TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Isu mengenai persoalan anak tidak bersekolah menjadi perhatian serius dalam Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2026, yang digelar di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), pada Rabu (1/7/2026).
Secara nasional ada 1,94 juta anak Indonesia hingga saat ini tidak mengenyam pendidikan.
Meski presentasenya terus menurun dari tahun ke tahun, angka tersebut masih terlalu besar dan menjadi alarm serius bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pratikno melalui virtual, mengatakan persoalan anak tidak sekolah merupakan salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi Indonesia selain masalah kesehatan, kualitas pembelajaran, dan perlindungan anak.
Banyak anak yang terpaksa meninggalkan sekolah karena faktor kemiskinan, harus bekerja membantu keluarga, hingga mengalami perkawinan usia anak.
Bahkan yang lebih parah, sebagian anak-anak tidak sekolah lantaran menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga maupun lingkungan sekitar.
"Mayoritas anak yang tidak bersekolah tersebut berada pada kelompok usia SMP dan SMA, masa yang seharusnya menjadi periode penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja dan perkembangan teknologi yang semakin pesat," katanya.
Menurut Pratikno, penyelesaian persoalan anak tidak sekolah tak cukup hanya melalui pendekatan pendidikan semata.
Perlu intervensi di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pengasuhan, hingga perlindungan anak juga mendesak dilakukan.
"Kita tidak boleh membiarkan jutaan anak tidak bersekolah. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita tidak siap menghadapi masa depan," ujarnya.
Selain akses pendidikan, pemerintah juga menyoroti kondisi kesehatan anak Indonesia yang masih menjadi tantangan besar.
Prevalensi masalah kesehatan pada anak masih mencapai 19,8 persen, kondisi yang berdampak langsung terhadap kemampuan belajar mereka.
Di sisi lain, kualitas pembelajaran juga masih belum merata.
Hasil evaluasi pendidikan menunjukkan kemampuan bahasa Inggris dan matematika peserta didik Indonesia masih relatif rendah, padahal mereka akan menghadapi era digital yang semakin kompetitif.
Menurutnya, persoalan keamanan anak juga menjadi perhatian pemerintah.
Kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan maupun pengasuhan masih ditemukan sehingga diperlukan upaya bersama untuk memastikan setiap anak merasa aman di mana pun mereka berada.
Sebagai upaya mengurangi persoalan itu, pemerintah melakukan penanganan anak tidak sekolah melalui pendekatan sekolah sebagai pusat layanan, perluasan Program Indonesia Pintar, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda serta revitalisasi sekolah dan peningkatan kompetensi guru.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi mengatakan tantangan pendidikan serupa juga masih dihadapi daerah, termasuk di Sleman.
Meski angka partisipasi sekolah di Kabupaten Sleman termasuk tinggi dibandingkan daerah lain di DIY, masih terdapat lebih dari 4.000 anak yang membutuhkan perhatian khusus agar tetap memperoleh akses pendidikan.
"Masih ada sekitar 4.000 lebih anak berdasarkan data program dari kementerian yang membutuhkan perhatian. Inilah pekerjaan rumah kita bersama sehingga harus ada inovasi," ujarnya.
Mustadi menyebut, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah karena adanya berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.
Menurutnya, Pemkab Sleman tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat mulai dari pemerintah kalurahan, kapanewon, sekolah, perguruan tinggi hingga komunitas masyarakat.
"Kita harus bergandengan tangan dan bekerja sama antar semua pihak. Anak-anak kita yang jumlahnya masih ribuan tersebut membutuhkan sekolah dan harus kita fasilitasi," katanya.
Sebagai salah satu solusi, Kabupaten Sleman terus memperkuat keberadaan sekitar 30 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyediakan layanan pendidikan alternatif melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Keberadaan PKBM dinilai memberikan fleksibilitas bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal agar tetap memperoleh kesempatan belajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.
"Kabupaten dan kota lain memiliki praktik-praktik baik. Forum inilah tempatnya untuk saling berbagi dan belajar bersama," pungkasnya. (hda)
