TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah Jawa Barat, mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. 

Status siaga tersebut merupakan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, yang diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026, dan berlaku di seluruh 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, status siaga darurat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat koordinasi, mobilisasi sumber daya, serta dukungan pendanaan dalam penanggulangan bencana.

"Seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota harus bergerak cepat memperkuat kesiapsiagaan."

"Penanganan bencana harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan terkoordinasi agar dampak kemarau dapat diminimalkan," ujar Herman, Kamis (2/7/2026).

Baca juga: Musim Kemarau, Kebakaran Hutan dan Lahan Mulai Meningkat di Bandung Barat

Menurut Herman, keputusan tersebut diambil berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan musim kemarau tahun ini berpotensi memicu kekeringan, krisis air bersih, gangguan sektor pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Penerapan status siaga darurat di seluruh daerah di Jawa Barat, kata dia, bertujuan mempercepat respons pemerintah apabila terjadi bencana selama musim kemarau.

"Status siaga darurat diberlakukan di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat sebagai dasar mempercepat koordinasi, mobilisasi sumber daya, serta dukungan pendanaan penanggulangan bencana," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan terus memantau perkembangan cuaca bersama BMKG dan BPBD serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika kondisi darurat terjadi di lapangan.(*)