Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 masih menghadapi tantangan di lapangan. 

Masyarakat masih enggan menjawab pertanyaan terkait kondisi ekonomi, seperti besaran gaji, pengeluaran rumah tangga, hingga kepemilikan aset, karena khawatir data tersebut akan digunakan untuk kepentingan lain.

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi menilai sensus ekonomi merupakan agenda penting yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. 

Menurutnya, data yang terkumpul akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

"Data hasil sensus akan menjadi sumber penting dalam pengambilan keputusan ekonomi ke depan. Karena itu, pelaksanaannya harus berjalan efektif agar menghasilkan data yang akurat," ujarnya, kepada TribunJabar.id, Senin (29/6/2026). 

Ia mendorong masyarakat untuk memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

“Masyarakat silahkan menyampaikan informasi, nantinya akan menjadi bahan asesmen pengambilan keputusan. Saya kira pemerintah cukup bijak soal masalah data. Mudah-mudahan tidak ada namanya penyelewengan,” ujarnya. 

Namun, ia juga mengingatkan pemerintah agar menjaga kepercayaan publik dengan memastikan data yang dikumpulkan tidak digunakan untuk kepentingan lain, seperti penarikan pajak atau kebijakan di luar tujuan sensus.

"Fokusnya harus pada perbaikan basis data sosial ekonomi," katanya.

Ia menilai masih adanya keraguan masyarakat tidak lepas dari minimnya sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi 2026. 

Menurutnya, publikasi yang dilakukan pemerintah belum cukup masif sehingga banyak masyarakat belum memahami pentingnya sensus tersebut.

"Seharusnya ada dorongan yang lebih kuat dari pemerintah, agar masyarakat memahami bahwa sensus ini penting dan perlu didukung bersama. Ya, saya kira di dalam pidato Pak Prabowo enggak pernah disinggung terlalu dalam soal Sensus Ekonomi 2026," ujarnya.

Ia menambahkan, jika data yang dihasilkan berkualitas, pemerintah akan lebih mudah menyusun kebijakan ekonomi yang akurat, mulai dari penyaluran bantuan hingga penyusunan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan pihaknya telah melakukan antisipasi untuk akurasi data Sensus Ekonomi 2026. 

Ia menjelaskan, kekhawatiran pelaku usaha umumnya berkaitan dengan potensi penyalahgunaan data, seperti untuk kepentingan perpajakan atau perizinan.

Untuk itu, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah guna memastikan responden memberikan data sesuai kondisi sebenarnya.

Pertama, BPS memberikan jaminan kerahasiaan data sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Data yang dikumpulkan tidak akan dipublikasikan secara individual, melainkan dalam bentuk agregat.

“Kami memastikan data sensus tidak digunakan untuk penegakan hukum atau dikaitkan dengan kewajiban perpajakan,” katanya.

Kedua, BPS melibatkan asosiasi usaha dan komunitas lokal, seperti Kadin, Apindo, Hipmi, hingga paguyuban pedagang pasar.

“Dukungan dari rekan-rekan asosiasi dan tokoh lokal ini sangat penting untuk meyakinkan para pelaku usaha di akar rumput bahwa sensus ini justru bertujuan untuk membantu merumuskan kebijakan ekonomi yang akan menguntungkan iklim usaha mereka sendiri,” jelasnya. 

Ketiga, kata dia, petugas sensus dibekali teknik komunikasi persuasif. Selain memahami konsep pendataan, petugas juga dilatih membangun kedekatan dengan responden agar proses pengumpulan data berjalan lebih terbuka.

“Kami membekali seluruh petugas sensus tidak hanya dengan pemahaman konsep dan definisi, tetapi juga dengan teknik komunikasi persuasif atau probing,” ucapnya. 

Keempat, BPS menjamin keamanan sistem data. Data yang dikumpulkan melalui perangkat elektronik akan dienkripsi dan dikirim langsung ke server pusat dengan sistem perlindungan berlapis.

“Sehingga kami dapat menjamin keamanan data para pelaku usaha dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” imbuhnya. 

Kelima, BPS terus menggencarkan kampanye edukasi publik. Salah satu pesan utama yang disampaikan adalah pentingnya data akurat untuk menghasilkan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. (*)