TRIBUN-BALI.COM - Sibuknya Bandara Ngurah Rai, menjadi saksi nyata tingginya antusiasme orang plesiran ke Pulau Surga ini. Bayangkan saja, Bali yang merupakan pulau kecil, didatangi belasan juta orang setiap bulannya untuk sekadar liburan atau perjalanan bisnis. 

Lalu apa yang dicari di Pulau Dewata ini, jawabannya adat budaya yang masih asri dan melekat dengan kehidupan warganya sehari-hari. Ratusan tahun pariwisata telah menjadi akar ekonomi orang Bali, hingga kini menjadi lokomotif utama penggerak perekonomian dari hulu ke hilir. 

Rasanya belum ada yang menjual pariwisata berbasis budaya seperti ini, dan bertahan serta terkenal di dunia. Yang menjadi pertanyaan hari ini, apakah pariwisata juga berkontribusi pada adat budaya dan masyarakatnya. Lalu siapa yang menikmati kue pariwisata ini. Jangan-jangan hanya menjadi kue bagi kalangan atas saja, sementara rakyat hanya menerima remahannya.

Hal inilah dibedah dalam FGD Pariwisata 2026, di Bendega Denpasar Bali, Selasa 30 Juni 2026. FGD ini, serangkaian sebelum dilangsungkannya Balinomics 2026 sekitar 21 Juni 2026 mendatang. Dengan tema "Balinomics 2026: Membangun Pariwisata Bali yang Berkualitas, Tertib, Inklusif, dan Tangguh".

Baca juga: DAMPAK Dolar Meroket Mulai Dirasakan Insan Pariwisata, BVA & PHRI Harap Ada Solusi Nyata Pemerintah

Baca juga: Libur Galungan-Kuningan, Kunjungan Desa Wisata Penglipuran Tembus 70 Ribu Wisatawan

Narasumber dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, PHRI Bali, Asita Bali, Bali Villa Association, Dinas Pariwisata Bali. Serta insight dari Trisno Nugroho, sebagai penggiat pariwisata dan akademisi dari ISEI Bali. Acara berlangsung seru sejak pukul 1 siang sampai 4 sore. Dengan masing-masing pemateri memberikan pemaparan selama 10 menit, lalu dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Undangan juga dari berbagai kalangan, seperti OJK, Kanwil DJPb Bali, Imigrasi Bali, DPMPTSP Provinsi Bali, ISEI Provinsi Bali, dan rekan media. 

Jika ditarik berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Bali, sektor pariwisata menyumbang devisa bagi Negara Indonesia dengan angka sangat fantastis yakni Rp176 triliun. Atau 55 persen lebih, dari total devisa di bidang pariwisata asalnya dari Bali. Sebab total devisa pariwisata adalah Rp320 triliun di Indonesia. 

Kemudian kunjungan wisman ke Bali dari data BPS, periode Januari – April 2026 tercatat 2.019.892 yang datang langsung. jika dibandingkan tahun 2025, jumlah wisman turun 1,11 persen. Wisman terbanyak masih diduduki Australia. Pariwisata adalah lokomotif ekonomi Bali, dengan kontribusi lebih dari 60 persen. Lapangan usaha akomodasi makan dan minum menyumbang sekitar 22,76 persen dari total PDRB.

Tapi masalah lain kini muncul, selain sampah, macet, dan impian otonomi khusus serta one island management. Kini insan pariwisata sedang bingung, dengan okupansi yang terus menurun. Data BPS mencatat TPK atau tingkat hunian kamar pada April 2026 terhadap April 2025 minus 3,53 poin untuk bintang 1, minus 1,70 poin bintang 2, dan 3,53 poin bintang 3.
Sementara okupansi non bintang merosot jauh perbandingan April 2026 dengan April 2025 mencapai minus 7,05 poin. 

Lama tinggal atau length of stay juga demikian. Lalu yang menjadi pertanyaan jika turis sudah naik saat ini, dibandingkan 2-3 tahun lalu apalagi pas pandemi. Kenapa tidak seiring dengan okupansi. Hal ini menjadi urgent, karena akhirnya pemasukan tidak menjadi pajak, karena tidak menjadi pemasukan PHR.

Lalu ditenggarai banyak akomodasi bodong, villa berkedok rumah atau apartemen mewah. Beberapa di internet online booking bahkan menawarkan harga tidak masuk akal. Ini bisa menjadi perang tarif, dan berbahaya bagi Bali, karena ada beberapa kasus turis meninggal di penginapan. Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk kasus seperti itu jika akomodasi tidak terdaftar.

Rangkuman FGD Pariwisata 

1.    Yusuf Wicaksono – Kadiv BI Asesmen & Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah/Provinsi Bali

Pertumbuhan ekonomi Bali 5,58 persen, secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan I-2026. Inflasi Mei 2026 2,99 persen (yoy) masih di bawah nasional. Turis Tiongkok masih paling tinggi datang ke Bali, sekitar 400 ribu – 500 ribuan, namun belum kembali seperti angka sebelum Covid-19 dari pernah jutaan orang. 

Okupansi ada kenaikan. Tetapi tantangannya di dunia pariwisata, adalah macet dan sampah. Khususnya banyak wisatawan mengeluhkan jarak tempuh jadi lebih jauh karena macet. Lalu isu keamanan juga harus diatensi. 

Strategi yang bisa dilakukan, jangan sampai over capacity di Bali Selatan. Khususnya di destinasi utama, sudah melebihi kapasitasnya. Kemudian diversifikasi klaster dan produk wisata, supremasi hukum juga harus ditegakkan. Jalan baru seperti tol dan produk MRT atau kereta cepat juga harus diwujudkan. 

Investasi masih terpusat di wilayah Sarbagita, terutama di Badung. Bahkan sampai 80 persen di Sarbagita, sisanya di luar Sarbagita. Ini harus dipikirkan bagaimana caranya pemerataan, apalagi dengan guncangan geopolitik yang berimbas ke banyak permintaan yang kian menurun. 

Industri kreatif bisa dikembangkan di Bali, menjadi diversifikasi sumber ekonomi. Begitu juga pertanian dan perikanan selain pariwisata. Sektor digital ekonomi dan penguatan investasi juga sangat penting. Ini semua selain mendukung, juga menjaga Bali saat pariwisata rentan dengan isu-isu keamanan dan lainnya. 

2.    Perry Markus – Sekretaris Jenderal PHRI Bali

Situasi Bali ini unik, soalnya jumlah wisatawan meningkat tetapi okupansi tidak sejalan. Belum lagi masalah konflik geopolitik dan pelemahan rupiah, ini harus dipikirkan jalan keluarnya. PHRI tentu memandang masa depan pariwisata ini harus berkualitas dan tangguh. 

Kunjungan wisman terus naik, ini menunjukkan indikator baik, karena tidak hanya kunjungan wisatawan saja tentu ada imbas lainnya. Tapi tantangan utamanya adalah length of stay turun, ini harus dicaritahu alasannya. Data BPS itu menunjukkan, tentang lama menginap di hotel bukan lama menginap di Bali secara keseluruhan. Masak orang dari Eropa ke Bali hanya 2 hari, kan jelas tidak ya. 

Data lama tinggal di Bali ini, sebenarnya akan valid dari Imigrasi khususnya untuk mencaritahu yang asing. Tapi data ini belum bisa dishare ke publik, sehingga selama ini masih pakai data BPS, Dispar Bali dan sebagainya. 

Tak dipungkiri wisatawan saat ini memang cenderung plesiran singkat, karena mereka keliling Bali dan terkadang gabung dengan destinasi lain di area Indonesia. Sehingga tercatat di Bali hanya sebentar saja.

Masalah lain adalah pertumbuhan kamar villa dan hotel sangat cepat, dibanding jumlah wisatawan yang datang. Makanya ke depan memang harus difokuskan, bagaimana agar turis bisa tinggal lebih lama di Bali. 

Saya sangat mendukung mass tourism ke quality tourism, ini ukuran pariwisata berubah ke arah lebih baik. Kondisi global, dan konflik Timur Tengah juga membuat biaya transportasi meningkat.

Jangan salah, dolar naik bukan berarti turis naik. Malah turis juga hati-hati dengan uangnya. Margin tipis bagi pengusaha juga harus dipikirkan. Kami di PHRI juga mendapat tekanan global, nasional dan lokal. 

Belum lagi masalah perpajakan, masalah akomodasi bodong dan lainnya sangat menyusahkan kami di PHRI. Masalah perizinan di OSS, perlu dipahami dengan utuh dan terang benderang.

NIB itu bukan satu-satunya syarat menjalankan usaha. Tapi kadang kan banyak yang baru punya NIB saja, sudah ugal-ugalan dan sok paling berkuasa. Seenaknya membangun dan berusaha di Bali, padahal izin dari lokal belum lengkap.

Nah sekarang ada lagi SLF atau sertifikat Laik Fungsi, ini juga biayanya tinggi sekali dan uniknya berlaku ke bangunan yang sudah ada. Ini kan mempersulit kami, harusnya ke bangunan baru yang digencarkan.

Sehingga malah yang legal jadi ilegal, kan bahaya juga belum lagi berurusan dengan hukum. Banyak hal yang masih perlu dibahas terkait pariwisata Bali ini, menuju ke pariwisata berkualitas. 

3.    Putu Winastra – Ketua ASITA Bali

Asita berperan besar terhadap pariwisata Bali, kontribusi saja 65 persen dari kunjungan wisman ke Bali 2024-2025. Kami bahkan mengajak wisatawan asing dan lokal hingga ke pelosok desa, karena orientasi kami juga membangun desa wisata. Paket wisata yang menarik dan standar global, tetapi berakar pada budaya Bali yang adiluhung. 

Ini harus dibantu dengan jembatan oleh pemerintah, industri, khususnya dalam even-even internasional. Apalagi impian Bali kan menuju ke pariwisata berkualitas, daripada pariwisata hanya berdasarkan volume saja. Bali di selatan memang over capacity, sehingga tidak optimal. Ini makanya harus ada solusi, agar wisatawan betah di Bali berlama-lama, sehingga length of stay bisa panjang.

Asita juga terus mencari cara dan paket yang nyata, serta membuat destinasi baru dengan stakeholder untuk menggaet wisatawan agar kian senang dan betah di Bali. Tapi juga harus dibantu dengan mengatasi macet dan sampah. Kami ingin menaikkan desa wisata juga agar bisa berkembang dengan keunikannya masing-masing. 

Tantangan sekarang adalah price war alias perang tarif. Mengubah mindset, difrensiasi, sinergi dan durasi paket wisata. Harapan kami ke depan juga transportasi bisa diperluas, atau dibuatkan ide baru seperti MRT atau kereta cepat dari Bali selatan ke utara. Jalan lingkar, tol dan sebagainya. Tapi ini harus lintas sektoral yang ikut memikirkan, tidak bisa parsial. 

Diversifikasi produk, bagaimana menjual pengalaman berharga pada klien sehingga berkesan. Kayak menjual wellness dan gastronomy tourism. Sehingga kedatangan wisman juga berimbas, pada komunitas lokal. Kami harap ke depan pemerintah konsisten pada desa wisata, dan sekaligus membantu budaya dan tradisi lokal. 

Strategi Asita dalam menuju ke quality tourism, dengan lama tinggal turis minimal 5-7 hari. Bisa integrasi paket wisata, khususnya di luar area Bali selatan namun harus aksesibilitas tantangan bersama.

Ketersediaan amenitis di Bali selain selatan, kadang juga tidak tersedia, sehingga ini menjadi PR. Promosi destinasi dan produk harus terus dilakukan, agar tetap menjadi topik di dunia. Asita juga terus mempromosikan, bahkan ke explore alam liar dan destinasi anti mainstream. 

Calender of event harus terjadwal dengan baik, dan ini menjadi tantangan semua pihak tidak hanya orang pariwisata saja. Otonomi khusus juga harus berkiblat pada budaya, bukan pariwisata sehingga benar-benar bisa terjadi ke depannya di Bali. Regulasi untuk menangani over develop untuk kualitas juga harus diperjuangkan. Mitigasi resiko harus ditangani dengan baik. 

4.    Ismoyo – Ketua BVA Bali

Saya sudah sering membahas villa ilegal, asalkan tahu saja, villa di Bali ini memberikan PAD terbesar nomor 2 di pariwisata. Bayangkan saja, sekarang ada orang punya rumah dibuat kayak villa, terus dia tidak tinggal di sana dan itu lalu disewakan, itu harusnya dihapus saja. Ketimbang malah jadi villa tak berizin di Bali, dan malah gak masuk ke PHR. 

Jumlah wisatawan memang naik, tapi kemacetan juga naik, lalu pendapatan devisa naik, tetapi kesejahteraan lokal stagnan. Ini juga kita harus dipikirkan bersama. Akomodasi bertambah, alih fungsi lahan juga bertambah. Ini dampak yang harus jadi konsen semua orang, tidak hanya insan pariwisata saja. 

Jumlah hotel bintang dan non bintang juga belum jelas datanya, ada orang jadi management villa dengan memegang 500 villa dan saya pastikan itu bodong. Kos-kosan banyak jadi tempat menginap, tidak bayar pajak, kan rugi jadinya tidak ada pemasukan. quality tourism menurun dan length of stay juga menurun, ini jangan saling menyalahkan tapi cari akar masalahnya. 

Dampak konflik Eropa juga membuat insan pariwisata kian susah. Belum lagi nilai tukar menurun dan lain sebagainya. Jangan salah sangka, pelemahan rupiah tidak serta merta membuat kedatangan wisman tinggi ke Bali. Domestik juga susah karena tiket mahal sekarang. Database wisman dan wisnus juga belum valid dan lengkap, sehingga susah mengambil keputusan kebijakan. 

5.    Sumarajaya – Kadis Pariwisata Provinsi Bali 

Pariwisata itu sangat dinamis, hal kecil bisa berimbas besar dan signifikan. Sehingga terus diperlukan kolaborasi dan koordinasi. 66 persen sumbangan pariwisata pada 2024. Pada 2026 kondisi masih bagus, sampai Mei kunjungan wisatawan asing dari data sementara 3,2 juta dan wisatawan nusantara 4 juta lebih (cek data lagi). Okupansi 2-3 hari, tetapi survei kami 12 hari lama tinggal di Bali. 

Hotel itu sekitar 1.800 bintang dan villa 7.600 belum lagi restoran, kalau disebut semuanya bisa mencapai 17.000an akomodasi di Bali. Makanya harus bangun database yang bagus di Bali. Perlindungan pada wisatawan juga penting, minimal informasi saja dulu dibenarkan, biar semua tenang dan senang berwisata ke Bali. 

Dasar hukum dan tata kelola pariwisata juga harus jelas, dan ketat serta bermartabat, sehingga tidak ada oknum nakal dan akomodasi bodong lagi ke depan. 

6.    Prof. Dr. I Made Sara, Msi., Wakil Ketua ISEI Bali

Big data ini masih jadi masalah di Bali. Data yang meragukan membuat susah mengambil kebijakan yang tepat. Sehingga harus dicari dulu data pastinya. Sehingga tahapan menuju pariwisata berkualitas juga jelas arahnya. 

Ada 5 tahapan pariwisata berkualitas ini. Pertama, memperkokoh budaya Bali. Kedua, destinasi wisata baru yang menarik dan unik. Ketiga, infrastruktur dan sarana harus lengkap dan memadai, khususnya mengatasi macet dan lainnya. Nah keempat, tetap menjaga lingkungan agar asri dan tidak merusaknya hanya demi pariwisata. Maka kelima, lahir pariwisata budaya yang berkualitas dan berkesinambungan. 

Perencanaan jangka panjang apa, 100 tahun apa, itu harus jelas. Harapan kan semua pilar dijalankan dengan jelas, jangan hanya wacana saja. Prioritas fondasi dan tata kelola yang jelas, regulasi kalau bisa satu pintu dan harusnya semua di provinsi, jadi bisa mengatur semua kabupaten/kota. Tidak tumpang tindih pembangunan dan lain sebagainya. 

Lalu penting juga penertiban tata kelola pariwisata, menindak turis tidak baik dan maksimalkan pungutan wisman. Tapi juga harus ada transparansi dana PWA ini, dipake apa dan kemana, sehingga turis yang ngasi uang tidak kesal. Mereka malah akan senang, kalau uangnya dipakai untuk hal baik apalagi mensejahterakan masyarakat dan membangun Bali. Menjaga budaya dan adat istiadat. 

7.    Trisno Nugroho, Penggiat Pariwisata 

Semua ada benang merahnya, berujung sama ekonomi Bali dan pariwisata serta masalahnya saat ini. Bayangkan saja, tumben ekonomi Bali di bawah nasional, padahal biasanya ekonomi Bali di atas nasional selama 5-10 tahun terakhir. Sumbangan pariwisata Bali ke nasional itu 45 persen lebih tentu menjadi kebanggan bagi Bali. 

Dengan kisaran spending money mereka, antara 1.345 USD per kunjungan, itu termasuk besar bagi pariwisata Bali. PHR saja sekitar Rp19 triliun per tahun, sementara membangun jalan Gilimanuk-Mengwi itu saja membutuhkan dana sekitar Rp25 triliun. Makanya kita perlu bantuan APBN untuk membangun infrastruktur ini. 

Kesimpulan : 

Data kedatangan turis asing, domestik, lama tinggal harus lebih valid lagi ke depan, sehingga kapasitas Bali benar-benar jelas angkanya. Imigrasi harus bisa membuka data ini, terutama turis asing yang tinggal dan pergi dari Bali. Termasuk data akomodasi yang ada di Bali harus ditata kembali, agar tidak ada yang bodong atau tidak menyumbang PHR dan jadi pendapatan. 

Data ini kemudian disandingkan dengan data lainnya dari BPS, BI, dan Dispar Bali. Sehingga ditemukan formula yang pas dalam menentukan keputusan-keputusan menuju pariwisata berkualitas di Bali. Impian one island management dan otonomi khusus, juga menjadi urgensi ke depan agar pembangunan Bali tidak tumpang tindih. 

Perlu dibedakan juga, data lama tinggal di hotel dengan lama tinggal di Bali. Lalu dicari kenapa okupansi menurun terus. Penegakan hukum kepada pelanggar lebih tegas, dan perizinan juga jangan lengah dengan pembangunan di Bali. Lahan hijau tidak boleh dibangun, dan diversifikasi ekonomi baru selain pariwisata juga harus terus dikembangkan. Sehingga saat terjadi penurunan pariwisata, Bali tidak terjun bebas ekonominya. (ask)