BANJARMASINPOST.CO.ID- PELAKSANAAN Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kalimantan Selatan kini tengah berjalan dan angka pendataan telah menyentuh kisaran 19,22 persen hingga akhir Juni.

Meskipun di Bumi Lambung Mangkurat tidak terjadi aksi penolakan ekstrem seperti yang viral di beberapa daerah lain, riak-riak di lapangan tetap saja terasa.

Sejumlah petugas sensus di Banjarmasin, misalnya, mulai mengeluhkan sikap masyarakat yang hanya memberikan jawaban seadanya.

Hal ini menjadi tantangan bagi petugas. Sebab sesuai standar operasional prosedur (SOP) dari Badan Pusat Statistik (BPS), seluruh kolom data wajib diisi.

Mulai dari pertanyaan soal pengeluaran makan mingguan, besaran gaji bulanan, hingga kepemilikan pendingin ruangan (AC) yang dinilai oleh sebagian warga terlalu ‘privasi’.

Fenomena jawaban seadanya ini sebaiknya tidak boleh dilihat sekadar sebagai masalah teknis komunikasi di lapangan atau ketidaktahuan warga semata.

Respons defensif dari masyarakat ini mungkin lebih tepat dibaca sebagai terkikisnya rasa percaya terhadap pemerintah. Saat ini, masyarakat Indonesia sedang diimpit berbagai masalah. Mulai dari harga BBM nonsubsidi naik, BBM subsidi kian sulit didapat, gas elpiji subsidi langka, harga-harga barang naik dan masih banyak lagi.

Di tengah situasi tersebut, muncul ketakutan bahwa data-data yang dikumpulkan secara detail ini nantinya bermuara pada basis penarikan pajak baru.

Pertanyaan seperti kepemilikan AC, justru memicu kecurigaan akan dicap sebagai kelas menengah baru yang layak disasar pajak.

BPS Kalsel memang menyatakan bahwa penolakan yang terjadi relatif kecil dan sejauh ini dapat diatasi dengan pendekatan yang persuasif, edukatif, serta humanis. Namun, kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat ini jangan dipandang sebelah mata.

Apa jadinya bila data yang dikumpulkan pada akhirnya hanya jawaban kecurigaan, tidak utuh dan apa adanya. Bahkan yang lebih parah, jika petugas di lapangan ada yang nekat mereka-reka jawaban responden.

Padahal data dari Sensus Ekonomi adalah salah pilar penting untuk memetakan arah pembangunan khususnya pada kebijakan ekonomi pemerintah.

Jadi apa kita harus percaya dan harus memberikan jawaban jujur? Kembali lagi ke pemerintah, berikan kepastian dan kepercayaan bahwa data yang ada digunakan sebagaimana mestinya untuk kebijakan yang tepat, bukan untuk dikenai pajak baru. (*)