TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua Barat menggelar Policy Talk – Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai upaya memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam meningkatkan kualitas analisa kebijakan publik di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Senin (22/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Papua Barat serta terhubung secara daring ini menghadirkan narasumber strategis dari pemerintah pusat dan daerah.

Mereka adalah Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Badan Strategi Kebijakan Kemenkum RI, Junarlis; Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat, Edison Ompe; serta Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI, Widhi Noviatno.

Dalam paparannya, Junarlis menekankan pentingnya penguatan ekosistem kebijakan melalui FKK sebagai ruang kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, analis kebijakan harus diberdayakan sebagai motor utama dalam mendorong kebijakan publik berbasis bukti.

Ia juga menyoroti pengembangan Legal Policy Hub sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan data dan informasi kebijakan hukum secara nasional.

Baca juga: 3 Orang Terima Penghargaan Pegawai Teladan Kanwil Kemenkum Pabar

Sementara itu, Edison Ompe menegaskan bahwa kualitas kebijakan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia.

Ia menekankan perlunya peningkatan kompetensi aparatur, khususnya dalam kemampuan berpikir strategis, analitik, serta penguasaan data dan teknologi guna menjawab kompleksitas tata kelola pemerintahan.

Dari perspektif teknis, Widhi Noviatno menguraikan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap siklus analisis kebijakan.

Ia mengingatkan bahwa ketepatan dalam merumuskan masalah kebijakan menjadi kunci utama keberhasilan solusi yang dihasilkan.

Selain itu, penyusunan alternatif kebijakan harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kelayakan teknis hingga dampak ekonomi.

Pada sesi penutup, para narasumber menekankan pentingnya policy brief sebagai instrumen utama dalam menyampaikan hasil analisis kebijakan secara ringkas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman komprehensif terkait penguatan kapasitas analis kebijakan serta pentingnya penggunaan data dalam proses perumusan kebijakan.

Kegiatan ini juga memperkuat komitmen Kanwil Kemenkum Papua Barat dalam mendorong kolaborasi lintas sektor guna menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan berdampak bagi masyarakat.