini menjadi upaya pemerintah, kondisi ekonomi yang berjalan bisa kita gambarkan secara utuh dengan mendapat informasi dari seluruh masyarakat. Nantinya bisa digunakan untuk merumuskan kebijakan. Dulunya hanya warung, sekarang menjadi tantangan banyak yang tidak kasat mata," katanya.

Hingga saat ini, BPS Kota Surakarta telah mendata sekitar 22.750 unit usaha dari target 230.000 unit usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi di Kota Solo.

Pemerintah berharap partisipasi masyarakat dengan memberikan data yang jujur dapat menghasilkan basis data yang lebih akurat untuk penyusunan kebijakan ekonomi di masa mendatang.

(*)