TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Deretan kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia memenuhi ruang Dialog Kota Tangguh Bersama di Grand City Hall, Medan, Rabu (1/7/2026).
Forum tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026.
Di tengah pembahasan yang berlangsung, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir bersama para wali kota lainnya membahas tantangan yang kini dihadapi pemerintah daerah, mulai dari ancaman bencana hingga ketahanan pangan.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, dua isu tersebut dinilai tidak dapat dipisahkan.
Ketangguhan sebuah kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik.
Tetapi juga dari kemampuan daerah menghadapi situasi darurat dan menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Munafri mengatakan perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi menjadi tantangan nyata bagi pemerintah daerah.
Baca juga: Wali Kota Munafri Bangun Jejaring di Rakernas APEKSI 2026 Medan, Perkuat Kolaborasi Antarkota
Karena itu, setiap kota dituntut memiliki sistem mitigasi dan respons yang lebih cepat.
"Forum ini membahas isu yang sangat strategis, yakni bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi berbagai kondisi ekstrem sekaligus mempersiapkan sistem ketahanan pangan yang kuat untuk menghadapi tantangan ke depan," ujar Munafri.
Suasana diskusi berlangsung dinamis.
Para kepala daerah saling berbagi pengalaman mengenai strategi membangun daerah yang lebih adaptif terhadap berbagai risiko yang muncul.
Dialog tersebut juga menghadirkan perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Kehadiran pemerintah pusat menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
Forum yang diikuti 98 pemerintah kota se-Indonesia itu menjadi wadah untuk menyamakan langkah dalam membangun kota yang tangguh, adaptif.
Sekaligus mampu menjaga keberlangsungan pelayanan publik saat menghadapi kndisi darurat.
Munafri menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti bencana, perubahan iklim, hingga ketahanan pangan tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing daerah.
Dalam forum tersebut juga dibahas program Tangguh Bersama yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri.
Program itu diarahkan untuk memperkuat budaya kesiapsiagaan serta meningkatkan kemampuan pemerintah daerah menghadapi bencana.
Munafri menyebut penguatan kapasitas aparatur hingga tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi langkah yang sangat penting karena wilayah tersebut menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Ke depan, penguatan kapasitas hingga level kecamatan dan kelurahan menjadi langkah strategis untuk mempercepat respons terhadap kondisi darurat sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat," katanya.
Ia menambahkan kesiapan aparatur di tingkat wilayah akan mempercepat proses penanganan ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat lainnya.
Selain membahas penanggulangan bencana, forum tersebut juga memberi perhatian besar terhdap isu ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Munafri menjelaskan sistem pangan yang kuat harus dibangun secara menyeluruh.
Tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga memastikan distribusi berjalan lancar hingga masyarakat dapat memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau.
Menurutnya, terdapat empat aspek utama yang harus dijaga secara bersamaan, yakni produksi, rantai pasok, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan.
Keempat aspek tersebut dinilai saling berkaitan dan harus dikelola secara terpadu agar pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah dinamika global.
"Yang harus dibangun adalah sistem ketahanan pangan yang tangguh dan terintegrasi sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan lokal maupun nasional," jelas Munafri. (*)
