Pengadilan anti-terorisme Pakistan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada dua aktivis hak sipil atas kasus kematian seorang tentara paramiliter dalam aksi protes pada Juli 2024. Putusan tersebut dijatuhkan terhadap Mahrang Baloch, 33 tahun, dan rekan aktivisnya Sibghatullah Shahji pada 25 Juni.
Mahrang Baloch dikenal sebagai aktivis utama dalam kampanye menentang dugaan penghilangan paksa di Balochistan dan memimpin Komite Persatuan Balochistan. Keduanya memboikot proses persidangan dan menolak seluruh dakwaan yang diajukan.
Pengacara mereka, Israr Jattak, menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan banding. Ia juga menyebut kondisi keduanya dalam keadaan baik secara fisik dan mental. Melalui pengacaranya, Baloch menyebut putusan tersebut menunjukkan penggunaan hukum sebagai alat terhadap aktivisme.
"Pengadilan menggunakan hukum sebagai senjata melawan kami. Pengadilan dan sistem peradilan telah memperlihatkan kelemahan mereka melalui putusan ini," kata Baloch kepada DW melalui pengacaranya.
Putusan ini memicu reaksi keras dari kelompok hak asasi manusia. Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan menyerukan peninjauan kembali, menilai pendekatan negara terhadap advokasi hak dasar diperlakukan setara dengan ekstremisme dan menghasilkan keputusan yang bias.
Di sisi lain, pemerintah daerah Balochistan menyatakan bahwa proses hukum telah berjalan secara adil. Juru bicara Shahid Rind menegaskan kasus tersebut didasarkan pada bukti kuat dan tidak bermotif politik.
Menurut jaksa, Baloch tidak secara langsung membunuh korban, tetapi dituduh menghasut massa dalam aksi di Gwadar pada Juli 2024 yang berujung pada kekerasan terhadap aparat keamanan. Dalam insiden tersebut, seorang tentara paramiliter dilaporkan tewas setelah terpisah dari kelompoknya dan diserang massa.
Baloch membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa kasus ini digunakan untuk mengkriminalisasi perbedaan pendapat politik serta tuntutan hak asasi manusia.
"Tuduhan-tuduhan ini digunakan untuk menciptakan suasana di mana perbedaan pendapat politik dicap sebagai kejahatan dan tuntutan hak asasi manusia dilabeli sebagai permusuhan terhadap negara," kata Baloch dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan dari penjara dan diunggah di akun media sosial resmi Komite Persatuan Balochistan awal bulan ini.
Latar belakang Baloch berawal dari seorang dokter yang beralih menjadi aktivis hak asasi manusia serta tokoh terkemuka di Baloch Yakjehti Committee (BYC), sebuah gerakan hak asasi manusia yang berbasis di Balochistan.
Kegiatan aktivisme yang dilakukan awalnya berangkat dari pengalaman pribadi ketika ayahnya, Abdul Ghaffar Langove, diduga dilaporkan hilang secara paksa pada 2009 dan ditemukan meninggal pada 2011.
Sejak itu, ia aktif mengorganisir aksi damai, termasuk protes, duduk bersama, dan kampanye publik untuk menuntut keadilan.
Balochistan, provinsi terbesar sekaligus termiskin di Pakistan, selama ini menjadi pusat ketegangan politik. Wilayah yang kaya sumber daya alam tersebut dihuni oleh etnis Baloch yang kerap menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat.
Ketegangan tersebut memicu gerakan separatis yang menuntut otonomi lebih besar atau kemerdekaan. Kelompok bersenjata seperti Balochistan Liberation Army secara rutin menargetkan aparat keamanan dan proyek-proyek strategis.
Vonis terhadap Baloch memicu kekhawatiran di kalangan aktivis. Sejumlah pihak memandang hukuman penjara seumur hidup Baloch berpotensi menyebabkan lebih banyak pembatasan pada debat politik di Balochistan.
Sammi Deen Baloch, seorang aktivis BYC pusat, menyebut tekanan terhadap jalur non-kekerasan berpotensi menggerus kepercayaan terhadap pendekatan demokratis.
"Selama beberapa dekade, banyak orang di Balochistan telah kehilangan kepercayaan pada lembaga negara dan percaya bahwa perjuangan damai tidak efektif. Terlepas dari skeptisisme yang meluas ini, banyak aktivis telah berupaya mempromosikan gagasan bahwa keluhan dapat diatasi melalui keterlibatan demokratis, mobilisasi tanpa kekerasan, dan aksi politik damai," katanya kepada DW.
Ia menilai ketika keluhan masyarakat tidak direspons dan jalur damai semakin tertutup, dukungan terhadap perlawanan bersenjata berpotensi meningkat.
"Ketika aktivisme tanpa kekerasan dibungkam, sebagian orang kehilangan kepercayaan pada metode damai dan mungkin beralih ke kelompok bersenjata,” ujar Sammi Deen.
Abdul Basit, peneliti senior di Pusat Internasional untuk Penelitian Kekerasan Politik dan Terorisme di Singapura, menilai langkah tersebut berpotensi memperdalam perpecahan politik di Balochistan serta memperburuk hubungan antara negara dan etnis Baloch yang selama ini merasa terpinggirkan.
"Ini pasti akan memperdalam krisis dan kontraproduktif bagi negara. Hal ini dapat mendorong demonstran damai menuju pemberontakan serta mempersempit jarak antara protes damai dan militansi,” kata Basit kepada DW.
Ia menyebut penyelesaian jangka panjang membutuhkan pendekatan politik melalui dialog serta peningkatan kepercayaan publik. "Dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini secara politik,” kata Basit, seraya menambahkan bahwa strategi kontra-pemberontakan digunakan untuk membuka ruang solusi politik, meski menghadapi tantangan karena tokoh-tokoh nasionalis tersisih.
Aktivis Sammi Deen menyampaikan pandangan serupa dan menyoroti dampak penuntutan terhadap Mahrang Baloch, yang oleh banyak pihak di Balochistan dipandang sebagai aktivis damai.
"Jika kelompok damai terus dibungkam dan aspirasi mereka tidak direspons, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada proses politik,” katanya.
Diadaptasi oleh Levie Wardana
Editor: Adelia Dinda Sani
