SURYA.co.id – Kemarahan Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, kembali mencuat setelah ia secara terbuka memerintahkan lembaga peradilan Iran untuk mengejar proses hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas dugaan kejahatan terhadap rakyat Iran selama konflik pada Juni 2025 dan Maret 2026.
Dalam pesannya pada peringatan Pekan Peradilan Nasional Iran, Minggu (28/6/2026), Mojtaba menuntut agar seluruh pihak yang dinilai terlibat, termasuk para pemimpin Amerika Serikat dan Israel, ditangkap serta dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum.
Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap keras pemerintah Iran yang menilai persoalan ini bukan sekadar isu politik, melainkan persoalan hukum yang harus diproses hingga tuntas.
Mojtaba menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh menghentikan proses tersebut sebelum seluruh pihak yang dianggap bertanggung jawab diadili sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Ia juga menyebut bahwa perjuangan mencari keadilan harus dilakukan baik melalui pengadilan nasional maupun jalur hukum internasional.
Menurutnya, penegakan hukum merupakan bagian penting untuk memulihkan hak-hak rakyat Iran yang diklaim menjadi korban konflik.
Pesan tersebut menjadi salah satu pernyataan paling tegas yang disampaikan Iran terkait tuntutan pertanggungjawaban atas perang dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam pidatonya, Mojtaba menegaskan bahwa pihak-pihak yang diduga melakukan kejahatan terhadap Iran tidak boleh dibiarkan lolos dari proses hukum.
"Para pelaku kejahatan ini harus ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban." ujarnya, dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Ia menyebut perkara tersebut hanyalah satu dari ratusan bahkan ribuan kasus penting yang harus terus diproses secara serius.
Menurutnya, seluruh tahapan hukum harus dijalankan hingga putusan berkekuatan hukum dijatuhkan dan pelaksanaannya diserahkan kepada otoritas yang berwenang.
Mojtaba menjelaskan bahwa kasus yang dimaksud mencakup berbagai dugaan pelanggaran serius selama konflik.
Di antaranya dugaan pembunuhan anak-anak di Minab dan Lamerd, serangan terhadap fasilitas kesehatan serta layanan publik, pembunuhan Ali Khamenei, hingga berbagai kerugian fisik, psikologis, material, dan spiritual yang menurutnya dialami rakyat Iran.
Ia juga menilai sejumlah pernyataan pejabat Amerika Serikat dan Israel yang dianggap mengakui atau bahkan membanggakan tindakan selama konflik dapat dijadikan bagian dari alat bukti dalam proses hukum.
Menurut Mojtaba, pernyataan-pernyataan tersebut dapat memperkuat upaya Iran dalam menuntut pemulihan hak-hak rakyat yang menurut pemerintah telah dilanggar.
Selain menyoroti dugaan kejahatan perang, Mojtaba juga mengingatkan pentingnya reformasi di tubuh lembaga peradilan Iran.
Ia menegaskan bahwa tugas utama pengadilan adalah melindungi hak-hak warga negara, memberantas korupsi, menegakkan supremasi hukum, menjaga kebebasan yang sah, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Menurutnya, masyarakat harus memandang pengadilan sebagai tempat mencari keadilan, bukan institusi yang dipengaruhi kepentingan politik maupun hubungan pribadi.
Menutup pesannya, Mojtaba kembali mengulang tuntutan agar seluruh pihak yang dianggap bertanggung jawab atas dugaan kejahatan terhadap Iran dan para pemimpinnya dapat diidentifikasi, ditangkap, serta dijatuhi hukuman.
Ia menyatakan keyakinannya bahwa keadilan tetap dapat ditegakkan melalui ketekunan aparat penegak hukum, reformasi kelembagaan, dan kepatuhan terhadap prinsip supremasi hukum.
Pernyataan Mojtaba Khamenei menunjukkan meningkatnya tekanan politik dan hukum dari Iran pascakonflik yang terjadi pada 2025 dan 2026.
Dengan menggunakan jalur hukum sebagai instrumen utama, Iran berupaya membawa isu tersebut ke ranah internasional, sekaligus memperkuat narasi bahwa pihak yang dianggap bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Meski demikian, tuntutan untuk menangkap dan mengadili pemimpin Amerika Serikat maupun Israel menghadapi tantangan besar dalam praktik hukum internasional.
Proses semacam itu bergantung pada yurisdiksi, dukungan politik antarnegara, serta mekanisme lembaga peradilan internasional.
Karena itu, pernyataan Mojtaba lebih berpotensi menjadi sinyal politik dan diplomatik yang mempertegas posisi Iran, sembari membuka peluang munculnya sengketa hukum yang lebih luas di tingkat internasional.
Sebelumnya, kunjungan Presiden Iran Masoud Pezeshkian ke Pakistan pada Selasa (23/6/2026) mengirimkan pesan tegas kepada dunia internasional.
Di tengah upaya meredakan ketegangan kawasan dan pembicaraan damai yang mulai menunjukkan kemajuan, Teheran menegaskan satu hal yang tidak akan masuk meja perundingan: program rudal balistiknya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bagi Iran, rudal balistik bukan lagi sekadar instrumen militer.
Senjata itu telah berkembang menjadi simbol kedaulatan nasional sekaligus benteng terakhir yang dianggap mampu mencegah intervensi asing.
Sikap keras ini juga muncul ketika sejumlah pihak berharap adanya kompromi lebih luas dalam hubungan Iran dengan Barat, terutama terkait keamanan kawasan dan masa depan kesepakatan nuklir.
Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Pezeshkian menegaskan bahwa program rudal balistik Iran tidak akan pernah menjadi objek negosiasi dengan negara mana pun.
"Saya tegaskan, tidak ada negosiasi yang telah dilakukan terkait rudal balistik kami, dan tidak akan pernah ada negosiasi di masa depan," ujar Pezeshkian saat bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Pezeshkian menilai kemampuan rudal yang dimiliki negaranya merupakan faktor utama yang menjaga Iran tetap bertahan di tengah tekanan geopolitik Timur Tengah.
Menurutnya, keberadaan rudal balistik telah menjadi penyeimbang kekuatan yang membuat negara-negara lawan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan militer terhadap Iran.
"Jika bukan karena kemampuan rudal Iran, negara kami mungkin sudah dijarah, dihancurkan, dan dibajak oleh rezim AS dan rezim Zionis, seperti apa yang mereka lakukan terhadap warga di Gaza," tegas Pezeshkian.
Pernyataan Pezeshkian mendapat dukungan langsung dari Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Sharif mengungkapkan bahwa rancangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Iran dan Amerika Serikat tidak pernah memasukkan isu pembatasan rudal balistik sebagai bagian dari pembahasan.
Pernyataan tersebut sekaligus membantah berbagai spekulasi yang berkembang mengenai kemungkinan Iran diminta mengurangi kemampuan militernya sebagai bagian dari proses perdamaian.
Menurut Sharif, rumor mengenai pembatasan rudal justru berpotensi mengganggu momentum diplomasi yang sedang dibangun.
