BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD Babel, Selasa (30/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Hidayat Arsani memaparkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang secara umum menunjukkan hasil positif. Menurutnya, target pendapatan daerah dapat dicapai secara optimal, sementara belanja daerah tetap diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, Hidayat mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan beberapa program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan mengabaikan berbagai catatan tersebut dan berkomitmen melakukan evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan.
"Apa yang telah diaudit oleh BPK, apa yang sudah disampaikan, yang baik kita pertahankan, yang kurang kita perbaiki," tegas Hidayat Arsani.
Ia juga menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD merupakan bentuk pengawasan konstruktif yang sangat berharga bagi pemerintah untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan.
Seluruh catatan dan saran dari DPRD dipastikan akan segera ditindaklanjuti secara cermat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menutup sambutannya, Gubernur Hidayat menekankan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK adalah kunci utama. Baginya, transparansi dan akuntabilitas keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. (*/E1)
