WARTAKOTALIVE.COM, LAMPUNG TIMUR – Masyarakat adat Sekappung Limo Migo di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, menolak apabila kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dimanfaatkan untuk kepentingan politik, termasuk agenda yang dikaitkan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Panitia Festival Budaya Sekappung Limo Migo menegaskan prosesi adat merupakan kegiatan sakral yang tidak boleh dicampur dengan aktivitas politik. Karena itu, apabila Jokowi hendak menghadiri festival, kehadirannya diminta dilakukan setelah seluruh rangkaian prosesi adat selesai.
Ketua Pelaksana Festival Budaya Sekappung Limo Migo, Ibrahim Restusaka, mengatakan panitia tidak melarang Jokowi datang.
Namun, ia meminta agar kunjungan dilakukan setelah pukul 11.00 WIB atau usai prosesi adat berakhir.
"Kami tidak mau acara sakral adat budaya Sekappung Limo disusupi agenda politik. Boleh hadir asalkan acara sakral sudah selesai, di atas pukul 11.00," kata Ibrahim saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (28/6/2026), dilansir dari Tribun Lampung
Menurut Ibrahim, keputusan tersebut diambil untuk menjaga kemurnian nilai budaya dan adat yang selama ini dijunjung masyarakat.
Di tengah polemik tersebut, Jokowi akhirnya batal mengunjungi Pugung Raharjo. Padahal, dalam agenda semula, Presiden ke-7 RI itu dijadwalkan mengikuti kirab budaya sekaligus menyapa masyarakat di kawasan Taman Purbakala Pugung Raharjo.
Pembatalan itu membuat ribuan warga yang telah menunggu sejak pagi mengaku kecewa.
Baca juga: Ahmad Ali Ungkap Alasan Jokowi Keliling Daerah Bersama PSI
Sejumlah warga bahkan menolak menerima paket sembako yang sedianya dibagikan dalam rangkaian kunjungan tersebut. Selain itu, spanduk bergambar Jokowi yang terpasang di kawasan Taman Purbakala turut dicopot.
Panitia yang telah mempersiapkan acara selama hampir satu bulan juga melepas tanda pengenal kepanitiaan dan membuangnya ke tanah sebagai bentuk kekecewaan atas batalnya kunjungan tersebut.
Tokoh Adat Pugung Raharjo, Ahmad Kausar p.n. Pagar Alam, mengatakan seluruh persiapan kunjungan Jokowi telah dilakukan sesuai arahan tim dari Jakarta.
"Kami telah mempersiapkan acara ini satu demi satu tahapan sesuai standar dan SOP yang diberikan oleh tim Bapak Jokowi dari pusat," ujarnya.
Ia menegaskan masyarakat lebih menginginkan kehadiran Jokowi secara langsung dibandingkan menerima bantuan sembako.
"Warga tidak mau sembako. Yang mereka inginkan Bapak Jokowi hadir di tengah-tengah kami," katanya.
Menurut Ahmad, sempat terjadi ketegangan ketika perwakilan rombongan menyampaikan pembatalan kunjungan tanpa menjelaskan alasan yang jelas kepada masyarakat. Situasi baru kembali kondusif setelah para tokoh adat memberikan penjelasan kepada warga.
Sementara itu, berdasarkan agenda kunjungan hari ketiga di Lampung, Jokowi akhirnya hanya menghadiri sejumlah kegiatan di Kabupaten Lampung Tengah. Ia dijadwalkan bertemu pelaku UMKM, membagikan paket sembako di kawasan Pasar Kota Gajah, serta bersilaturahmi dengan para kiai dan santri di sebuah pondok pesantren di Lempuyang, Bandar Jaya.
Sempat Ditolak Emak-emak
Sebelumnya, di lokasi lain, aparat kepolisian mengerahkan ratusan personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) di kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung, Sabtu (27/6/2026).
Aksi yang didominasi oleh peserta dari kalangan emak-emak tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan terhadap kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Lampung.
Selain itu, massa juga menyinggung kembali polemik mengenai ijazah Jokowi yang belakangan ramai diperbincangkan di sejumlah daerah.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polresta Bandar Lampung mengerahkan 206 personel yang diperkuat bantuan dari Polda Lampung.
Pengamanan tambahan terdiri atas dua SSK Brimob, dua SSK Direktorat Samapta, serta satu peleton Polisi Wanita (Polwan) negosiator yang disiapkan untuk mengedepankan pendekatan persuasif selama aksi berlangsung.
Kasi Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan seluruh personel telah ditempatkan di sejumlah titik strategis guna memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan aman dan tertib.
"Sebanyak 206 personel Polresta Bandar Lampung kami kerahkan, dibantu dua SSK Brimob, dua SSK Dit Samapta, dan satu peleton Polwan negosiator dari Polda Lampung untuk mengamankan jalannya penyampaian pendapat di muka umum," kata Agustina, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, aparat mengedepankan pengamanan humanis sekaligus memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terlindungi sesuai aturan yang berlaku.
Agustina juga mengimbau peserta aksi agar menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan maupun aktivitas masyarakat.
"Kami mengimbau kepada seluruh peserta aksi dari FSML agar menyampaikan pendapat dengan tertib, damai, dan mematuhi aturan yang berlaku. Hindari tindakan provokatif maupun anarkis, hormati hak pengguna jalan dan masyarakat lainnya," ujarnya.
Ia menegaskan petugas akan memberikan pengamanan maksimal agar demonstrasi dapat berlangsung secara kondusif.
"Petugas akan memberikan pengamanan sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif," tambahnya.
Berdasarkan pantauan, massa aksi datang menggunakan satu unit mobil komando dan tiga unit bus.
Mereka berkumpul di kawasan Tugu Adipura sebelum menyampaikan orasi dan tuntutan mereka.
Jokowi Ungkap Alasan Kunjungan ke Lampung
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan salah satu alasan kunjungan perdananya ke Provinsi Lampung adalah untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Rakorda DPD PSI Kabupaten Mesuji, Jumat (26/6/2026) sore.
“Saya datang di Lampung karena kecintaan saya kepada masyarakat Lampung tidak luntur, masih tetap. Dan yang kedua, yang lebih penting, juga untuk PSI," kata Jokowi disambut riuh peserta Rakorda Mesuji.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyebut Lampung menjadi provinsi pertama yang dikunjunginya sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian struktur organisasi PSI di daerah tersebut.
Menurutnya, PSI Lampung dinilai hampir menuntaskan pembentukan struktur partai hingga tingkat desa.
“Saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada Ketua Umum, Ketua DPW, Ketua DPD beserta seluruh jajarannya yang telah menyelesaikan struktur partai sampai ke tingkat desa. Yang lain-lain saya lihat masih 60 persen, 40 persen, di sini sudah hampir 100 persen,” ujarnya.
Jokowi mengatakan pekerjaan berikutnya bagi pengurus partai bukan sekadar membentuk struktur organisasi, tetapi memastikan struktur tersebut aktif dan bekerja di tengah masyarakat.
Ia menekankan kader partai harus hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan ikut membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga.
“Berikutnya adalah membuat struktur itu hidup dan bekerja," tuturnya.
Dia berpesan agar seluruh kader dekat dengan masyarakat.
"Bapak dan Ibu jajaran pengurus harus selalu dekat dengan masyarakat, bukan pas mau Pemilu saja, tapi harian itu harus dekat dengan kehidupan masyarakat. Ada masalah apa di Kabupaten Mesuji, bisa ikut mendampingi dan menyelesaikan,” pesan Jokowi di tengah pidato politiknya.
Menurut Jokowi, jika struktur partai dapat berjalan aktif hingga tingkat bawah, maka PSI memiliki peluang besar menghadapi Pemilu Legislatif 2029.
Dalam acara itu seluruh fungsionaris, kader serta partisipan PSI se-Lampung turut mengawal Jokowi di Lampung.
Ketua DPW PSI Lampung Achmad Ridho Julian mengatakan kehadiran Jokowi menjadi kekuatan partai.
"Konsolidasi PSI di Provinsi Lampung terus berjalan. Kehadiran Pak Jokowi dan Mas Kaesang menjadi kekuatan tersendiri bagi PSI," Katanya.
Kunjungan Jokowi ke Lampung Sarat Agenda Politik Jelang 2029
Kunjungan Joko Widodo ke Provinsi Lampung pada 26–28 Juni 2026 dinilai memiliki muatan politik menjelang kontestasi nasional mendatang.
Pakar politik yang juga Wakil Dekan III FISIP Universitas Lampung, Robi Cahyadi Kurniawan, menilai agenda tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga pengaruh politik dan menyiapkan peta dukungan menuju Pemilu 2029.
Menurut Robi, Lampung menjadi daerah strategis secara elektoral karena selama ini dikenal sebagai salah satu basis suara tradisional PDI Perjuangan di wilayah Sumatera.
“Lampung memiliki posisi penting secara politik. Selain dikenal sebagai salah satu lumbung suara PDIP di Sumatra, komposisi demografi penduduk yang didominasi etnis Jawa membuat wilayah ini dipandang strategis untuk perebutan suara nasional,” kata Robi, Jumat (26/6/2026).
Ia menilai kunjungan tersebut juga dapat dibaca sebagai bagian dari upaya menjaga basis dukungan politik yang selama ini dikaitkan dengan figur Jokowi.
Robi juga menyoroti posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menurutnya membutuhkan penguatan pasca hasil Pemilu 2024.
“Dalam pandangan saya, kunjungan ini dapat dimaknai sebagai langkah merawat konstituen sekaligus memperkuat konsolidasi politik menjelang pemilu berikutnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Robi menilai munculnya figur-figur politik dari lingkar keluarga Jokowi, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, ikut membentuk persepsi publik mengenai arah konsolidasi politik ke depan.
Selain itu, ia menyoroti pemilihan wilayah Mesuji dan Tulangbawang sebagai lokasi agenda yang menurutnya memiliki karakter sosial dan sejarah transmigrasi yang kuat.
“Secara kultural wilayah tersebut banyak dihuni masyarakat transmigran Jawa sehingga bisa dibaca sebagai strategi pendekatan terhadap kantong-kantong pemilih tertentu,” katanya.
Meski demikian, Robi berpandangan efek elektoral dari kunjungan tersebut belum tentu signifikan terhadap peningkatan dukungan politik.
Ia menilai preferensi pemilih di Lampung tetap dinamis dan tidak sepenuhnya mengikuti figur tertentu.
“Saya melihat pemilih di Lampung memiliki pertimbangan politik yang beragam. Karena itu pengaruh kunjungan ini belum tentu menentukan pilihan politik masyarakat ke depan,” ujarnya.
Robi juga menyinggung relasi politik antara Jokowi dan PDIP yang menurutnya telah mengalami perubahan pasca Pemilu 2024.
Namun demikian, ia menegaskan seluruh dinamika tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh respons dan pilihan masyarakat dalam proses demokrasi mendatang.
