Ambon (ANTARA) -
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, mempercepat pengembangan konsep kota cerdas (Smart City) berbasis teknologi dan data melalui penguatan sistem Satu Data Ambon, integrasi layanan digital, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat.
Wali Kota Ambon Bodewin M. melalui keterangan tertulis di Ambon, Rabu, menyatakan percepatan tersebut menjadi langkah lanjutan setelah Kota Ambon meraih nilai 3,6 dalam Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2025 yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan hasil evaluasi yang diterbitkan Kemkomdigi melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital menempatkan Kota Ambon memperoleh nilai akhir 3,6 berdasarkan penilaian terhadap enam dimensi utama kota cerdas, yakni Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Smart Environment, dan Smart Branding.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.
Bodewin mengatakan berbagai inovasi digital yang telah dikembangkan mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sejumlah layanan seperti Pusat Kendali Kota berbasis AI, layanan Call Center 112, hingga program WAJAR (Wali Kota Jumpa Rakyat) menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
“Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi,” ujarnya.
Ia menambahkan identitas Ambon sebagai Kota Musik Dunia versi UNESCO juga menjadi salah satu kekuatan dalam pengembangan Smart City yang dipadukan dengan Rencana Induk Kota Cerdas Tahun 2025–2029.
Selain mencatat kemajuan, hasil evaluasi nasional juga menunjukkan perkembangan positif pada sejumlah indikator pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan terus menurun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada kategori sangat tinggi, layanan kesehatan semakin terdigitalisasi melalui e-Puskesmas yang terintegrasi dengan platform SATUSEHAT, serta pengelolaan lingkungan terus diperkuat melalui berbagai inovasi.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Ambon akan memfokuskan pembenahan pada sejumlah aspek yang masih menjadi tantangan, sekaligus mempercepat transformasi digital secara menyeluruh.
“Kami menerima seluruh masukan tersebut sebagai bahan perbaikan. Tantangan seperti pengelolaan sampah, penguatan tata kelola keuangan daerah, peningkatan integrasi sistem digital, hingga pengembangan sumber daya manusia akan menjadi prioritas utama untuk terus dibenahi,” tegasnya.
Untuk mendukung langkah itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan sistem Satu Data Ambon agar seluruh layanan pemerintahan saling terintegrasi dan mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pemanfaatan teknologi AI juga akan diperluas ke sektor pelayanan publik, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga mitigasi bencana.
“Kami optimistis, dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Ambon akan semakin maju menjadi kota yang cerdas, kreatif, inklusif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” ucapnya.
Dalam Evaluasi Implementasi Kota Cerdas Tahun 2025, Kota Ambon menjadi satu dari 10 ibu kota provinsi yang dinilai secara nasional. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi Nomor B-121/DJTPD/AI.01.02/05/2026 tertanggal 12 Mei 2026, Ambon meraih nilai akhir 3,6 dengan rincian Baseline 3,8, Output 3,18, Outcome 3,33, Impact 3,94, Quick Wins 4, dan Emerging Technology 4.
Nilai tersebut berada di atas Balikpapan yang memperoleh skor 3,59 dan Batam dengan nilai 3,5. Capaian itu menunjukkan fondasi pengembangan Smart City di Ambon terus menguat dan menjadi modal penting dalam mempercepat transformasi digital serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
