POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemerintah memperkuat dukungan pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah. Kini pemerintah melalui kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukkiman (PKP) menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan menjadi Rp 50 triliun.
Kenaikan plafon ini diputuskan setelah realisasi KUR Perumahan mencapai Rp 20,3 triliun atau 57,71 persen dari target awal Rp 35,2 triliun hingga 30 Juni 2026.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, mengatakan, penambahan target tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurutnya, KUR Perumahan menjadi program kredit pemerintah dengan perkembangan penyaluran terbaik.
Baca juga: Realisasi KUR Perumahan 2026 Tembus Rp19,2 Triliun, Pemerintah Naikkan Plafon jadi Rp50 Triliun
"Alhamdulillah sampai dengan 30 Juni 2026 realisasi KUR Perumahan sudah Rp 20,3 triliun atau 57,71?ri target awal Rp 35,2 triliun. Karena progres KUR Perumahan paling baik, plafonnya ditambah menjadi Rp 50 triliun," ujar Sri dikutip dari Kontan, Rabu (1/7/2026).
Sri menambahkan, penyaluran KUR Perumahan masih didominasi pembiayaan kepada pengembang dengan nilai sekitar Rp 3,7 triliun.
Selanjutnya pembiayaan mengalir ke toko bahan bangunan dan kontraktor sebagai bagian dari rantai pasok sektor perumahan.
Secara wilayah, Jawa Tengah menjadi penyerap KUR Perumahan terbesar dengan realisasi Rp 4,6 triliun. Disusul Jawa Timur sebesar Rp 3,4 triliun dan Jawa Barat Rp 3,2 triliun. Sulawesi Selatan, Bali, dan Banten melengkapi enam provinsi dengan penyerapan tertinggi.
Dari sisi perbankan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi penyalur terbesar dengan realisasi Rp 10,5 triliun atau lebih dari 50 % total penyaluran. Selanjutnya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp 3,9 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 2,1 triliun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 1,1 triliun, serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk Rp 1,1 triliun.
Lebih lanjut, pemerintah juga mencatat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 93.339 unit hingga 1 Juli 2026, dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 11,6 triliun.
Sebanyak 93.330 unit merupakan rumah tapak, sedangkan rumah susun baru terealisasi sembilan unit.
Sri mengatakan, realisasi rumah susun masih terbatas karena pemerintah tengah menyelesaikan implementasi Keputusan Menteri Nomor 23 Tahun 2026 beserta aturan turunannya di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Berdasarkan data BP Tapera, BTN masih menjadi bank penyalur FLPP terbesar dengan realisasi 45.726 unit atau 48,99?ri total penyaluran. Disusul Bank Syariah Indonesia sebanyak 23.130 unit dan BRI sebanyak 6.386 unit.
Sementara itu, dari sisi pengembang, Realestat Indonesia (REI) masih menjadi kontributor terbesar dengan realisasi 38.855 unit atau sekitar 41,6?ri total penyaluran FLPP.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi tertinggi sebanyak 23.221 unit, diikuti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Banten.
Pada tahun 2026, diketahui kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada 2025.
Hanya saja, progres BSPS masih tertinggal dibandingkan instrumen pembiayaan lainnya. Hingga 1 Juli 2026, realisasi BSPS baru mencapai 88.635 penerima atau 22,25?ri target 400.000 tersebut dengan anggaran Rp 8,5 triliun.
Dari jumlah itu, sebanyak 50.945 penerima telah memasuki tahap pembangunan rumah. Namun, rumah yang telah rampung 100?ru mencapai 269 unit, sementara sisanya masih dalam proses konstruksi.
Pemerintah, kata Sri, berharap penguatan berbagai skema pembiayaan, mulai dari KUR Perumahan, FLPP hingga BSPS, dapat mempercepat penyediaan hunian sekaligus mendukung pencapaian target Program 3 Juta Rumah. (*)
