TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Angka pengangguran di Kota Bandung, masih tinggi di tengah tantangan kondisi ekonomi seperti tingginya inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan harga bahan bakar (BBM).

Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung, angka pengangguran tersebut tercatat 99.300 orang.

Sehingga upaya untuk menekan pengangguran tersebut terus dilakukan oleh pemerintah daerah.

‎"Angka pengangguran kita masih tinggi, sekitar 99.300 orang. Di sisi lain, kondisi ekonomi saat ini juga cukup berat karena inflasi tinggi, dolar naik, dan harga bensin naik," ujar Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, Selasa (30/6/2026).

Ia mengatakan, untuk menekan angka pengangguran itu pihaknya menghadirkan berbagai program untuk memperluas kesempatan kerja, salah satunya melalui pelatihan kerja dan penyelenggaraan Virtual Job Fair 2026 yang dapat diakses melalui aplikasi New BIMMA.
‎
"Karena itu (pengangguran tinggi), kami terus bekerja keras agar angka pengangguran bisa terus ditekan melalui berbagai program pelatihan," katanya.

Baca juga: Bandung Redam Pengangguran 99 Ribu Jiwa Lewat Diklat Kompetensi dan Bursa Kerja Digital

‎
‎Selain itu, kata dia, mulai tahun 2027 pihaknya akan mengubah pola pelatihan kerja.

Pelatihan dasar yang tidak berbasis sertifikasi, seperti tata boga, tata rambut, dan keterampilan digital, akan dialihkan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia mengatakan, OPD yang dilibatkan yakni Dispora, Dinas UMKM, Dinas Perdagangan, dan dinas terkait lainnya. ‎Sementara pelatihan berbasis kompetensi yang disertai sertifikasi tetap menjadi tanggung jawab Disnaker Kota Bandung.
‎
‎"Kami membagi anggaran sesuai jenis pelatihannya. Yang berbasis kompetensi tetap di Disnaker, sedangkan pelatihan dasar akan dilaksanakan oleh OPD lain agar lebih efektif," ucap Yayan.

Selain itu, Disnaker juga mengubah skema program magang ke luar negeri.

Jika sebelumnya peserta harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum diberangkatkan, kini Disnaker memberikan subsidi langsung kepada calon peserta yang sudah dipastikan akan berangkat melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
‎
‎"Kalau ada lima orang yang sudah pasti akan berangkat ke luar negeri, kami berikan subsidi sekitar Rp10 juta hingga Rp15 juta. Jadi bantuan diberikan kepada mereka yang memang sudah siap berangkat," katanya.
‎
‎Menurutnya, peluang kerja di luar negeri masih sangat besar, tetapi selama ini banyak calon peserta yang batal berangkat karena berbagai kendala, termasuk tidak mendapat izin dari keluarga.
‎
"Kemudian kami juga‎ akan memperluas program padat karya sebagai langkah antisipasi untuk membantu masyarakat memperoleh penghasilan sementara," ujar Yayan.
‎
‎Selain itu pola pelaksanaan Job Fair juga akan diubah. Jika sebelumnya dipusatkan di tingkat kota, mulai ke depan pelaksanaannya akan digelar langsung di kecamatan yang memiliki kebutuhan tenaga kerja tinggi.
‎
‎"Kami akan mendatangi wilayah yang banyak memiliki lowongan pekerjaan, seperti Cibiru, Batununggal, dan kecamatan lainnya."

"Tujuannya untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi melalui pelaksanaan job fair secara online," ucapnya.(*)