Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung  – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela turut mengikuti pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung di Rumah Dinas Wakil Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (30/6/2026).

Baca juga: BPS Lampung: Sensus Ekonomi Jadi Dasar Kebijakan UMKM hingga Usaha Digital

Keikutsertaan Jihan dalam pendataan tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program nasional tersebut.

Usai menjalani pendataan, Jihan mengajak masyarakat Lampung untuk menerima petugas sensus dan memberikan data sesuai kondisi sebenarnya.

“Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sudah didata. Ayo masyarakat, sukseskan pendataan bersama,” kata Jihan.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menerima petugas BPS yang datang melakukan pendataan. Menurutnya, terdapat prinsip TIR yang perlu diingat masyarakat selama pelaksanaan sensus.

“Ingat TIR, yaitu Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data Bapak/Ibu dijamin aman,” ujarnya.

Jihan kembali menegaskan pentingnya dukungan masyarakat agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal.

“Saya sudah didata, sekarang giliran Bapak/Ibu sekalian. Ayo sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Lampung menilai data statistik ekonomi yang berkualitas memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Data tersebut juga menjadi dasar dalam memperkuat transformasi ekonomi daerah, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Diketahui, Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan nasional yang digelar setiap 10 tahun untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.

Di Provinsi Lampung, pendataan lapangan dilakukan secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan sasaran seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha besar, menengah, kecil hingga usaha rumah tangga.

Untuk mendukung pelaksanaan pendataan tersebut, BPS Provinsi Lampung menyiapkan sekitar 8.619 petugas lapangan nonorganik yang akan bertugas selama dua setengah bulan.

BPS Provinsi Lampung juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat kepada petugas.

Diharapkan, melalui kolaborasi pemerintah daerah, BPS, serta masyarakat, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data berkualitas yang menjadi dasar percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

Kepala BPS Lampung Ahmadriswan Nasution menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal itu dikatakannya seusai apel Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Kota Bandar Lampung di halaman Kantor Pemkot Bandar Lampung, Jumat (26/6/2026).

Menurut Ahmadriswan, berbagai isu mengenai perkembangan UMKM, termasuk pertumbuhan usaha digital dan bisnis rumahan, tidak cukup hanya berdasarkan asumsi atau persepsi masyarakat.

Seluruh informasi tersebut perlu dibuktikan melalui data resmi yang dikumpulkan oleh BPS."Untuk menyatakan suatu kondisi benar atau tidak, tentu harus didukung oleh data yang valid. Itulah tugas BPS sebagai lembaga statistik resmi negara," ujarnya.

Ia menjelaskan, pada 2026 BPS kembali melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 digelar setiap 10 tahun sekali.

Hasil sensus tersebut nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi nasional.

Ahmadriswan mencontohkan, hasil Sensus Ekonomi 2006 menunjukkan sekitar 99,8 persen pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM.

Temuan itu kemudian menjadi salah satu dasar lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menjadi landasan pengembangan UMKM, termasuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Selanjutnya, melalui Sensus Ekonomi 2016, BPS mencatat adanya perubahan struktur usaha, di mana sebagian UMKM telah berkembang menjadi usaha menengah maupun besar.

Data tersebut kemudian menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan penyederhanaan perizinan usaha berbasis daring.

Pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, kata Ahmadriswan, BPS ingin memotret berbagai fenomena ekonomi baru yang berkembang di masyarakat, seperti meningkatnya usaha digital, toko daring, hingga bisnis rumahan.

Seluruh jenis usaha akan didata, baik yang beroperasi di kawasan permukiman maupun yang menjalankan aktivitas secara digital.

"Hasil pendataan ini nantinya akan disampaikan kepada pemerintah sebagai dasar penyusunan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha saat ini, termasuk penguatan sektor usaha digital," katanya. (ryo/dom)

Siapkan 8.619 Petugas 

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjadi warga pertama di Bumi Ruwa Jurai yang didata oleh petugas BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

BPS menyiapkan 8.619 petugas lapangan yang telah terlatih guna melakukan pendataan Door-to-door (rumah ke rumah) selama periode sensus selama lebih kurang 2,5 bulan atau tepatnya mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum krusial karena hanya digelar satu kali dalam satu dekade.

"Alhamdulillah, saya telah melaksanakan sensus ekonomi. Sensus ekonomi ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2016 lalu. Tentunya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, telah terjadi banyak perkembangan dan perubahan di Provinsi Lampung," kata Mirza, Senin (15/6/2026).

Menurut Mirza, berbagai dinamika di masyarakat serta dunia usaha, termasuk perubahan tata kelola dan tata niaga dalam beberapa tahun terakhir, wajib didokumentasikan secara menyeluruh. Ia juga juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut hangat petugas sensus dan memberikan data yang jujur.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Lampung untuk turut menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas sensus," ujarnya.

Ia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan informasi yang diberikan kepada petugas lapangan. "Data yang diberikan tidak terafiliasi dengan kepentingan pihak mana pun serta dijamin kerahasiaannya," tegas Mirza.

Ia menambahkan, akurasi data sensus ini nantinya akan menjadi fondasi kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif hingga peningkatan kualitas pendidikan.(hur)

( Tribunlampung.co.id )