TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Berikut track record dan profil Suhardiman Amby serta sepak terjangnya di dunia politik riau, Bupati Kuansing yang dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK setelah 495 hari menjabat sebagai Bupati Kuansing .

Baca juga: UPDATE OTT KPK di Kuansing: Empat Brimob Bersenjata Laras Panjang Jaga Rumah Dinas Sekda

Dr. H. Suhardiman Amby, Ak, M.M (lahir 16 Juli 1969, Pulau Panjang Hilir, Kuantan Singingi, Riau) adalah politikus dan pemimpin daerah yang kini menjabat Bupati Kuantan Singingi dua periode (2023–2025 dan 2025–2030). Kariernya dibangun secara bertahap dari aktivis, legislatif, hingga eksekutif.

Pendidikan: S1 Akuntansi Universitas Riau, S2 Manajemen Universitas Lancang Kuning, S3 Universitas Padjadjaran

Afiliasi partai: PKNI --> PKNU --> Hanura (2013–2023) --> Gerindra (2023–sekarang); kini Ketua DPC Gerindra Kuansing

Rekam jejak dan sepak terjang politik : 

1. Awal: Aktivis dan Organisasi

1990–2000: Ketua Umum LSM AMAR, aktif advokasi sosial

1998: Sekjen Dewan Reformasi Riau pada masa perubahan politik

2004–2007: Ketua Wilayah Pemuda Reformasi Riau; 2008–2011: Sekretaris DPD KNPI Riau

2. Karier Legislatif (2004–2019)

Anggota DPRD Provinsi Riau: 2004–2009 dan 2014–2019; fokus pada pembangunan daerah dan kesejahteraan warga

Memegang posisi pengurus partai: Wakil Ketua DPC PKNI, Ketua PKNU Kuansing, lalu Ketua DPC Hanura Kuansing

3. Pindah ke Jalur Eksekutif

2021: Terpilih menjadi Wakil Bupati Kuansing mendampingi Andi Putra

20 Oktober 2021: Diangkat menjadi Plt. Bupati saat bupati petahana tersandung kasus hukum

14 Juli 2023: Dilantik resmi menjadi Bupati Kuansing melanjutkan sisa jabatan 2021–2025

Pilbup 2024: Menang pemilihan, dilantik 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2025–2030

4. Program dan Kebijakan Utama

- Membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan akses air bersih di wilayah pedesaan

- Mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata budaya khas Pacu Jalur

- Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan gratis

- Menerapkan prinsip transparansi serta penguatan pengawasan keuangan daerah

Catatan Perjalanan

Perpindahan partai dari Hanura ke Gerindra pada 2023 menjadi langkah strategis untuk dukungan politik menuju pemilihan kepala daerah
Kepemimpinannya dianggap sebagai kelanjutan figur putra daerah yang dikenal dekat dengan masyarakat dan berkomitmen pada pembangunan merata

Suhardiman Amby menempati posisi kepala daerah secara bertahap, mengisi kekosongan dan kemudian menang pemilu : 

- Juni 2021: Terpilih sebagai Wakil Bupati Kuansing mendampingi Andi Putra

- 20 Oktober 2021: Diangkat menjadi Plt. Bupati menggantikan bupati petahana yang terjaring OTT

- 14 Juli 2023 – 20 Februari 2025: Dilantik resmi menjadi Bupati melanjutkan sisa masa jabatan

- 20 Februari 2025 – Sekarang: Terpilih dan dilantik Presiden Prabowo untuk periode penuh 2025–2030

- Tugas utama: Memimpin pemerintahan daerah, mengelola anggaran, membangun infrastruktur, meningkatkan layanan publik, serta mengembangkan ekonomi dan budaya daerah.

Tentang Kabar Terjaring OTT KPK

Suhardiman Amby dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Sebelumnya, Andi Putra, Bupati Kuansing periode 2018–2023, ditangkap KPK pada 6 April 2023 dalam kasus dugaan suap dan korupsi proyek infrastruktur. Hal inilah yang membuat Suhardiman naik menggantikannya.

Hingga saat ini, tidak ada laporan resmi KPK yang menyebut Suhardiman Amby menjadi sasaran OTT, tersangka, atau ditahan.

Lama Menjabat Suhardiman Amby sebagai Bupati Kuansing

Tanggal hitungan: per 29 Juni 2026

1. Sebagai Plt. Bupati

Mulai: 20 Oktober 2021

Berakhir: 13 Juli 2023

Lama: 632 hari

2. Sebagai Bupati Definitif (resmi)

Sejak 14 Juli 2023 sampai 29 Juni 2026

1.081 hari (atau sekitar 2 tahun 11 bulan 15 hari)

Jika dihitung sejak periode kedua: 20 Februari 2025

495 hari (atau sekitar 1 tahun 4 bulan 9 hari)

Suhardiman Amby Dikabarkan di Mapolres Kuansing

Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, dikabarkan berada di Mapolres Kuansing di tengah mencuatnya kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Kuansing, Senin (29/6/2026).

Informasi tersebut belum dapat dipastikan. Namun, situasi di Mapolres Kuansing tampak berbeda dari biasanya.

Akses masuk ke halaman Mapolres dijaga ketat personel Brimob, sementara awak media, termasuk Tribunpekanbaru.com, tidak diperkenankan memasuki area markas kepolisian saat berupaya menelusuri informasi terkait keberadaan Bupati Kuansing.

Petugas jaga, IPTU Febri, menolak permintaan awak media untuk masuk ke lingkungan Mapolres.

Ia hanya menyampaikan bahwa Kapolres sedang menerima tamu tanpa menjelaskan lebih lanjut siapa tamu yang dimaksud.

"Tidak boleh masuk, Pak Kapolres ada tamu. Jika mau jumpa Kasi Humas, dia ada di Polsek Kuantan Tengah," ujar IPTU Febri.

Penjagaan ketat tersebut menjadi perhatian karena tidak seperti kondisi biasanya.

Dalam situasi normal, awak media masih diperbolehkan memasuki Mapolres setelah menyampaikan maksud dan tujuan peliputan kepada petugas jaga.

Di sisi lain, Kasi Humas Polres Kuansing, IPTU A. Razak, mengaku tidak mengetahui alasan pembatasan akses terhadap awak media.

Menurutnya, sejak pagi dirinya bersama personel Humas berada di Polsek Kuantan Tengah untuk melakukan dokumentasi kegiatan pengamanan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan Pacu Jalur.

"Saya dari pagi di sini, tidak tahu kenapa (awak media) tidak boleh masuk. Kalau mau jumpa sama saya, ke sini saja," kata IPTU A Razak.

Sebelumnya, KPK dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuansing. Informasi yang beredar menyebutkan tim KPK sempat berada di rumah dinas Sekretaris Daerah Kuansing.

Namun, hingga kini, KPK belum memberikan pernyataan resmi mengenai pihak yang diamankan maupun perkara yang sedang ditangani.

( Tribunpekanbaru.com / Pitos Punjadi )