TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Prasetyo Purbo Nurcahyo membantah tudingan tim investigasi Universitas Bung Karno (UBK) yang menyebut dirinya pernah menawarkan uang Rp 50 juta kepada mantan Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdimaludin, agar memindahkan lokasi demonstrasi mahasiswa dari Istana Merdeka ke Gedung DPR RI.
Prasetyo menegaskan, pertemuannya dengan Abdimaludin sehari sebelum aksi demonstrasi 15 Juni 2026 hanya sebatas koordinasi teknis terkait pelaksanaan unjuk rasa.
"Keterangan tersebut tidak benar," ujar Prasetyo saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (30/6/2026).
"Saya hanya mengonfirmasi untuk kegiatan aksi unjuk rasa esok hari (15 Juni) saja. Hanya sebatas itu," tegasnya.
Prasetyo mengakui memang bertemu langsung dengan Abdimaludin pada 14 Juni 2026. Namun, menurutnya, pertemuan tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan karena setiap aksi mahasiswa di wilayah Jakarta Pusat memang dikoordinasikan dengan pihak kepolisian.
Ia mengatakan, komunikasi dengan Abdimaludin juga sudah beberapa kali dilakukan setiap kali mahasiswa Universitas Bung Karno menggelar demonstrasi.
Saat ditanya isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut, Prasetyo kembali menegaskan bahwa yang dibahas hanya menyangkut teknis pelaksanaan aksi.
"Karena kegiatannya berada di wilayah hukum Jakarta Pusat," katanya.
Prasetyo juga membantah adanya arahan agar mahasiswa tidak menggelar aksi di kawasan Istana Merdeka maupun Patung Kuda saat kunjungan Presiden Jerman ke Indonesia pada 15 Juni 2026.
"Tidak ada," jawab Prasetyo saat ditanya apakah ada larangan demonstrasi di sekitar Istana maupun permintaan mensterilkan kawasan Medan Merdeka.
Sebelumnya, Tim Investigasi Demo 15 Juni Universitas Bung Karno mengungkap hasil pemeriksaan internal terhadap Muhammad Abdimaludin.
Ketua Tim Investigasi Demo 15 Juni UBK, Eko Suryo S, mengatakan berdasarkan pengakuan Abdimaludin, ia dihubungi seseorang yang disebut sebagai Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat sehari sebelum demonstrasi.
Menurut Eko, Abdimaludin kemudian bertemu dengan AKBP Prasetyo Purbo Nurcahyo di Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan itu, kata Eko, Abdimaludin diminta memindahkan lokasi aksi dari depan Istana Merdeka ke Gedung DPR RI.
"Memang Abdi tanggal 14 Juni siang itu dihubungi oleh aparat kepolisian dari Jakarta Pusat. Namanya itu menurut Abdi adalah Pak Prasetyo, itu Kasat Intel," ujar Eko.
Eko menyebut, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan adanya dana sebesar Rp 50 juta apabila demonstrasi dipindahkan ke DPR.
"Nah untuk itu disiapkan anggarannya lah Rp 50 juta. Itu Abdi juga tidak menerima itu, menolak," katanya.
Tim investigasi juga mengungkap, pada sore harinya Abdimaludin kembali bertemu dengan seorang oknum polisi lain yang disebut berinisial Egi. Dalam pertemuan itu, menurut Eko, kembali muncul tawaran agar lokasi aksi dipindahkan ke DPR dengan nominal yang lebih besar, yakni Rp 70 juta.
Namun, Abdimaludin kembali disebut menolak tawaran tersebut.
Baru pada hari pelaksanaan aksi, 15 Juni 2026, Abdimaludin mengaku kembali bertemu aparat bersama dua seniornya yang juga merupakan alumni UBK. Dalam pertemuan itu, menurut tim investigasi, muncul tawaran dana sebesar Rp 20 juta yang akhirnya diterima setelah demonstrasi selesai.
Menurut Eko, uang tersebut baru diserahkan kepada Abdimaludin pada malam hari di kawasan Cikini melalui salah satu seniornya, setelah aksi mahasiswa tetap berlangsung di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan.
Seperti diketahui, massa aksi yang dipimpin Abdi menggelar unjuk rasa dari siang hingga sore hari, dan sempat menemui Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres.
