Jakarta (ANTARA) - Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat nilai akumulasi pengumpulan aset wakaf di tanah air dalam satu tahun terakhir telah menembus angka Rp33 triliun berdasarkan hasil kapitalisasi data dari lembaga survei terbaru.
Ketua BWI Kamaruddin Amin dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin, mengungkapkan perolehan angka tersebut merupakan potensi besar yang digerakkan secara masif oleh masyarakat.
"Ternyata pengumpulan wakaf di Indonesia satu tahun terakhir itu Rp33 triliun, ini cukup tinggi sekali dan sedang happening," kata dia .
Kamaruddin menjelaskan bahwa perolehan nilai fantastis tersebut dihimpun melalui ratusan ribu nazhir (pengelola wakaf) di seluruh Indonesia, yang sebagian besarnya telah terkoordinasi secara nasional dengan pihak BWI.
Merujuk pada basis data kelembagaan, saat ini Indonesia memiliki aset wakaf yang tersebar di 451.000 titik di seluruh wilayah tanah air dengan jumlah nazhir yang proporsional di tiap objek wakaf.
Melihat besarnya potensi ekosistem tersebut, Kamaruddin menegaskan bahwa tugas utama BWI sesuai mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah berfokus pada pembinaan kapasitas para nazhir.
Langkah pembinaan dinilai mendesak lantaran kapasitas sebagian besar nazhir konvensional di Indonesia masih tergolong rendah karena penunjukannya seringkali hanya didasarkan pada modal kepercayaan masyarakat di KUA setempat.
"Kapasitas mereka untuk meningkatkan perwakafan itu sangat terbatas. Nah inilah tugas kita ini, melakukan pembinaan kepada nazhir yang jumlahnya sangat besar itu," ujar Kamaruddin.
Di samping penguatan kompetensi, Kamaruddin turut menyampaikan aspirasi agar ke depan status kelembagaan BWI dapat bertransformasi dari lembaga independen menjadi lembaga pemerintah non-struktural setingkat Baznas..
Menurut dia, status BWI saat ini membuat kehadiran negara dan dukungan operasional birokrasi masih sangat terbatas, berbeda dengan BAZNAS yang telah diperkuat oleh tiga pejabat ex-officio setingkat eselon satu dari berbagai kementerian.
