SURYA.CO.ID, SURABAYA - Dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Ulul Albab mengungkap kritik dan penilaiannya terkait fenomena liburnya operasional SPPG di masa libur sekolah saat ini.
Ulul Albab melihat ada dua sisi kelemahan dari rangkaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) ketika operasional SPPG diliburkan seperti saat ini.
Harus diakui, libur operasional SPPG saat libur sekolah adalah konsekuensi logis dari desain awal Makan Bergizi Gratis, yang 100 persen menempel pada kalender pendidikan.
Tapi Kondisi Ini menunjukkan dua kelemahan manajemen.
Pertama, SPPG belum diposisikan sebagai entitas profesional, tapi masih sebagai proyek musiman.
Akibatnya Sumber Daya Manusia diperlakukan seperti pekerja harian lepas, bukan pekerja gizi.
Kedua, tidak ada perencanaan kapasitas.
Padahal dalam manajemen modern, libur sekolah, harusnya masuk dalam kalender kerja, bukan kalender PHK sepihak.
Baca juga: Karyawan SPPG di Kota Surabaya Harap-harap Cemas saat Operasional Berhenti di Libur Sekolah
Ulul Albab mencoba memberikan masukan atau rekomendasi bagi pemerintah, terkait pemanfaatan waktu bagi SPPG di masa libur sekolah seperti saat ini.
"Saya memberikan rekomendasi konstruktif buat pemerintah. Yakni ubah status Sumber Daya Manusia, alihkan pekerja dapur dari borongan harian menjadi kontrak fungsional SPPG, dengan skema THR atau gaji pokok minimal saat libur.
Ini investasi agar mereka tidak hilang.
"Kemudian terapkan Masa Tenang Produktif. Libur masak, tapi bukan libur kerja. 2 minggu itu dipakai untuk sertifikasi ahli gizi, pelatihan, uji coba menu, dan audit internal, jadi para pekerja ini naik kelas, bukan pengangguran," usul Ulul Albab.
Baca juga: Kadin Jatim Kumpulkan Pengelola SPPG Cari Solusi Keberlanjutan MBG
Ulul Albab berpendapat, libur sekolah memicu dampak berantai terhadap SPPG.
Selain pekerja tidak dapat pemasukan, ada yang jauh lebih mahal dari sekadar gaji tidak dibayar.
Sebut saja ekosistem, dalam hal ini,UMKM hancur, lalu supplier sayur, telur, ayam, tempe kehilangan pesanan bisa berminggu minggu.
Belum lagi banyak pelaku usaha mikro tidak kuat dan pindah pelanggan, begitu SPPG buka, harga naik atau kualitas turun.
Lalu aset negara rusak seperti dapur, kulkas, freezer, dan peralatan stainless yang dimatikan lama rentan jamur, karat, dan tikus.
Tentu ini menyebabkan biaya perbaikan pasca libur lebih besar dari gaji 2 minggu pekerja.
Serta timbul penilaian buruk dari orang tua murid, yang melihat Makan Bergizi Gratis, cuma jalan pas sekolah.
"Penilaian ini bagi saya melemahkan kepercayaan publik, bahwa Makan Bergizi Gratis adalah program gizi, bukan program sekolah," unhkap Ulul Albab
"Menurut saya harus dialihkan. Ini bukan pilihan, dalam manajemen risiko, 2 minggu libur adalah kesempatan emas untuk Bersih Besar, Servis Alat, Stock Opname, dan Pelatihan SDM," ujarnya.
Kalau fasilitas terbengkalai, itu bukti manajemen SPPG gagal memanfaatkan waktu.
Pemerintah harus mewajibkan dan menganggarkan pos Maintenance & Capacity Building di luar pos bahan baku.
Baca juga: Kondisi SPPG di Kota Surabaya di Masa Liburan Sekolah, Tertutup Rapat dan Enggan Berkomentar
Terkait kondisi pekerja SPPG yang mencari kerja sampingan, Ulul Albab melihat hal itu sebagai solusi bertahan hidup karyawan, tapi menjadi bumerang bagi program.
"Kenapa Bumerang? Logika pasar kerja itu sederhana. Kalau 2 minggu jadi kuli bangunan atau driver ojek online dan gajinya lebih pasti, kenapa harus balik ke SPPG yang gajinya nunggak dan statusnya tidak jelas," papar Ulul Albab.
Ia melihat ada risiko talent drain.
Saat SPPG buka lagi, yang balik cuma 60 persen. Sisanya harus rekrut ulang, training ulang, kualitas masakan jatuh lagi.
Untuk itu, pemerintah harusnya memberi kepastian pendapatan.
Skema gaji siaga 50 persen saat libur bisa jadi solusi
Skema gaji libur ini lebih murah daripada biaya rekrutmen, training ulang, dan risiko keracunan karena juru masak baru.
"Legalkan Side Job Terstruktur. Alih-alih lepas, pemerintah bisa menugaskan pekerja SPPG selama libur untuk program lain. Contoh jadi kader gizi Posyandu keliling, atau mengajar memasak sehat di PKK," paparnya.
Jadi kemampuan pekerja tetap kepakai, pemasukan tetap ada, dan loyalitas ke program terjaga.
SPPG harus libur masak. Tapi yang tidak boleh libur adalah tanggung jawab negara pada pekerjanya.
Solusinya, alihkan 2 minggu libur itu untuk pelatihan dan perawatan.
"Jangan liburkan manusianya, liburkan saja kompornya. Supaya Makan Bergizi Gratis punya Sumber Daya Manusia profesional, bukan pekerja musiman," pesan dosen yang juga mantan Rektor Unitomo itu.
