TRIBUNJAMBI.COM, TEBO– Upaya pemulihan kawasan Bentang Alam Bukit Tigapuluh (Bukit 30) terus dilakukan melalui program restorasi berbasis masyarakat yang dijalankan WWF Indonesia bersama berbagai pihak.

Hingga pertengahan 2026, sebanyak 30.523 bibit dari 28 jenis tanaman telah ditanam oleh 112 petani yang tergabung dalam tujuh kelompok tani di Kabupaten Tebo.

Capaian tersebut dipaparkan dalam kegiatan diseminasi hasil liputan dan pemutaran film yang digelar WWF Indonesia bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Tebo, Kamis (25/6/2026). Kegiatan itu dihadiri petani, pemerintah daerah, BKSDA Jambi, KPHP, NGO, hingga para jurnalis.

Project Executant Bukit Tigapuluh Landscape WWF Indonesia, Nazli Herimsyah, mengatakan program restorasi tersebut dibangun dengan konsep restorasi berbasis masyarakat atau farmer to farmer, di mana masyarakat menjadi pelaku utama sejak tahap perencanaan hingga pemantauan hasil penanaman.

“Tujuan utamanya ada tiga, yakni pemulihan lahan, memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat, dan mengurangi konflik antara manusia dengan satwa liar,” kata Nazli.

Ia menjelaskan sebanyak 25 jenis bibit berasal dari masyarakat, sementara sisanya difasilitasi program. Selain penanaman, WWF juga mengembangkan rumah pembibitan masyarakat, pelatihan pembuatan kompos, mitigasi konflik satwa liar hingga pemanfaatan aplikasi digital untuk memantau perkembangan tanaman.

Menurut Nazli, kawasan Bentang Alam Bukit Tigapuluh saat ini hanya menyisakan sekitar 40 persen tutupan hutan dari keseluruhan bentang alam yang mencapai lebih dari 350 ribu hektare. Kawasan tersebut menjadi habitat penting gajah Sumatera, harimau Sumatera dan berbagai satwa dilindungi lainnya.

“Kita harus mencari titik temu antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kebutuhan konservasi. Karena hampir separuh wilayah bentang alam ini berada di kawasan yang dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko menilai pengelolaan Bentang Alam Bukit Tigapuluh membutuhkan kerja bersama seluruh pihak karena kawasan tersebut merupakan lanskap yang terdiri dari berbagai entitas dan kepentingan.

Menurut Himawan, bentang alam itu membentang di sejumlah kabupaten dan menjadi salah satu kantong habitat gajah Sumatera di Jambi dengan populasi diperkirakan mencapai 96 hingga 129 ekor.

“Kita harus membangun tata kelola bersama. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek, bukan objek. Mereka adalah pihak yang paling depan menjaga kawasan dan berhadapan langsung dengan berbagai persoalan di lapangan,” kata Himawan.

Ia menjelaskan tantangan terbesar saat ini adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, aktivitas ekonomi masyarakat, dan keberlangsungan habitat satwa liar.

Karena itu, Himawan mendorong adanya sistem kerja kolektif yang melibatkan pemerintah, NGO, perusahaan, pengelola kawasan hingga masyarakat dalam satu tujuan yang sama.

“Kita ingin masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi habitat gajah tetap terjaga. Kalau masyarakat mau menyediakan ruang hidup bagi satwa, harus ada manfaat yang juga bisa mereka rasakan,” ujarnya.

Himawan bahkan mengusulkan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di wilayah Bentang Alam Bukit Tigapuluh sebagai salah satu peluang ekonomi baru yang dapat berjalan beriringan dengan upaya konservasi.

Dalam forum yang sama, anggota AJI Jambi yang ikut melakukan peliputan langsung ke lokasi program restorasi, Suang Sitanggang, memaparkan hasil pengamatan jurnalis terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Menurut Suang, dari berbagai liputan yang dilakukan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama yang membedakan program tersebut dengan sejumlah program penghijauan yang pernah dilakukan sebelumnya.

“Dari hasil pengamatan di lapangan, masyarakat tidak hanya menanam. Mereka ikut mulai dari penyediaan bibit, penanaman hingga perawatan. Karena dilibatkan sejak awal, rasa memiliki terhadap tanaman juga lebih kuat,” kata Suang.

Ia menyebut sebagian petani melihat tanaman yang ditanam saat ini sebagai investasi masa depan yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan keluarga.

Suang juga mencatat tingkat keberhasilan tumbuh tanaman cukup tinggi meski masih ditemukan sejumlah kendala seperti serangan hama, banjir dan faktor teknis budidaya.

“Yang menarik adalah munculnya rasa tanggung jawab dan penghargaan dari masyarakat karena mereka merasa menjadi bagian dari program, bukan sekadar penerima bantuan,” ujarnya.

Melalui kegiatan diseminasi dan pemutaran film tersebut, para peserta tidak hanya melihat perkembangan program restorasi yang telah berjalan selama enam bulan terakhir, tetapi juga mendiskusikan berbagai tantangan pengelolaan Bentang Alam Bukit Tigapuluh ke depan.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, NGO, pengelola kawasan dan media dinilai menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan bentang alam yang menjadi rumah bagi satwa liar sekaligus sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya.

Dari Disemniasi ini akhirnya menghasilkan 

Rekomendari Program Restorasi Berbasis Masyarakat :

1. Model RBM membutuhkan tindak lanjut maupun direplikasi ke kawasan lain dengan prioritas jalur gajah yang terfragmentasi

2. Memperluas kesadaran berbagi ruang mulai dari tingkat tampak sampai pemangku kebijakan. 

3. Para pihak harus terus berkolaborasi memastikan gajah yang di lanskap Bukit Tigapuluh dapat menjelajah dengan aman dan pakan yang cukup

4. Membersihkan instalasi pagar listrik di kawasan hutan yang menjadi jalur pergerakan dan habitat gajah.

5. Mengedukasi masyarakat terkait pagar kejut listrik yang aman agar tidak memfragementasi jalur pergerakan gajah di kawasan APL.

6. Pengembangan ekowisata berbasis hutan dan satwa

7. Diperlukan kebijakan di tingkat pemerintah daerah dalam perlindungan koridor gajah berbasis pendekatan berbagi ruang.

8. Penegakan hukum yang tegas bagi aktor-aktor jual beli lahan di kawasan hutan pada lanskap Bukit Tigapuluh.

Baca juga: Sinergi Hulu Migas: Warga Terjun Gajah Tanjab Barat Puji Program CSR SKK Migas PetroChina