BANGKAPOS.COM - Kasus kematian Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr Icha masih menjadi perhatian publik dan terus bergulir.
Senyampang dengan kasus tersebut, nama Veronika Lake ikut menjadi sorotan.
Pasalnya, muncul dugaan Veronika Lake melakukan intimidasi terhadap dr Icha saat menangani pasien gigitan ular di Rumah Sakit Leona, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dugaan intimidasi tersebut disebut-sebut berdampak pada kondisi psikologis dr Icha hingga mengalami depresi berat sebelum meninggal dunia.
Selain Veronika Lake, dua anggota DPRD TTU lainnya yang turut disebut dalam kasus ini adalah Nobertus Tubani dan Therensius Lazakar.
Ketiganya membantah telah melakukan intimidasi terhadap dr Icha.
Di tengah berkembangnya kasus tersebut, Veronika Lake telah dinonaktifkan oleh PDIP dan mendapat tantangan sumpah adat dari keluarga dr Icha.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, membenarkan bahwa Veronika Lake telah dimintai klarifikasi oleh Badan Kehormatan Partai.
"Anggota DPRD yang PDI Perjuangan itu sudah dipanggil oleh Badan Kehormatan Partai di TTU, memanggil untuk kemudian diminta penjelasan, klarifikasi atas peristiwa yang menyangkut dugaan terhadap kasus bunuh dirinya Dokter Icha. Kemudian dia sudah menjelaskan," ujar Andreas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
"Kemudian, DPC menonaktifkan dia selama proses hukum di polisi. Dan kemudian mereka bertiga tuh sudah dipanggil oleh polisi, sehingga ya tunggu proses hukum," sambung dia.
Andreas menjelaskan langkah penonaktifan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral partai sekaligus komitmen menjaga integritas organisasi.
Meski demikian, PDIP menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan seluruh proses kepada mekanisme hukum yang berlaku.
Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP TTU, Carolus Sonbay, menegaskan partainya tidak akan memberikan perlindungan apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran.
"Meminta seluruh kader partai untuk tidak memberikan pernyataan yang dapat memperkeruh suasana."
"Dan tidak melakukan pembelaan yang mendahului proses hukum, serta menghormati proses penyelidikan yang sedang berlangsung," ungkapnya.
Paman dr Icha, Fabianus Banase, membantah klarifikasi yang telah disampaikan Veronika Lake terkait peristiwa di RS Leona.
Ia meminta Veronika Lake untuk menyampaikan keterangan yang jujur kepada publik dan keluarga.
"Bilang sama Veronika itu jujur, jangan memancing amarah keluarga."
"Kita keluarga udah terlalu bijak tidak ada aksi aksi apapun di luar nalar," katanya.
Fabianus juga mempertanyakan alasan Veronika baru memberikan penjelasan setelah dr Icha meninggal dunia.
"Dia seorang perempuan, kenapa dia baru muncul setelah anak kami tiada, itu biadab itu," ucapnya.
Ia kemudian menantang Veronika Lake untuk melakukan sumpah adat Timor.
"Bilang sama Veronika Lake itu jujur atau saya akan cari dengan cara saya sendiri."
"Kedua dia berani gak sumpah secara adat Timor," tegasnya.
Klarifikasi Veronika Lake Soal Dugaan Intimidasi dr Icha
Veronika Lake membantah tudingan bahwa dirinya melakukan intimidasi terhadap dr Icha saat berada di RS Leona.
Menurut Veronika, kedatangannya ke rumah sakit tidak direncanakan dan hanya ikut rombongan dua anggota DPRD TTU yang hendak membesuk pasien korban gigitan ular.
"Saya ikut membesuk karena kebetulan pulang bersama rombongan tersebut. Kehadiran saya di rumah sakit bukan merupakan kunjungan yang direncanakan sebelumnya," jelas Veronika.
Ia mengaku mendengar perdebatan antara dua anggota DPRD TTU dengan dr Icha setelah tiba di rumah sakit.
Veronika kemudian ikut bertanya mengenai tindak lanjut penanganan pasien serta standar pelayanan yang diberikan rumah sakit.
"Saya kemudian ikut menanyakan bagaimana tindak lanjut penanganan pasien, standar pelayanan, dan kualitas pelayanan," ujar Veronika.
Terkait ucapannya yang menyebut "panggil wartawan saja", Veronika menegaskan kalimat tersebut tidak ditujukan kepada dr Icha secara pribadi.
"Terkait perkataan 'panggil wartawan saja', itu saya maksudkan sebagai usulan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi, dan perbaikan kualitas pelayanan."
"Jadi tidak ditujukan kepada personal atau pribadi, tetapi sebagai bentuk dorongan untuk perbaikan pelayanan kesehatan di rumah sakit," kata Veronika.
Veronika juga mengklaim persoalan tersebut telah diselesaikan melalui diskusi di lokasi kejadian.
"Kedua rekan saya sudah menyampaikan permohonan maaf kepada pihak manajemen dan almarhumah Dokter Icha saat itu juga," katanya.
Ia menegaskan siap memenuhi panggilan penyidik apabila diperlukan dalam proses penyelidikan.
"Saya menghormati seluruh proses yang sedang berjalan dan siap bekerja sama memberikan keterangan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak yang berwenang," kata Veronika.
Terlepas dari itu, siapa Veronika Lake lebih jauh?
Veronika Lake merupakan lulusan Magister Manajemen yang terpilih sebagai anggota DPRD TTU dari PDIP pada Pemilu Legislatif 2024.
Berdasarkan data infopemilu.kpu.go.id, Veronika Lake meraih 1.618 suara sah dan resmi dilantik sebagai anggota DPRD TTU pada 26 Agustus 2024.
Masa jabatan saat ini menjadi periode pertama Veronika Lake sebagai wakil rakyat di Kabupaten TTU.
Namun, belum genap dua tahun menjabat, Veronika Lake terseret dalam polemik dugaan intimidasi terhadap dr Icha.
Kronologi Singkat Kondisi dr Icha
dr Icha ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang, pada Jumat (26/6/2026) sekitar pukul 17.55 WITA.
Sebelumnya, dr Icha sempat menjalani perawatan medis selama enam hari sejak 15 Juni 2026.
Setelah kondisi kesehatannya membaik, ia diperbolehkan pulang pada 21 Juni 2026 untuk menjalani perawatan lanjutan.
Hasil pemeriksaan di Klinik Utama Jiwa Dewantara Mental Healthcare pada 24 Juni 2026 menyebutkan dr Icha didiagnosis mengalami depresi berat tanpa gejala psikotik setelah mengalami guncangan psikologis.
Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan seluruh pihak yang disebutkan tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
(Sumber : Poskupang/ Tribunnews)
