TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, meminta warga segera melapor jika ada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tidak menggunakan tenaga kerja dari warga lokal.
Hal tersebut disampaikan Yandri saat menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BUMDesa, KDMP, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lapangan Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (27/6/2026).
Baca juga: Ditanya Kelanjutan Latsarmil usai 5 Calon Manajer Kopdes Meninggal, Mensesneg: Nanti Kita Sampaikan
"Wajib hukumnya KDMP itu menggunakan tenaga kerja dari desa, termasuk juga memenuhi kewajiban-kewajiban yang lain," kata Yandri.
Yandri menjelaskan, KDMP dan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang lokus utamanya banyak berada di tingkat desa.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa untuk berkolaborasi menyukseskan program ini.
Jika dalam pelaksanaannya nanti ditemukan kendala, Yandri meminta agar tata kelolanya segera diperbaiki dan dimantapkan, bukan malah programnya dihentikan.
"Presiden Prabowo sangat sayang kepada Desa terbukti tercantum dalam Asta Cita ke-6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan," tuturnya.
Guna mendukung pemerataan ekonomi desa, Kemendes PDT juga memaparkan sejumlah kolaborasi lintas kementerian.
Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), akan digulirkan program 40.000 titik Budi Daya Ikan Air Tawar.
Sementara dengan Kementerian Perdagangan, disiapkan program Desa Ekspor dengan 59 negara tujuan, serta Desa Tematik yang akan didorong menjadi pemasok bahan baku untuk program MBG.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Wargiyati, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung penuh program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Wargiyati menilai, program MBG tidak hanya mengatasi masalah gizi anak sekolah dan warga rentan, terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), tetapi juga membawa dampak ekonomi langsung ke desa.
"Program MBG sangat membantu warga Desa, telah menyerap tenaga kerja di Desa sebagai relawan, juga jadi pendorong utama pembentukan Desa Tematik dan lain-lain untuk menyiapkan rantai pasok serta meningkatkan Ekonomi Desa," ucap Wargiyati.
PAPDESI, lanjut Wargiyati, juga melihat KDKMP sebagai lokomotif baru penggerak ekonomi desa yang mampu membuka m lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengentaskan kemiskinan.
"Pembangunan KDKMP telah dan akan menyediakan bahan pokok secara murah dan terjangkau bagi Masyarakat Desa, pemasok utama kebutuhan SPPG bekerjasama dengan BUMDes," ungkap Wargiyati.
Turut hadir dalam acara itu di antaranya:
Turut dampingi Mendes Yandri, Dirjen PEID Tabrani dan Kepala BPSDM Agustomi Masik.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan memperkuat ekonomi desa dan kelurahan melalui koperasi yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat.
Program ini didorong melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan awalnya menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia.
Tujuan utama
Menciptakan lapangan kerja baru di desa.
