TRIBUNJATIM.COM - Video yang menampilkan dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah (kepsek) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar viral di media sosial.
Tayangan tersebut memicu perhatian publik dan mendorong pemerintah daerah serta legislatif turun tangan menyikapi isu yang mencuat tersebut.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan telah menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam video yang beredar.
"Saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait. Sementara jalan," kata Munafri, di Makassar, Minggu (28/6/2025).
Baca juga: Viral Tangkapan Layar Dugaan Pungli SMKN 1 Baureno Bojonegoro, Kepsek: Sumbangan Sukarela, Bukan SPP
Berdasarkan informasi dari sejumlah mantan calon kepala sekolah, dugaan praktik jual beli jabatan kepsek tersebut disebut melibatkan oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar yang meminta sejumlah uang atau fee sebelum proses pelantikan dilakukan.
"Semua akan konfrontasi, termasuk oknum kabid, kepala seksi di GTK Dinas Pendidikan, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam informasi video yang beredar," sebutnya.
Di tingkat legislatif, DPRD Kota Makassar turut merespons dengan mendesak adanya tindakan tegas terhadap oknum yang diduga terlibat.
Salah satu langkah yang diminta adalah penonaktifan sementara selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyebut pihaknya telah menerima sejumlah aduan dari calon kepala sekolah terkait dugaan praktik tersebut.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan merekomendasikan langkah penonaktifan terhadap sejumlah nama yang diduga terlibat hingga proses pemeriksaan Inspektorat selesai dilakukan.
"Oleh karenanya ada beberapa nama yang akan kami rekomendasikan kepada Ibu Kepala Dinas untuk segera mungkin dilakukan penonaktifan dulu sampai selesai masa pemeriksaan inspektorat," katanya.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga mengaku telah menginventarisasi sejumlah dugaan praktik pungli dalam proses seleksi kepala sekolah di Makassar.
"Yang paling penting adalah kami tidak akan membiarkan sedikit pun ada pungli dalam seleksi itu karena itu sangat mencederai terkait apa namanya dunia pendidikan di kota Makassar," tegasnya.
Ari menyebut sejumlah nama pejabat turut masuk dalam catatan pihaknya, termasuk dari internal Dinas Pendidikan.
"Ada beberapa nama, kemungkinan besar yaitu kepala kabid GTK beserta kepala seksinya, salah satu atau dua nama yang akan kami minta untuk penonaktifan," ujarnya.
Baca juga: Kabid Ungkap Kondisi Oknum Satpol PP yang Diduga Pungli Rekrutmen Rp 30 Juta per Orang
Selain itu, DPRD juga mengungkap adanya pihak di luar Dinas Pendidikan yang diduga ikut terlibat dalam polemik tersebut.
"Di luar dari Dinas Pendidikan ada beberapa nama yang muncul tetapi kami belum bisa apa namanya memberikan sanksi atau seperti apa tetapi tetap akan kami sampaikan ke pak Walikota untuk pak Walikota yang melakukan apa sanksi yang akan diberikan sampai pemeriksaan selesai," ujarnya.
Ari menegaskan pentingnya ketegasan pemerintah daerah dalam menindak dugaan pelanggaran tersebut agar menjadi efek jera dan tidak terulang di sektor pendidikan.
"Jadi yang menerima dan yang memberi itu semuanya harus dapat sanksi. Ini untuk pembelajaran kedepannya bahwa ya dunia pendidikan itu harus mendidik, tidak melakukan hal-hal yang kotor seperti ini," katanya.
