TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar mengungkapkan adanya pergeseran paradigma penting dalam mengawal keamanan pangan di tanah air.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons nyata atas dinamika industri makanan yang kian berkembang pesat di Indonesia.
Mekanisme pengawasan program MBG yang dulunya berfokus pada produk (product-based control), kini beralih sepenuhnya menjadi pencegahan berbasis risiko (preventive risk-based control).
Taruna berencana memboyong konsep Program Manajemen Risiko (PMR) untuk diusulkan langsung kepada Presiden.
Tujuannya tidak lain adalah demi memperkuat sistem keamanan pangan pada program prioritas nasional yang tengah bergulir, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah preventif tersebut dinilai sangat krusial, berkaca dari maraknya kasus keracunan makanan yang sempat menimpa anak-anak sekolah belakangan ini. Pihaknya berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali dan kesehatan generasi penerus bangsa dapat lebih terjamin.
"Kami berpikir untuk program manajemen risiko ini, akan kita sumbangkan untuk negara untuk melaporkannya ke Bapak Presiden untuk diterapkan di program makan bergizi gratis," kata Taruna di Gedung BPOM RI, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Baca juga: Ciri-ciri dan Pertolongan Pertama saat Keracunan Makanan, Simak Cara Mudah Menghindarinya
"Kalau kita alihkan dengan program manajemen risiko yang berbasis memfokus pada pencegahan, maka tentu kejadian yang tidak diinginkan tadi atau kejadian-kejadian luar biasa bisa kita tekan," lanjutnya.
Keamanan pangan nasional, menurutnya, harus dibangun dari hulu ke hilir dengan fondasi manajemen risiko yang kokoh.
"Dan itu salah satu logika kenapa kita berharap program manajemen risiko ini insyaAllah akan kita juga usulkan supaya ini bisa menjadi penguatan kita," ungkapnya lagi.
Tidak hanya berhenti pada program Makan Bergizi Gratis, konsep pengawasan preventif mutakhir ini juga dibidik untuk diaplikasikan pada 83.000 Koperasi Merah Putih yang tersebar di desa-desa.
Fokus utamanya adalah menyasar koperasi yang mengelola fasilitas cold storage atau tempat penyimpanan bahan pangan rentan seperti daging, bakso, tahu, dan tempe agar kualitasnya tetap terjaga hingga ke tangan konsumen.
Baca juga: PDIP Surati BGN Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat Kelola Proyek MBG, Siapkan Sanksi Tegas
Langkah masif ini dinilai sangat beralasan. Saat ini, industri pangan di Indonesia terus bertumbuh pesat dengan kontribusi ekonomi yang sangat masif, bahkan mampu menembus angka Rp 4.760 triliun setiap tahunnya.
Tentu bukan tugas yang mudah bagi BPOM dalam menjaga keamanan produk dari total 4,2 juta pelaku usaha pangan di tanah air, yang areanya membentang luas mulai dari skala mikro hingga 46 ribu industri besar.
Oleh karena itu, penerapan PMR berbasis pencegahan ini diharapkan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan pangan nasional.
