Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM, SUKOHARJO – Pagi masih terasa sejuk ketika aktivitas di tempat pengelolaan sampah milik BUMDes Singopuran Mapan mulai berjalan.
Di antara tumpukan karung berisi sampah rumah tangga, Giyono tampak sibuk memilah botol plastik, kardus, kaleng, dan berbagai jenis sampah lain yang baru datang dari permukiman warga.
Setelah memilah, gilirannya menimbang hasil pilahan, lalu memindahkannya ke sudut penyimpanan sesuai jenisnya. Pekerjaan itu dilakukannya hampir setiap hari sejak bergabung sebagai pegawai BUMDes Singopuran Mapan beberapa tahun lalu.
Sampah baginya tidak selalu berakhir sebagai limbah. Banyak di antaranya masih memiliki nilai guna jika dipisahkan sejak dari rumah dan dikelola dengan baik.
Ia mengaku mulai merasakan perubahan kebiasaan warga. Semakin banyak masyarakat yang sudah memisahkan sampah organik dan anorganik sebelum diserahkan kepada petugas. Hal itu membuat proses pengolahan menjadi lebih mudah sekaligus meningkatkan nilai jual sampah yang dapat didaur ulang.
"Kalau sejak awal sudah dipilah, pekerjaan jadi lebih ringan. Sampah yang masih bernilai juga bisa dimanfaatkan lagi," ujarnya pada Jumat (19/6/2026).
Perubahan kebiasaan itu menjadi bagian dari upaya yang terus didorong Pemerintah Desa Singopuran untuk memperbaiki tata kelola sampah di tingkat desa.
Lurah Singopuran, Sih Harjanto, mengatakan persoalan sampah tidak bisa dipandang sebelah mata. Tanpa pengelolaan yang baik, sampah akan menjadi persoalan lingkungan yang semakin sulit ditangani.
"Kami mendukung program nasional pengurangan sampah, Sop Open Dumping, karena sampah menjadi masalah bila tidak ditangani dengan baik," kata Sih Harjanto dihubungi terpisah.
Saat ini, pengelolaan sampah di Desa Singopuran sepenuhnya ditangani oleh BUMDes Singopuran Mapan. Pemerintah desa juga terus memperkuat peran masyarakat melalui kegiatan edukasi yang dilakukan secara bertahap.
Baca juga: Ketika Bekatul Tak Lagi Dipandang Sebelah Mata di Tangan Yulia
Sosialisasi digelar dalam berbagai forum warga, mulai dari pertemuan tingkat RT, RW, hingga musyawarah desa. Cara itu dipilih agar informasi mengenai pentingnya memilah dan mengelola sampah dapat menjangkau lebih banyak warga.
"Salah satu kegiatan untuk lebih memaksimalkan masyarakat adalah melalui sosialisasi dan edukasi di tingkat RT, RW maupun desa," ujarnya.
Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui regulasi. Sih Harjanto menyebut Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah telah lolos proses klarifikasi dan segera disosialisasikan kepada masyarakat.
Setelah itu, pemerintah desa akan menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman operasional pengelolaan sampah yang dijalankan oleh BUMDes Mapan Singopuran.
"Perdes sampah telah lolos klarifikasi dan segera disosialisasikan serta ditindaklanjuti dengan juklak melalui tata kelola sampah oleh BUMDes," tuturnya.
Ia berharap dukungan masyarakat terus menguat sehingga pengelolaan sampah di Singopuran dapat berjalan semakin baik.
"Mohon support dan doanya agar penanganan sampah di Singopuran bisa lebih maksimal," ucapnya.
Upaya yang dilakukan Singopuran sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tengah mempercepat pembenahan sistem pengelolaan sampah nasional.
Pemerintah menargetkan seluruh praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka dihentikan paling lambat pada 2026, dengan percepatan penyelesaian ditargetkan rampung pada Agustus 2026.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
Melalui kebijakan itu, pemerintah menargetkan capaian pengelolaan sampah nasional mencapai 63,4 persen pada 2026.
Data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menunjukkan hingga akhir 2025 sekitar 30 persen dari 485 tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia telah menghentikan praktik open dumping.
Pada 2020, Desa Singopuran menghadapi situasi yang cukup rumit setelah Tempat Penampungan Sampah Kecamatan Kartasura ditutup. Desa kehilangan lokasi pembuangan yang selama ini digunakan warga.
Sampah rumah tangga terus bertambah setiap hari, sementara solusi belum tersedia.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah desa bersama BUMDes membangun tempat penampungan sampah mandiri di atas lahan sekitar 2.000 meter persegi.
Awalnya, fasilitas itu hanya dimaksudkan untuk mengatasi persoalan kebersihan lingkungan.
Dalam perkembangannya, pengelola mulai melihat potensi lain dari tumpukan sampah yang masuk setiap hari.
Sampah organik dipilah dan diolah menjadi kompos. Hasilnya dimanfaatkan oleh petani di desa. Dari sana muncul pemikiran untuk menghubungkan pengelolaan sampah dengan sektor pertanian dan peternakan yang sedang berkembang.
Direktur BUMDes Singopuran Mapan, Trian Heryono menyatakan, program pengolahan sampah Desa Singopuran yang dilakukan mandiri ini menjadi parameter BRI untuk menjadikan Desa Singopuran sebagai Desa BRILian.
Kkemitraan kemudian terjalin antara BRI dengan BUMDes Singopuran. Pendampingan dan dukungan diberikan untuk pengolahan sampah menjadi berkah bernama kompos.
Saat itu pada 2021, pemberdayaan Desa BRILian juga diikuti pengurus BUMDes melalui webinar Zoom.
Dalam pertemuan itu, pihaknya mendapat ilmu pengelolaan administrasi hingga pengolahan produk.
"Kami sudah tiga kali mengikuti seleksi Desa BRILian, sudah sampai 20 besar dan akan terus maju untuk mengembangkan potensi Desa Singopuran dengan TPS-nya," ungkap Trian.
Dirinya juga tidak menampik telah melakukan study banding ke luar daerah untuk memperkaya wawasan dengan pemanfaatan sampah.
"Sebagai bentuk pengembangan, kami juga ke Pandowoharjo, Sleman dan di Banyumas yang bisa kita tiru untuk pengembangan dan pengolahan sampah di TPS," ujarnya.
Kini Desa Singopuran telah mandiri. Pengolahan sampah menjadi titik balik untuk menelurkan hasil-hasil dari unit usaha lainnya.
Di Singopuran, BUMDes mengembangkan peternakan ayam petelur yang menghasilkan sekitar 450 butir telur per hari, untuk kemudian membangun sistem usaha desa yang menghubungkan pertanian, peternakan, perikanan, hingga pengelolaan sampah dalam satu rantai ekonomi.
Setiap hari, kandang ayam milik BUMDes ini menghasilkan rata-rata 450 butir telur atau sekitar 27 kilogram. Produksi berasal dari 470 ekor ayam petelur dengan tingkat produktivitas mencapai 90 hingga 95 persen.
Hasilnya hampir selalu terserap pasar lokal. Warga datang membeli langsung, sementara sebagian lainnya memesan lebih dahulu. Produksi yang ada bahkan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di desa.
Pemandangan berbeda terlihat tidak jauh dari kandang ayam. Hamparan jagung tumbuh sehat.
Di sisi lain, kandang kambing berdiri berdampingan dengan unit usaha desa lainnya. Sementara kolam lele yang telah panen mulai dipersiapkan kembali untuk budidaya berikutnya.
Berbagai usaha tersebut dikelola dalam satu payung yang sama, yakni BUMDes Singopuran Mapan (Maju Terdepan).
Trian menjelaskan, pengembangan usaha desa saat ini difokuskan pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama pangan.
Melalui alokasi anggaran dari Pemerintah Desa Singopuran, BUMDes mengembangkan usaha ternak lele, kambing, ayam petelur, serta pertanian jagung yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa sekaligus menjaga ketersediaan pangan di tingkat lokal.
"Kami ingin masing-masing usaha bisa saling mendukung. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri," paparnya.
Gagasan tersebut tidak lahir dalam waktu singkat. Pengelola BUMDes melihat bahwa usaha desa akan lebih kuat jika tidak bergantung pada satu sumber pendapatan.
Karena itu, setiap unit yang dikembangkan mulai diarahkan agar memiliki hubungan dengan unit usaha lainnya.
Jagung tidak hanya dipanen sebagai hasil pertanian. Ke depan, tanaman tersebut juga diharapkan mendukung kebutuhan peternakan.
Begitu pula dengan usaha ternak yang tidak hanya menghasilkan produk utama, tetapi juga menyimpan potensi lain yang bisa dimanfaatkan kembali.
Konsep itu perlahan dibangun melalui berbagai percobaan. Salah satunya melalui sistem longyam, yakni model budidaya yang menempatkan kandang ayam di atas kolam lele. Sistem tersebut pernah dijalankan dan bahkan sempat menghasilkan panen ikan.
Namun perjalanan usaha tidak selalu berjalan sesuai rencana.
Bencana angin puting beliung yang melanda kawasan tersebut belum lama ini merusak fasilitas longyam sehingga operasional harus dihentikan.
Pengelola kemudian memindahkan lokasi usaha agar kegiatan peternakan tetap bisa berlangsung.
"Fasilitas longyam mengalami kerusakan akibat puting beliung. Karena itu kami pindahkan ke lokasi yang sekarang agar kegiatan tetap berjalan," ujar Trian.
Persiapan untuk memulai budidaya lele kembali kini tengah dilakukan bersamaan dengan penataan ulang sarana dan permodalan setelah berhasil merogoh hasil panen ideal.
Berbejal pengalaman-pengalaman termasuk bencana, warga Singopuran telah bersiap untuk mengarungi perjalanan ke depan perihal ketahanan pangan.
(*)
