TRIBUNPAPUABARAT.COM.MANOKWARI - Ketua DPRK Teluk Bintuni, Romilus Tatuta, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Menurut Romilus, capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Teluk Bintuni sekaligus menunjukkan adanya peningkatan dalam tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

"Kita sangat bangga dengan hasil pemeriksaan atau audit BPK terhadap APBD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 yang kembali memperoleh opini WTP," ujar Romilus usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Papua Barat, Senin (29/6/2026).

Baca juga: Mohamad Lakotani Lepas Peserta Pawai Taaruf MTQ XI Tingkat Provinsi di Kaimana 

Meski demikian, Romilus mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tidak hanya berfokus pada pencapaian opini WTP, tetapi juga segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK dalam hasil pemeriksaan tersebut.

Ia menegaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah daerah memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit.

Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bekerja sama menyelesaikan setiap catatan yang diberikan BPK.

"Seperti yang disampaikan BPK, pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan dalam waktu 60 hari. Ini penting agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik ke depan," katanya.

Selain menyoroti tindak lanjut rekomendasi BPK, Romilus juga mengingatkan pentingnya disiplin dalam proses pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Baca juga: Pemkab Manokwari Gandeng Kejari, Perkuat Pendampingan Hukum dan Selamatkan Aset Daerah

Menurutnya, ketepatan waktu dalam pengesahan anggaran akan berdampak positif terhadap berbagai insentif dan penghargaan fiskal dari pemerintah pusat.

"Kami berharap pemerintah daerah memperhatikan pembahasan anggaran, terutama sidang anggaran, sehingga tidak terlambat dan dapat disahkan tepat waktu," ujarnya.

Romilus optimistis Teluk Bintuni mampu mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRK, dan seluruh OPD terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berdampak langsung bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni.