Oleh: Rizky Aulia, S.Pd, Gr, Pengurus Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia dan Guru Ekonomi SMAN 4 Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID- SETIAP kali nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, perhatian publik biasanya langsung tertuju pada angka-angka yang bergerak di layar pasar keuangan. 

Pemerintah pun sering kali bergerak cepat mengeluarkan berbagai kebijakan jangka pendek untuk meredam gejolak. Namun, pertanyaannya sederhana: benarkah persoalannya hanya terletak pada nilai tukar?

Ibarat seorang pasien yang datang ke rumah sakit dengan suhu tubuh mencapai 40 derajat Celsius, dokter yang baik tentu tidak hanya memberikan obat penurun panas. Demam hanyalah gejala. Yang jauh lebih penting adalah mencari penyebab mengapa suhu tubuh meningkat. Apakah karena infeksi, gangguan organ, atau penyakit lain yang lebih serius?

Logika yang sama berlaku dalam perekonomian sebuah negara. Pelemahan rupiah bukanlah penyakit, melainkan gejala bahwa ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja dalam fondasi ekonomi nasional.

Sayangnya, dalam praktiknya pemerintah di banyak negara berkembang sering kali lebih sibuk mengobati gejala daripada memperbaiki akar persoalannya.

Ketika harga pangan naik, dilakukan operasi pasar. Ketika inflasi meningkat, berbagai subsidi kembali digelontorkan. Ketika nilai tukar melemah, intervensi di pasar valuta asing dilakukan untuk menahan depresiasi.

Langkah-langkah tersebut memang penting untuk mengurangi guncangan dalam jangka pendek. Namun, apabila tidak diikuti reformasi struktural, kebijakan seperti itu hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya.

Padahal, pelemahan mata uang sesungguhnya merupakan indikator kesehatan ekonomi. Nilai tukar yang terus berada di bawah tekanan sering kali mencerminkan melemahnya produktivitas nasional, tingginya ketergantungan impor, defisit transaksi berjalan, hingga menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah.

Dana Moneter Internasional (IMF) menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar berkaitan erat dengan kredibilitas kebijakan makroekonomi, pengendalian inflasi, serta kualitas institusi ekonomi suatu negara. Ketika tiga pilar tersebut melemah, tekanan terhadap mata uang hampir selalu mengikuti.

Di sisi lain, World Bank juga mengingatkan bahwa inflasi yang tidak terkendali akan mengurangi nilai riil pendapatan masyarakat. Dampaknya bukan hanya pada penurunan daya beli, tetapi juga meningkatnya ketimpangan sosial karena kelompok berpenghasilan rendah adalah pihak yang paling rentan terhadap kenaikan harga.

Masalah yang sesungguhnya dihadapi banyak negara berkembang bukanlah rendahnya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan rapuhnya fondasi pertumbuhan itu sendiri.

Tidak sedikit negara yang mencatat pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, tetapi pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga, ekspansi utang, serta impor barang yang terus meningkat. Sekilas tampak menjanjikan, tetapi di balik angka tersebut tersimpan kerentanan yang sewaktu-waktu dapat memicu krisis.

Indonesia pun menghadapi tantangan serupa. Ketergantungan terhadap impor energi, bahan baku industri, pangan tertentu, hingga teknologi menyebabkan setiap pelemahan rupiah langsung berdampak pada kenaikan biaya produksi. Akibatnya, harga barang domestik ikut terdorong naik dan masyarakat harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan yang sama.

Dalam situasi seperti itu, inflasi bekerja secara diam-diam layaknya rayap yang menggerogoti fondasi sebuah rumah. Nilai tabungan masyarakat terus menyusut tanpa disadari. Pendapatan nominal mungkin tetap meningkat, tetapi kemampuan membeli barang dan jasa justru semakin menurun.

Milton Friedman pernah mengingatkan bahwa inflasi yang tinggi dan berlangsung lama pada akhirnya akan merusak efisiensi pasar, menghambat investasi, serta menurunkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Artinya, menjaga stabilitas harga bukan sekadar menjaga angka inflasi tetap rendah, melainkan menjaga rasa aman masyarakat terhadap masa depan ekonominya.

Namun, stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka-angka makro. Ada satu faktor yang sering kali lebih menentukan, yaitu kredibilitas pemerintah.

Pasar keuangan dapat mentoleransi perlambatan ekonomi. Investor bahkan memahami bahwa siklus ekonomi memang selalu mengalami pasang surut. Yang sulit diterima adalah ketidakpastian arah kebijakan.

Ketika pemerintah terlalu sering mengubah regulasi, tidak konsisten menjalankan disiplin fiskal, atau gagal memberikan kepastian bagi dunia usaha, kepercayaan publik mulai terkikis. Pada saat itulah masyarakat memilih menunda investasi, mengurangi konsumsi, bahkan memindahkan aset mereka ke instrumen yang dianggap lebih aman seperti emas maupun dolar Amerika.

Robert Lucas melalui teori Rational Expectations menjelaskan bahwa perilaku ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh ekspektasi mereka terhadap kebijakan pemerintah di masa depan. Dengan kata lain, persepsi dapat berubah menjadi kenyataan. Ketika masyarakat yakin ekonomi akan memburuk, perilaku mereka justru mempercepat perlambatan tersebut.

Karena itu, kepercayaan publik sesungguhnya merupakan aset ekonomi yang nilainya jauh lebih mahal dibandingkan cadangan devisa sekalipun.

Lalu, bagaimana membangun ekonomi yang benar-benar kuat?Jawabannya dapat dipelajari dari pengalaman Cina.

Pada akhir dekade 1970-an, Cina masih dikenal sebagai negara agraris dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan produktivitas yang rendah. Tidak banyak yang memperkirakan bahwa negara tersebut kelak menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Perubahan besar dimulai ketika Deng Xiaoping meluncurkan reformasi ekonomi pada tahun 1978. Reformasi tersebut tidak dilakukan secara instan ataupun populis. Sebaliknya, Cina memilih jalan yang panjang, bertahap, dan konsisten.

Pemerintah membangun infrastruktur secara masif, mereformasi sektor pertanian, membuka diri terhadap investasi asing, memperkuat kawasan industri, meningkatkan kualitas pendidikan, serta secara perlahan memperbaiki sistem keuangan nasional.

Yang paling menarik, Cina tidak menjadikan stabilitas ekonomi sebagai tujuan jangka pendek, melainkan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

World Bank menyebut keberhasilan Cina lahir dari kombinasi reformasi kelembagaan, investasi pada sumber daya manusia, keterbukaan ekonomi, dan disiplin menjaga stabilitas makroekonomi. IMF juga mencatat bahwa reformasi sektor moneter Cina dilakukan secara gradual agar kredibilitas kebijakan tetap terjaga.

Transformasi tersebut menunjukkan satu pelajaran penting: negara besar tidak dibangun oleh slogan, melainkan oleh konsistensi kebijakan selama puluhan tahun.

Indonesia tentu tidak dapat menyalin seluruh model pembangunan Cina. Struktur politik, sosial, dan demografinya berbeda. Namun, semangat untuk memperkuat fondasi ekonomi merupakan pelajaran yang sangat relevan.

Sudah saatnya pelemahan rupiah dipandang sebagai alarm yang mengingatkan bahwa pekerjaan rumah kita belum selesai. Produktivitas industri nasional masih perlu ditingkatkan. Ketergantungan terhadap impor strategis harus dikurangi. Hilirisasi perlu diperluas hingga benar-benar menghasilkan nilai tambah. Pendidikan dan kualitas sumber daya manusia harus menjadi investasi utama, bukan sekadar pengeluaran rutin.

Di saat yang sama, disiplin fiskal, independensi kebijakan moneter, kepastian hukum, serta konsistensi regulasi harus terus dijaga agar kepercayaan masyarakat dan investor tetap tumbuh.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukanlah seberapa cepat ia mampu menahan gejolak nilai tukar dalam beberapa minggu, melainkan seberapa kuat fondasi ekonominya ketika badai global datang menghantam.

Rupiah yang “demam” sesungguhnya sedang memberi pesan yang sangat jelas: jangan hanya sibuk menurunkan suhu tubuh. Carilah penyakitnya, obati akarnya, dan bangun kembali kesehatan ekonomi secara menyeluruh. Sebab hanya ekonomi yang sehat secara fundamental yang mampu bertahan menghadapi ketidakpastian dunia. (*)