Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggulangi penyebaran tuberkulosis (TBC) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) seluruh Indonesia.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin meninjau pelaksanaan kick off nasional skrining TBC dan cek kesehatan gratis bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Ngaseman, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Senin.
Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan kolaborasi ini penting mengingat TBC merupakan salah satu penyakit menular penyebab kematian tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan data global tubercolusis 2025 yang diterbitkan oleh WHO menyatakan Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah penderita TBC tertinggi setelah India.
"Fakta ini sangat memprihatinkan kasus penyakit TBC di Indonesia menyebar hingga 10 persen dari total estimasi kasus dunia pada tahun 2024," ujar Agus.
Jenderal purnawirawan Polri itu menyampaikan hal yang paling mengkhawatirkan adalah Indonesia masuk dua kategori yakni kategori endemik tinggi dengan rentang estimasi antara 300 sampai dengan 499 kasus per 100 ribu populasi.
Sementara itu, kata Agus, kasus TBC pada lapas dan rutan tahun 2025 angka preferensi di kalangan warga binaan pemasyarakatan mencapai 3,64 persen atau 7.792 kasus aktif dari total 218.962 warga binaan pemasyarakatan.
Untuk data terbaru preferensi kasus TBC di lapas dan rutan di Indonesia per Maret 2027 sebesar 0,54 persen dengan temuan 1.464 kasus dari 271.994 warga binaan pemasyarakatan.
"Tren ini memang menurun tapi ini data triwulan pertama, mudah-mudahan terus menurun apalagi dengan penanganan yang dilakukan sekarang ini," kata Agus.
Menurut Agus, angka preferensi TBC yang tinggi di lapas dan rutan itu, salah satu penyebabnya karena situasi lapas dan rutan di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas dari daya tampung.
"Kita semua menyadari bahwa TBC adalah penyakit yang menular melalui udara. Mudah-mudahan dengan amnesti kedua dari presiden dapat menanggulangi," ujarnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut strategi kesehatan yang paling baik adalah menjaga masyarakat tetap sehat bukan mengobati pada saat sakit karena sakit itu sudah telat diobati.
"Warga binaan juga memiliki hak yang sama dengan warga biasa lainnya untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar," ujarnya.
Khusus TBC, kata dia, merupakan program percepatan Presiden RI Prabowo Subianto, karena setiap tahun di Indonesia ada satu juta orang terkena TBC.
Jika dibandingkan jumlah orang yang masuk dalam lapas setiap bulannya menambah 2.000 orang, maka setahun ada 24 ribu yang masuk lapas.
"Ini TBC setahun satu juta yang terkena di Indonesia. Yang meninggal setiap tahun 126 ribu orang. Saya ngomong lima menit di sini yang meninggal dua orang. Jadi jangan dianggap remeh TBC ini dan dia menular," katanya.
Budi mengatakan Indonesia memiliki pengobatan TBC, kuncinya jika terdeteksi segera diobati dan dipastikan sembuh. Tetapi permasalahannya kebanyakan pengidap TBC tidak terdeteksi dan tidak mendapat pengobatan.
Kick off skrining TBC nasional di lapas dan rutan ini, kata dia, menyasar 272.573 warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan 48.876 petugas pemasyarakatan yang ada di 532 unit pelaksana teknis (UPT) lapas maupun rutan seluruh Indonesia.
Tingginya angka kasus TBC di lapas dan rutan, menurut dia, karena disebabkan beberapa faktor, di antaranya warga binaan hidup dalam satu ruangan bersama-sama, tidur dengan jarak dekat, dan kurang aktivitas di luar ruangan, dan akses petugas kesehatan melakukan skrining yang terbatas.
Untuk itu, Budi meminta dukungan dari Kemenimipas agar skrining TBC yang dilakukan di 532 lapas dan rutan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.
"Agar ketika terdeteksi segera diobati, karena harusnya merekan sembuh dan tidak menularkan ke yang lain. Sehingga kematian karena TBC itu bisa menurun jauh dan ini yang diinginkan Pak Presiden," kata Budi.
