TRIBUNSORONG.COM, SORONG – Dinas Pariwisata Kota Sorong mulai mengarahkan pengembangan sektor pariwisata pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi masyarakat, serta pembenahan fasilitas pendukung destinasi wisata.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kota Sorong, Zikri Atiqi Helmi mengatakan, pada 2026 pihaknya menyiapkan anggaran sekitar Rp900 juta untuk mendukung berbagai program pariwisata setelah dilakukan penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, total anggaran Dinas Pariwisata berada di kisaran Rp2 miliar, namun sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai.
Sementara dana yang dapat digunakan untuk program pembangunan dan kegiatan pariwisata sekitar Rp900 juta.
“Anggaran program ini akan kami arahkan untuk pelatihan, kegiatan pariwisata, bantuan, serta pembangunan fasilitas penunjang di lokasi wisata,” kata Zikri di Sorong, Senin (29/6).
Ia menyebut, salah satu fokus utama pemerintah adalah menyiapkan masyarakat agar mampu menjadi pengelola destinasi wisata.
Baca juga: Dinas Pariwisata Kota Sorong Gelar Sosialisasi Penguatan Kapasitas SDM OAP Kelola Destinasi Wisata
Baca juga: Bupati Petronela Krenak Targetkan Klaogin dan Sembra Jadi Ikon Wisata Baru Sorong Selatan
Hal itu dilakukan melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi, sehingga pengembangan pariwisata tidak hanya bergantung pada pemerintah.
“Kami ingin masyarakat memiliki kemampuan mengelola destinasi secara mandiri dan berkelanjutan, termasuk masyarakat Orang Asli Papua (OAP) agar ikut mendapatkan manfaat ekonomi,” ujarnya.
Selain peningkatan kapasitas SDM, Dinas Pariwisata juga berencana membangun fasilitas sederhana seperti gazebo di sejumlah kawasan wisata untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung.
Zikri menjelaskan, sektor pariwisata memiliki peran penting terhadap perekonomian daerah karena berkaitan dengan berbagai sektor usaha seperti hotel, restoran, hiburan, hingga ekonomi kreatif.
Namun, hingga kini Pemerintah Kota Sorong belum mendapatkan pemasukan retribusi langsung dari objek wisata karena belum ada destinasi yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah.
Ia mengatakan kawasan wisata mangrove yang sebelumnya dikelola pemerintah saat ini masih ditutup sementara karena membutuhkan perbaikan dan faktor keselamatan pengunjung.
Sementara kawasan Bukit Cinta masih dalam proses penyelesaian persoalan lahan bersama masyarakat adat.
“Kami berharap dua kawasan ini nantinya dapat menjadi aset pemerintah kota yang bisa dikelola secara maksimal dan memberikan kontribusi bagi daerah,” katanya.
Baca juga: PNM Perkuat Ekonomi Warga Pulau Rinca, Menteri UMKM Soroti Potensi Pariwisata
Baca juga: Rute Perdana Sorong–Biak Dibuka, Dorong Konektivitas Pariwisata dan Perikanan di Tanah Papua
Di sisi lain, Dinas Pariwisata juga sedang melakukan evaluasi terhadap Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) yang telah berakhir pada 2025.
Evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan pariwisata untuk periode selanjutnya.
Pemerintah juga mulai melakukan pemetaan terhadap kawasan pesisir yang memiliki potensi wisata baru, termasuk kawasan mangrove dan sejumlah lokasi lain yang dinilai memiliki nilai ekonomi.
Selain pengembangan destinasi, Dinas Pariwisata mendorong adanya kegiatan budaya secara rutin dengan melibatkan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama sejumlah pihak, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami ingin kegiatan budaya bisa berjalan rutin setiap bulan, sehingga UMKM bergerak, budaya lokal semakin dikenal, dan kunjungan wisatawan ke Kota Sorong meningkat,” katanya.(tribunsorong.com/ismail saleh)
