SERAMBINEWS.COM, BANDUNG – Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, resmi dikukuhkan sebagai Doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat dengan predikat cumlaude, Sabtu (27/6/2026).
Dalam sidang promosi doktor yang digelar di Unpad, TA Khalid mempertahankan disertasi berjudul "Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Peran Parlemen sebagai Variabel Mediasi."
Sidang dipimpin Ketua Tim Promotor Prof Dr Mohammad Benny Alexandri SE MM MH, didampingi Sekretaris Sidang Dr Tetty Herawaty SP MSi. Sementara tim co-promotor terdiri atas Prof Dr Widya Setiabudi Sumadinata S.IP dan Prof Dr Mukhlis Yunus M.S.
Dalam pemaparannya, TA Khalid menjelaskan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan hubungan antara pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan kinerja keuangan perusahaan tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui perspektif perusahaan maupun mekanisme pasar.
Baca juga: TA Khalid Raih Gelar Doktor di Unpad Bandung dengan Predikat Cumlaude
"Temuan dalam disertasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara ESG disclosure dan kinerja keuangan perusahaan menjadi efektif ketika dimediasi oleh peran parlemen sebagai institusi formal," ujar TA Khalid di hadapan para promotor dan penguji.
Menurutnya, kehadiran parlemen mampu memperkuat tata kelola, mendorong transparansi, serta memastikan implementasi kebijakan ESG berjalan lebih efektif sehingga berdampak positif terhadap kinerja perusahaan.
Sidang promosi doktor tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan anggota legislatif. Hadir di antaranya Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Agama Romo H Muhammad Syafei, serta sejumlah anggota DPR dan DPD RI asal Aceh seperti Nasir Djamil, Muslem Aiyub, Teuku Ibrahim, dan Azhari Cage.
Turut hadir pula Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah Mulyadi Nurdin, Bupati Aceh Utara Ismail A Djalil (Yahwa), Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, serta sejumlah tokoh masyarakat Aceh.
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, yang turut menghadiri sidang promosi tersebut menilai hasil penelitian TA Khalid layak menjadi rujukan bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Baca juga: VIDEO - TA Khalid Ajak Masyarakat Aceh Kembangkan Sapi Lokal
Menurut Safaruddin, teori yang ditawarkan dalam disertasi tersebut menghadirkan pendekatan baru melalui kolaborasi antara dunia usaha dan parlemen dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
"Selama ini pelaksanaan TJSL lebih banyak melibatkan pemerintah dan dunia usaha. Dengan lahirnya teori ini, parlemen dapat berperan aktif mendorong transparansi, kepatuhan, reputasi perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan investor yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan," kata Safaruddin.
Ia berharap gagasan tersebut dapat diimplementasikan dalam penyusunan kebijakan publik sehingga memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga legislatif dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)
