SURYA.co.id, BLITAR – Nasib enam pegawai gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur, hingga kini masih diliputi ketidakpastian.
Setelah bekerja lebih dari satu bulan untuk mempersiapkan operasional gerai, mereka belum mengetahui kapan akan menerima gaji maupun berapa nominal upah yang akan dibayarkan.
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan pegawai, mengingat mereka telah menjalankan tugas sejak pertengahan Mei 2026 demi mengejar target pembukaan gerai yang menjadi bagian dari program nasional.
Seorang pegawai perempuan yang bertugas di meja kasir gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih (KMP) Kelurahan Bendo mengaku hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai hak finansial yang akan diterimanya.
“Belum tahu kapan gajian. Nilai gajinya berapa juga kami belum tahu,” ujar pegawai perempuan yang berjaga di meja kasir gerai KMP Kelurahan Bendo yang berdiri persis di sebelah Markas Koramil Kepanjenkidul, Sabtu (27/6/2026), dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Menurutnya, para pegawai telah beberapa kali menanyakan kepastian pembayaran gaji kepada Babinsa yang bertugas di Kelurahan Bendo maupun Person in Charge (PIC) PT Agrinas Pangan Nusantara yang menangani wilayah Blitar.
Namun, hingga saat ini mereka belum mendapatkan jawaban.
Pegawai lainnya, Jefry Ramadhan, mengatakan sejak proses rekrutmen para calon pegawai memang tidak pernah menerima informasi resmi mengenai besaran gaji yang akan diterima setiap bulan.
“Waktu itu nama-nama yang dikumpulkan dari Karang Taruna, RT dan lainnya kami serahkan ke Bu Lurah. Dari nama-nama itu, siapa yang diterima ditentukan oleh Kodim Blitar,” ujar Jefry tentang proses rekrutmen.
Ia menjelaskan, enam pegawai yang lolos seleksi mulai bekerja sejak 16 Mei 2026 untuk mempersiapkan operasional gerai.
Di bawah koordinasi Babinsa dan PIC PT Agrinas Pangan Nusantara, mereka dikejar target agar gerai siap dibuka bersamaan dengan peluncuran program Koperasi Merah Putih yang dijadwalkan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 30 Mei 2026 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
“Jadi kalau dihitung sejak 16 Mei, kami sudah bekerja lebih dari satu bulan sampai sekarang ini,” tuturnya.
Jefry mengungkapkan, idealnya setiap gerai Koperasi Merah Putih membutuhkan sekitar 17 orang pegawai, termasuk seorang manajer.
Namun, hingga saat ini baru enam orang yang aktif bekerja. Sementara itu, manajer gerai sedang mengikuti pelatihan dasar militer dan sebelas calon pegawai lainnya masih menunggu kepastian penempatan.
Kondisi tersebut membuat beban persiapan operasional gerai sementara ini ditangani oleh jumlah pegawai yang terbatas.
Baca juga: Daftar Gaji Pegawai Kopdes Merah Putih 2026, Mulai Dari Pengurus hingga Ketua Koperasi
Selain persoalan gaji, Jefry yang juga menjabat sebagai sekretaris pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Bendo mengungkapkan bahwa pengurus koperasi yang telah terbentuk sejak setahun lalu justru tidak dilibatkan dalam proses persiapan maupun pengoperasian gerai.
“Pengurus sama sekali tidak dilibatkan. Semuanya di bawah koordinasi Babinsa dan Agrinas,” pungkasnya.
Kasus yang dialami pegawai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Blitar menunjukkan masih adanya persoalan administratif pada tahap awal implementasi program.
Meski para pegawai telah menjalankan pekerjaan selama lebih dari satu bulan, belum adanya informasi mengenai besaran maupun waktu pembayaran gaji berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga kerja.
Di sisi lain, minimnya pelibatan pengurus koperasi yang telah terbentuk juga menjadi perhatian karena dapat memengaruhi tata kelola organisasi di tingkat lokal.
Ke depan, transparansi mengenai status kepegawaian, sistem penggajian, serta pembagian kewenangan antarpihak menjadi aspek penting agar operasional Koperasi Merah Putih berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan mampu menjaga kepercayaan para pegawai maupun masyarakat.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia serta laman koperasi resmi, besaran honorarium di Kopdes Merah Putih bervariasi tergantung jabatan, tanggung jawab, serta kemampuan keuangan koperasi.
Dalam struktur organisasi koperasi, setiap posisi memiliki tanggung jawab berbeda yang memengaruhi besaran honor.
Ketua koperasi menerima honor sekitar Rp2 juta hingga Rp5 juta per bulan. Selain itu, terdapat peluang insentif tambahan apabila target kinerja tercapai.
Sekretaris memperoleh kisaran Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per bulan dengan tugas utama di bidang administrasi dan dokumentasi.
Sementara itu, bendahara mendapatkan honor sekitar Rp1,5 juta hingga Rp3,5 juta per bulan karena memegang tanggung jawab pengelolaan keuangan koperasi.
Pengurus harian lainnya menerima honor antara Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan.
Adapun pengurus nonharian tidak memperoleh gaji tetap, melainkan insentif per rapat sekitar Rp250 ribu hingga Rp500 ribu.
Sedangkan pengawas koperasi memperoleh insentif evaluasi triwulanan berkisar Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta.
Namun, penting dicatat bahwa honorarium tersebut bersifat fleksibel. Jika kondisi keuangan koperasi belum stabil, pembayaran honor dapat ditunda atau disesuaikan berdasarkan hasil rapat anggota.
