TRIBUNJOGJA.COM - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Yogyakarta bersiap memasuki babak akhir.
Dua jalur pemungkas, yakni jalur Domisili Daerah dan jalur afirmasi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS), dijadwalkan bakal berlangsung pada 29-30 Juni 2026.
Menyoroti tahapan tersebut, Jogja Corruption Watch (JCW) pun memberikan catatan penting, khususnya mengenai pelaksanaan jalur afirmasi KSJPS.
Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat JCW, Baharuddin Kamba, secara tegas meminta kepada dinas terkait untuk mencermati jalur afirmasi, supaya pelaksanaannya benar-benar objektif.
Sebagai informasi, kuota jalur afirmasi KSJPS dikhususkan bagi siswa pra sejahtera yang memiliki atau terdaftar pada Kartu Menuju Sejahtera (KMS), sebuah program jaring pengaman sosial yang diinisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta sejak beberapa tahun lalu.
Kamba menekankan, pengawasan ketat dari seluruh elemen mutlak diperlukan demi mengawal keadilan dalam dunia pendidikan di Kota Pelajar.
"Penting bagi Pemkot Yogya bersama legislatif dan masyarakat untuk dapat bersama-sama mengawasi jalur afirmasi KSJPS, agar tepat sasaran. Berdasar pemantauan tahun-tahun sebelumnya, jalur afirmasi KSJPS ini masih belum tepat sasaran," katanya, Minggu (28/6/26).
Kekhawatiran JCW bukan tanpa alasan, Kamba membeberkan sejumlah temuan di lapangan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana masih dijumpai indikasi salah sasaran pada pemegang kartu tersebut.
Secara kasat mata, kondisi ekonomi beberapa oknum pendaftar justru terlihat kontras dengan esensi dari status warga berkategori pra sejahtera.
"Seperti mengenakan sepeda motor keluaran terbaru, datang dengan menunggangi mobil, gawai mahal, hingga mengenakan perhiasan emas sampai di pergelangan kaki," paparnya.
Kondisi anomali ini tentu memantik pertanyaan besar di tengah masyarakat, mengenai validitas dan akurasi data kemiskinan yang dipakai sebagai tiket masuk sekolah negeri.
Melalui momentum SPMB tahun ini, ia mendorong, jangan ada lagi oknum masyarakat yang menghalalkan segala cara demi meloloskan anaknya ke sekolah tujuan, termasuk dengan berpura-pura miskin.
"Kami berharap fenomena mental memiskinkan diri pada SPMB, khususnya di jalur afirmasi KSJPS atau KMS tahun ini sudah tidak ada lagi," imbuhnya.
Guna memastikan proses seleksi berjalan bersih dari kecurangan dan tepat sasaran, JCW berkomitmen untuk terjun langsung mengawal rangkaian tersebut.
Kamba bilang, jajarannya bakal melakukan pemantauan intensif di lapangan, dengan menyambangi beberapa posko SPMB sekaligus, selama dua hari ke depan.
"Nanti kami akan berkeliling ke sejumlah titik, untuk memantau pelaksanaan jalur afirmasi KSJPS ini. Semoga kuotanya benar-benar terisi untuk warga pra sejahtera," tandasnya.
Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori menuturkan, bahwa pihaknya sudah memiliki basis data yang jelas untuk pelaksanaan jalur afirmasi KSJPS.
Terlebih, pada SPMB 2026/2027, kuota yang tersedia untuk jalur afirmasi, baik KSJPS maupun disabilitas, mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.
"Jadi, khusus untuk jalur afirmasi KSJPS diberikan kuota 19 persen, serta disabilitas 6 persen. Tahun kemarin totalnya hanya 20 persen, sekarang ditingkatkan menjadi 25 persen," terangnya.
"Sehingga, insyaallah seluruh anak dari keluarga berstatus KSJPS di Kota Yogya nantinya bisa tertampung di sekolah negeri, karena kami sudah mempunyai basis data yang jelas," pungkas Budi. (aka)
