TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gerbong birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengalami sejumlah kekosongan di tingkat pimpinan tinggi pratama sepanjang 2026.
Sedikitnya, ada lima jabatan eselon II B yang bakal lowong lantaran para pejabatnya memasuki masa purna tugas atau pensiun pada periode tahun ini.
Angka tersebut berpotensi genap menjadi enam kursi kosong, menyusul proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif yang kini tengah bergulir.
Sebagaimana diketahui, kursi Sekda Kota Yogyakarta sejauh ini masih diisi oleh Penjabat (Pj) Dedi Budiono, setelah pejabat sebelumnya, Aman Yuriadijaya pensiun.
Per 1 Juli 2026, gelombang pensiun disusul oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yunianto Dwi Sutono, Kepala Dinas Kesehatan Emma Rahmi Aryani, serta Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Maryustion Tonang.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan, untuk mengantisipasi kekosongan kepemimpinan di dinas-dinas tersebut, pihaknya akan langsung menunjuk Pelaksana Tugas (Plt).
"Ya langsung, langsung ada pelaksana tugas. Jadi, nanti InsyaAllah Juli selesai, diisi semua yang kosong-kosong. Sehingga Agustus, mohon doanya, sudah ada Sekda baru, kemudian Kepala Dinas baru," ujarnya, Senin (29/6/2026).
Baca juga: Kuda Andong Hilang Kendali Terperosok ke Selokan di Umbulharjo Jogja, Berontak saat Dievakuasi
Mengenai molornya target pengisian posisi Sekda definitif yang awalnya digadang-gadang selesai pada Juni 2026, Hasto menepis adanya kendala prinsipil atau konflik di internal birokrasi.
Menurutnya, hal tersebut tinggal menunggu waktu saja, mengingat proses seleksi yang dikomando secara langsung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY sudah tuntas.
"Ndak ada apa-apa, ndak ada masalah. Kalau Juni ya ndak mungkin (terkejar), karena tinggal tiga hari. Ya, mudah-mudahan secepatnya, bulan Juli lah InsyaAllah," imbuhnya.
Lebih lanjut, fenomena pensiunnya para pejabat tinggi ini berbanding lurus dengan menyusutnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Yogyakarta secara keseluruhan.
Dijelaskan, setiap tahunnya terdapat sekitar 200 pegawai yang masuk masa pensiun, dan diperparah dengan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang membuat formasi seleksi CPNS kian terbatas dari tahun ke tahun.
"Memang kita sadari bahwa (jumlah) PNS itu minus growth, artinya betul-betul minus. Tapi kekurangannya itu akan kita tutupi dengan tenaga-tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Jadi ditutupi dengan itu," urainya. (*)
